peraturan kepegawaian

  1. Home
  2. Peraturan Kepegawaian

Pencarian

Show
entries
No Jenis Nomor Tahun Tentang
1 Peraturan Pemerintah 49 2018 MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
2 Undang-Undang 23 2023 UU TENTANG ASN
3 Perda Prop. Jateng 19 2002 PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN Dl PROPINSI JAWA TENGAH
4 Kep Mendikbud 012/U/2002 2002 SISTEM PENILAIAN DI SEKOLAH DASAR, SEKOLAH DASAR LUAR BIASA, SEKOLAH LUAR BIASA TINGKAT DASAR, DANMADRASAH IBTIDAIYAH
5 Perda Prop. Jateng 8 2001 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN INFORMASI, KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN, BADAN KOORDINASI PEMBANGUNAN LINTAS KABUPATEN / KOTA PRO-PINSI JAWA TENGAH WILAYAH I, WILAYAH II, DAN WILAYAH III , BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, BAD
6 Peraturan Pemerintah 35 2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Ang-Gota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/ Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 T
7 Perda Prop. Jateng 3 2001 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
8 Perda Prop. Jateng 2 2001 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
9 SKB Menaker dan Ka BAKN KEP.40/MEN/2000, 15A TAHUN 2000 2000 PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAI.PENGANTAR KERJA DAN ANGKA KREDITNYA
10 Kep Gubernur Jateng 9 2000 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2000
11 Keputusan Presiden 49 2000 Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
12 Keputusan Presiden 40 2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Lembaga Administrasi Negara
13 Kep Gubernur Jateng 1 2000 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IJIN TRAYEK
14 SE Gubernur Jawa Tengah 845.1/06010 1999 Penyaluran Bantuan Perumahan Dari Bapertarum - PNS
15 Keputusan Mendagri 65 TAHUN 1999 1999 PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI PEMBENTUKAN KELURAHAN
16 Keputusan Mendagri 63 TAHUN 1999 1999 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENYESUAIAN PERISTILAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
17 SKB mendikbud dan Ka BKN 61409/MPK/KP/99 & 181 TAHUN 1999 1999 PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA
18 Undang-Undang 39 1999 HAK ASASI MANUSIA
19 Undang-Undang 27 1999 PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA
20 Perda Prop. Jateng 2 1999 PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAHTINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR I TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1998/1999
21 Surat Menteri Perumahan & Permukiman 13/UM.01.01/M/02/1999 1999 Pendelegasian Wewenang Kepada Gubernur Kdh Tingkat I Untuk Meneliti Dan Memutuskan Pemberian Bantuan Perumahan Dari Dana Bapertarum - PNS Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Daerah.
22 Perda Prop. Jateng 1 1999 ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT KUSTA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
23 Kep Menteri Perumahan dan Pemukiman 02/KPTS/TAPERUM-PNS/M/1999 1999 Pemberian Bantuan Perumahan kepada PNS Golongan IV/a dan IV/b
24 Kep Menteri Perumahan dan Pemukiman 01/KPTS/TAPERUM-PNS/M/1999 1999 Pemberian Jasa Tabungan Perumahan bagi pegawai Negeri Sipil yang berhenti sebagai PNS karena pensiun/meninggal dunia /sebab-sebab lainnya
25 Peraturan Pemerintah 79 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Designed & Developed by BKD Provinsi Jawa Tengah