peraturan kepegawaian

Pencarian

Show
entries
No Jenis Nomor Tahun Tentang
101 SE Mendagri 802.42/7305/SJ 1993 PENEMPATAN ALUMNI SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (STPDN) TAHUN 1993
102 SE Ka BP-7 544/BP-7/KA/XI/1993 1993 JADWAL PENATARAN P-4 TERPADU BAGI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
103 Instruksi Mendagri 5 1993 PENDAYAGUNAAN ALUMNI KUR SUS KEPEMIMPINAN PEMERINTAH DALAM NEGERI
104 Peraturan Pemerintah 19 1993 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1985 Tentang gaji pokok pimpinann lembaga tertinggi/tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara serta uang kehormatan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peratur
105 Peraturan Pemerintah 18 1993 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1980 tentang Hak Keuangan /Administratif Menteri Negara serta janda/dudanya sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 th. 1992
106 Peraturan Pemerintah 17 1993 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10/ 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.53/1992
107 Peraturan Pemerintah 16 1993 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 9/ 1980 tentang Hak Keuangan /Administratif Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/ Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerint
108 Keputusan Mendagri 14 1993 PETUNJUK TEKNIS MENGENAI PERSYARATAN, TATA CARA PENGAJUAN USUL PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL
109 Peraturan Pemerintah 14 1993 PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
110 Peraturan Pemerintah 13 1993 Larangan Perangkapan Jabatan Hakim Agung Dan Hakim
111 Keputusan Mendagri 12 1993 PERSYARATAN PENGANGKATAN SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH TINGKAT II
112 Kep Ka BAKN 12 1993 PEMBERIAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI SURAT/ SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDANYA SERTA KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN
113 SE Gubernur Jawa Tengah 893.3/039012 1992 PEMBINAAN PROGRAM DIKLAT APARATUR
114 SE Gubernur Jawa Tengah 893.3/038431 1992 PENDAYAGUNAAN ALUMNI DIKLAT KEDINASAN
115 SE Gubernur Jawa Tengah 821/14610/1992 1992 ALIH TUGAS PEJABAT STRUKTURAL
116 SE Ka LAN-RI 170/III/4/2/1992 1992 CALON PESERTA TERPILIH BESPANAS PROMOSI II TAHUN 1992/1993
117 SE MENPAN B-439/I/91 1991 PELATIHAN KOORDINASI DAN KOMUNIKASI
118 SE Ka Bandiklat Depdagri 912/D14/ DIKLAT 1991 PEDOMAN INDEKS BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN
119 SE Ka Bandiklat Depdagri 893.3/505/ DIKLAT 1991 PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN DEPDAGRI/PEMDA
120 SE Mendagri 890/6916/SJ 1991 PEGAWAI YANG MENANGANI PENDIDIKAN DAN LATIHAN DI DAERAH TK II
121 SE Ka Bandiklat Depdagri 890/408/ DIKLAT 1991 PRIORITAS PROGRAM DIKLAT APARAT DATI II DALAM BENTUK BAGAN
122 SE Mendagri 820.3/5132/SJ/91 1991 PENYELESAIAN USUL KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI.
123 Instruksi Mendagri 8 1991 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI, PEJABAT WILAYAH/ DAERAH DAN KEPALA DESA/KEPALA KELURAHAN
124 Peraturan Pemerintah 69 1991 PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENERIMA PENSIUN, VETERAN, PERINTIS KEMERDEKAAN BESERTA KELUARGANYA
125 Kep Gubernur Jateng 566/86/1991 1991 PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN DIRI DILUAR JAM KERJA DAN HUBUNGAN KERJA BAGI BURUH/PEKERJA PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Designed & Developed by BKD Provinsi Jawa Tengah