FGD Kebijakan Kepegawaian di Jawa Tengah

  • Thursday, 22 August 2019
  • ADM
  • 330

Salatiga (1/8) Badan Kepegawaian daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Sub bagian Program menyelenggarakan Focuss Group Discussion (FGD) Kebijakan Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan Sarasehan dengan Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah

Narasumber

Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB  dengan tema paparan Konsep Kebijakan Pengembangan Kepegawaian Nasional Tahun 2019-2024. Kepala Biro Perencanaan Badan Kepegawaian Negara dengan tema paparan Konsep Kebijakan Pengelolaan Kepegawaian Tahun 2019-2024. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah dengan tema paparan “Konsep Kebijakan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah dengan tema paparan Konsep Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Kepala BKPPD Kabupaten Magelang dengan tema paparan Upaya Penerapan Sistem Merit di Kabupaten Magelang.

Peserta

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD/BKPSDM/BKPPD)/Kepala OPD yang Membidangi Kepegawaian di 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan Pejabat Administrator di lingkungan BKD Provinsi Jawa Tengah.

Berkesempatan membuka acara Kepela BKD Provinsi Jawa Tengah (Drs. Wisnu Zaroh M.Si) menyampaikan Focuss Group Discussion (FGD) untuk mengkaji bersama konsep kebijakan bidang kepegawaian yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD maupun Renstra 5 tahun ke depan bersama BKD/BKPSDM/BKPPD Kab/Kota se- Jawa Tengah, agar lebih terjalin sinkronisasi, terlebih mengingat perkembangan saat ini di tingkat pusat sangat dinamis dengan telah selesainya pemilihan Pimpinan Nasional melalui proses pemilu yang cukup panjang.

Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Acara Visi Indonesia 2019-2024, telah menyampaikan lima tahapan besar 5 tahun ke depan untuk menuju terwujudnya Indonesia yang lebih produktif, berdaya saing dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan; yaitu:

1). Pembangunan infrastruktur yang akan terus dilanjutkan,

2). Menjadikan sumberdaya manusia sebagai prioritas pembangunan,

3). Mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan kerja,

4). Mereformasi birokrasi, serta

5). Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi di bidang SDM Aparatur adalah pembangunan sumberdaya manusia dan reformasi birokrasi, dengan penekanan pada implementasi sistem merit dan pelaksanaan promosi mutasi sesuai kompetensi, integritas, prestasi, dan rekam jejak.

Kementerian PAN RB secara responsif menterjemahkan lima tahapan besar sebagaimana yang disampaikan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih di atas ke dalam 6 langkah kebijakan sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri PAN RB, yaitu:

  1. Implementasi Manajemen ASN berdasarkan sistem merit;
  2. Akselerasi single e-government mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  3. Memantapkan SAKIP (Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah);
  4. Membangun zona intergritas wilayah bebas korupsi wilayah birokrasi bersih melayani;
  5. Penataan kelembagaan instansi pemerintah pusat sampai ke daerah;
  6. Mengoptimalkan pelayanan dasar dan perijinan kepada masyarakat (pemangkasan birokrasi pelayanan publik dengan hanya 3 langkah perijinan).

SISTEM MERIT

Sistem merit menjadi inti konsepsi implementasi manajemen ASN dan menjadi prioritas pemerintah pusat 5 tahun ke depan, yang diharapkan mampu membangun Manajemen ASN yang lebih baik dalam kerangka implementasi reformasi birokrasi pada area penataan sistem manajemen SDM Aparatur. Kementerian PAN RB merupakan think thank (wadah pemikir) dari pada reformasi birokrasi dengan Presiden sebagai leader, yang akan mengeksekusi semua program dan kebijakan Presiden melalui pengaturan regulasi dan pengawasan dengan membangun sistem monitoring ke seluruh ASN.

Sistem Merit adalah kebijakan dalam Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Prinsip sistem merit mensejajarkan aspek kompetensi (competence), kualifikasi (qualification), prestasi kerja (performance), adil (fairness), dan terbuka (open).

Diakhir Sambutannya, Wisnu Zaroh berharap dari hasil pertemuan ini, seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah melalui BKD/BKPSDM/BKPPD-nya dapat mulai menginisiasi penerapan indikator sistem merit bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga in line dengan kebijakan pusat 5 tahun ke depan di bidang kepegawaian.

Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (pasal 51) bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasar sistem merit, yang wajib kita mulai penerapannya dan kawal pelaksanaannya ke depan.

Sistem Merit diharapkan dapat menciptakan ASN yang professional jauh dari penyalahgunaan wewenang dan kepentingan politik untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien sehingga mampu menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas.

Jika diperlukan MoU bersama penerapan sistem merit dalam manajemen ASN tersebut sebagai arah tujuan dalam dokumen perencanaan pengembangan bidang kepegawaian 5 tahun ke depan di masing-masing Kabupaten/Kota, sehingga akan menjadi titik awal bagi keselarasan penyusunan kebijakan pengembangan kepegawaian antara Kab/Kota, Provinsi dan Pusat.

Berita Lainnya
  • 22 August 2019
  • ADM

FGD Kebijakan Kepegawaian di Jawa Tengah

Read more
  • 22 August 2019
  • ADM

Launching dan Rakor Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku secara 360˚ bagi JPT Prov. Jateng

Read more
  • 02 August 2019
  • ADM

Lantik 628 Pejabat, Ganjar: Pegang Erat Pancasila

Read more