Magelang 22/11/2024 - Bertempat di Ruang Showroom Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VIII, BKD Provinsi Jawa Tengah gelar FGD Sinkronisasi dan Penyelarasan Rancangan Teknokratik Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 guna sinkronisasi, konsolidasi, penyelarasan dan sekaligus uji publik rancangan rencana strategis seiring dengan perubahan Kebijakan Pengelolaan Manajemen ASN agar tetap dapat menyelenggarakan manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang kepegawaian yang lebih berdampak.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, UPT, Cabang Dinas dan BKD/BKPP/BKPSDM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sebagai mitra dan pengguna layanan BKD Provinsi Jawa Tengah yang memberikan masukan dan saran dalam perencanaan pembangunan bidang kepegawaian selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
Sebagai Instansi Pemerintah yang membantu Kepala Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Kepegawaian, dalam upaya untuk mengintervensi RPJMN dan RPJMD 2025-2029, memiliki program-program prioritas antara lain Program peningkatan kompetensi jalur pendidikan formal melalui tugas belajar, Pengisian Jabatan Managerial ASN melalui Talent Scouting, Pengadaan/Pemenuhan Kebutuhan ASN melalui Pengadaan CASN dan Mutasi PNS, Pembinaan Disiplin ASN, Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN melalui Sosialisasi, Ikrar Bersama, Pakta Integritas dan Pembentukan Satgas Netralitas, Penghargaan dan Kesejahteraan ASN melalui Pembekalan purna tugas, Satya Lancana Karya Satya dan Anugerah ASN, Sistem Informasi Kepegawaian melalui SINAGA, Pemetaan Potensi dan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Adapun saran dan masukan dari Peserta Kegiatan untuk perumusan rancangan teknokratik dan perbaikan kinerja BKD Provinsi Jawa Tengah antara lain usulan penyusunan GAP Kompetensi ASN, pengintegrasian aplikasi layanan kepegawaian menjadi single sign on, perbaikan aplikasi presensi, pengembangan kompetensi pegawai melalui jalur pendidikan sampai jenjang doktoral, kebutuhan pegawai dalam memberikan layanan yang berdampak pada masyarakat secara langsung tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang pensiun, dan pendistribusian pegawai agar dilakukan secara merata mempertimbangkan kebutuhan riil.
Harapannya melalui kegiatan ini dapat memberikan perbaikan rancangan teknokratik Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat memperbaiki kinerja BKD Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan.