BKD Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis	Nomor	Tahun	Tentang
1	Undang-Undang	0	1900	KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
2	Undang-Undang	0	1901	KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
3	Undang-undang Dasar	0	1945	Amandemen
4	Undang-undang Dasar	00	1945	Asli
5	Undang-Undang	22	1946	PERATURAN TENTANG PENTJATAT AN NIKAH, TALAK DAN RUDJUK
6	Undang-Undang	1	1950	SUSUNAN, KEKUASAAN DAN JALAN PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG INDONESIA
7	Peraturan Pemerintah	16	1950	PENETAPAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
8	Peraturan Pemerintah	21	1950	PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI
9	Peraturan Pemerintah	4	1950	PERATURAN SEMENTARA TENTANG GAJI, BIAYA PENGINAPAN DAN LAIN-LAIN TUNJANGAN BAGI PRESIDEN. PERDANA MENTERI DAN MENTERI-MENTERI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
10	Peraturan Pemerintah	15	1951	PERATURAN YANG MENGATUR PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI WARGA NEGARA YANG TIDAK ATAS KEMAUAN SENDIRI DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DARI PEKERJAANYA
11	Peraturan Pemerintah	22	1951	PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN
12	Peraturan Pemerintah	53	1951	PEMBERIAN ISTIRAHAT KARENA HAMIL
13	Peraturan Pemerintah	66	1951	LAMBANG NEGARA
14	Peraturan Pemerintah	67	1951	PERATURAN PEMBAGIAN BERAS UNTUK PEGAWAI NEGERI
15	Peraturan Pemerintah	3	1952	PERATURAN SEMENTARA MENGENAI PEMBERIAN TUNJANGAN (ONDERSTAND) KEPADA PEGAWAI NEGERI DAN JANDA SERTA ANAK PIATUNYA
16	Peraturan Pemerintah	8	1952	PEMBERHENTIAN DARI PEKERJAAN UNTUK SEMENTARA WAKTU DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN NEGERI SAMBIL MENUNGGU KEPUTUSAN LEBIH LANJUT BAGI PEGWAI NEGERI SIPIL
17	Peraturan Pemerintah	9	1952	DAFTAR SUSUNAN PANGKAT DAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
18	Peraturan Pemerintah	8	1953	PENGUASAAN TANAH-TANAH NEGARA
19	Undang-Undang	11	1954	AMNESTI DAN ABOLISI
20	Peraturan Pemerintah	15	1954	TUNJANGAN IKATAN DINAS BAGI MAHASISWA CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BELAJAR DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI
21	Peraturan Pemerintah	31	1954	PEKERJA PEMERINTAH
22	Peraturan Pemerintah	18	1955	PERATURAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
23	Peraturan Pemerintah	23	1955	GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA
24	Peraturan Pemerintah	33	1955	PENETAPAN PERATURAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
25	Undang-Undang	9	1955	PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 3 JO. NO. 19 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
26	Undang-Undang	11	1956	PEMBELANJAAN PENSIUN
27	Peraturan Pemerintah	4	1956	PEMBEBASAN PEGAWAI NEGERI DARI KEWAJIBANNYA UNTUK MEMBANTU PUSAT ORGANISASI SERIKAT SEKERJA
28	Undang-Undang	1	1957	POKOK POKOK PEMERINTAHAN DAERAH
29	Peraturan Pemerintah	2	1958	PENGGANTIAN PEGAWAI YANG MENJABAT JABATAN PENTING
30	Peraturan Pemerintah	26	1958	PROSEDUR PEMBELIAN BARANG BARANG PEMERINTAH
31	Peraturan Pemerintah	45	1958	PERATURAN TATA TEMPAT
32	Peraturan Pemerintah	56	1958	POKOK POKOK PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI
33	Undang-Undang	78	1958	PENANAMAN MODAL ASING
34	Undang-Undang	11	1959	KEDUDUKAN KEUANGAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN DAN PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35	Peraturan Pemerintah Pengganti UU	23	1959	Keadaan Bahaya
36	Peraturan Pemerintah	28	1959	TANDA KEHORMATAN SATYALENCA NA PERINTIS PERGERAKAN KEMER DEKAAN
37	Peraturan Pemerintah	30	1959	TANDA KEHORMATAN SATYALANCA NA PEMBANGUNAN
38	Peraturan Pemerintah	32	1959	TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KEBAKTIAN SOSIAL
39	Peraturan Pemerintah	38	1959	TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KEBUDAYAAN
40	Undang-Undang	4 Drt	1959	KETENTUAN-KETENTUAN UMUM MENGENAI TANDA-TANDA KEHORMATAN
41	Undang-Undang	5 Drt	1959	TANDA KEHORMATAN BINTANG RI
42	Undang-Undang	6 Drt	1959	TANDA KEHORMATAN BINTANG MAHAPUTERA
43	Undang-Undang	1	1960	PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
44	Peraturan Pemerintah	20	1960	MASA KERJA YANG DIHITUNG UNTUK PENSIUN SEPERTI DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 1952
45	Peraturan Pemerintah Pengganti UU	24	1960	Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
46	Peraturan Pemerintah	28	1960	PEMERIKSAAN PADA DEPARTEMEN-DEPARTEMEN, JAWATAN-JAWATAN DAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NEGARA DAN PADA INSTANSI-INSATANSI SERTA BADAN-BADAN YANG MENYELENGGARAKAN TATA-USAHA DAN PEMBUKUAN SETA MENGURUS UANG, SURAT-SURAT BERHARGA DAN BARANG-BARANG MILIK NEGARA NEGARA
