sub bidang page

Ijin Perceraian Petunjuk Pengajuan Surat Ijin Cerai Youtube

IZIN CERAI : (Download Contoh Surat/Surat Edaran SE Ka BAKN No 08/SE/1983)

  1. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib mengajukan permohonan pribadi secara tertulismelalui saluran hirarki kepada Pejabat.
  2. Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan yang sah, yaitu salah satu atau lebih alasan sebagaimana tersebut di bawah ini :
  1. Salah satu pihak berbuat zinah, yang dibuktikan dengan :
  1. Keputusan pengadilan ;
  2. Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu. Surat pernyataan tersebut diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat ;
  3. Perzinahan itu diketahui oleh satu pihak (suami atau istri) dengan tertangkap tangan.

b. Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan yang dbuktikan dengan :

  1. Surat Pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat ; atau
  2. Surat Keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabok, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan / diperbaiki.
  1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/kemauannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan / Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.
  2. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
  3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan visum et repertum dari dokter pemerintah.
  4. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang disahkan oleh Pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.
  1. Setiap atasan dan pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal menerima permintaan ijin perceraian, yaitu wajib merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan(yang dituangkan secara tertulis dalam Berita Acara Permintaan Keterangan).
  2. Apabila usahanya tidak berhasil, maka ia meneruskan permintaan ijin perceraian itu kepada pejabat melalui saluran hirarki disertai pertimbangan tertulis. Dalam surat pertimbangan tersebut antara lain dikemukakan keadaan obyektif suami istri tersebut dan memuat pula saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi Pejabat dalam mengambil keputusan.
  3. Setiap atasan yang menerima surat permintaan ijin perceraian, wajib menyampaikannya kepada Pejabat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan melalui saluran hirarki, terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan ijin perceraian itu.
  4. Pejabat dari masing-masing instansi meneruskan berkas permohonan perceraian PNS ybs kepada Kepala BKD disertai surat pengantar. Adapun kelengkapan berkas permohonan penerbitan Surat Izin perceraian dimaksud antara lain :

DOWNLOAD SYARAT       VIDEO

  1. Surat permohonan ybs kepada pimpinan SKPD
  2. BAPK dari SKPD
  3. Surat Keterangan dari BP4 bagi muslim, rekomendasi dari gereja (menyesuaikan)
  4. Surat pengantar kelurahan yang diketahui oleh camat dan menerangkan alasan perceraian, atau bukti lain yang disesuaikan dengan alasan permohonan perceraian
  5. Pernyataan Kesepakatan Cerai yang ditandatangani kedua belah pihak dan bermaterai
  6. Pernyataan kesanggupan pembagian 1/3 gaji (bagi PNS pria yang menjadi penggugat)
  7. Fotocopy surat nikah/akta perkawinan
  8. Fotocopy SK jabatan dan pangkat terakhir
  9. Fotocopy KTP
  1. Setelah berkas permohonan perceraian diterima oleh BKD, maka kedua belah pihak (suami dan istri) akan dipanggil ke BKD untuk dilakukan klarifikasi permintaan keterangan, dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami istri ybs (yang dituangkan secara tertulis dalam Berita Acara Permintaan Keterangan).
  2. Apabila berkas permohonan perceraian telah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan administratif, maka berkas tsb akan diteruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk ditandatangani.
  3. Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat ijin untuk melakukan perceraian, apabila ia telah melakukan perceraian itu, maka ia wajib melaporkannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal perceraian itu. Laporan perceraian itu dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran VII Surat Edaran ini dan dilampiri dengan salinan sah surat cerai / akta perceraian.

 

Designed & Developed by Citraweb