47	Undang-Undang	44	1960	PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
48	Peraturan Pemerintah Pengganti UU	5	1960	Penghentianberlakunya Undang-Undang No. 17 Tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 100 )
49	Undang-Undang	5	1960	PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
50	Undang-Undang	6	1960	SENSUS
51	Undang-Undang	7	1960	Statistik
52	Undang-Undang	9	1960	POKOK-POKOK KESEHATAN
53	Undang-Undang	1	1961	PENETAPAN SEMUA UNDANG-UNDANG DARURAT DAN SEMUA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG YANG SUDAH ADA SEBELUM TGL. 1 JANUARI 1961 MENJADI UNDANG-UNDANG
54	Peraturan Pemerintah	12	1961	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1961 TENTANG PENETAPAN SEMUA UNDANG-UNDANG DARURAT DAN SEMUA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANGYANG SUDAH ADA SEBELUM TANGGAL 1 JANUARI 1961 MENJADI UNDANG-UNDANG
55	Undang-Undang	13	1961	Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara
56	Undang-Undang	15	1961	Ketentuan - Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia
57	Undang-Undang	18	1961	Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian
58	Undang-Undang	22	1961	PERGURUAN TINGGI
59	Peraturan Pemerintah	221	1961	SATYALANCANA KEAMANAN
60	Kep Menhankam	DM/Ea/00220/1961	1961	TATA CARA PENGUSULAN DAN PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN SATYALANCANA KEAMANAN
61	Peraturan Pemerintah	4	1962	PEMBERIAN SATYALANCANA WIRA KARYA
62	Peraturan Pemerintah	10	1963	TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI
63	Peraturan Pemerintah	11	1963	DANA KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI
64	Peraturan Pemerintah	15	1963	PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI
65	Peraturan Pemerintah	16	1963	PEMBENTUKAN BADAN PIMPINAN UMUM TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI
66	Undang-Undang	5	1963	TANDA KEHORMATAN BINTANG JASA
67	Undang-Undang	6	1963	TENAGA KESEHATAN
68	Undang-Undang	12	1964	Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta
69	Peraturan Presiden	15	1964	PENETAPAN PERATURAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI
70	Undang-Undang	19	1964	KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN
71	Peraturan Pemerintah	29	1964	PENANGGUNGAN IURAN IURAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI/JANDA/YATIM PIATU OLEH NEGARA
72	Undang-Undang	31	1964	Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom
73	Peraturan Pemerintah	32	1964	PEMBERIAN TUNJANGAN PENGABDIAN PEGAWAI NEGERI/PEJABAT NEGARA
74	Peraturan Pemerintah	33	1964	PEMBERIAN TUNJANGAN LAUK PAUK KEPADA PEGAWAI NEGERI/PEJABAT NEGARA
75	Undang-Undang	33 PRPS	1964	PENETAPAN PENGHARGAAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PAHLAWAN
76	Peraturan Pemerintah	34	1964	PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN KEPADA PEGAWAI NEGERI YANG MEMANGKU JABATAN TERTENTU
77	Peraturan Pemerintah	38	1964	PERATURAN KHUSUS TENTANG PENGHARGAAN PENGALAMAN BEKERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
78	Peraturan Pemerintah	43	1964	PENSIUN PEGAWAI PERUSAHAAN NEGARA/JANDA DAN TUNJANGAN ANAK YATIM PIATU
79	Peraturan Pemerintah	13	1965	DEWAN PERMUSYAWARATAN PEGAWAI
80	Undang-Undang	13	1965	UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN MAHKAMAH AGUNG
81	Undang-Undang	14	1965	PERKOPERASIAN
82	Undang-Undang	17	1965	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1964, TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1964 NO. 41) MENJADI UNDANG-UNDANG
83	Undang-Undang	18	1965	POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH
84	Undang-Undang	19	1965	TENTANG DESAPRAJA SEBAGAI BENTUK PERALIHAN UNTUK MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA DAERAH TINGKAT III DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
85	Undang-Undang	3	1965	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
86	Undang-Undang	10	1966	KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG MENJELANG PEMILIHAN UMUM
87	Peraturan Pemerintah	3	1966	PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA
88	Peraturan Pemerintah	4	1966	Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri
89	Undang-Undang	6	1966	PEMBERIAN PENSIUN, TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN DAN TUNJANGAN KEPADA MILITER SUKARELA
90	Undang-Undang	1	1967	PENANAMAN MODAL ASING
91	Undang-Undang	11	1967	KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN
92	Undang-Undang	12	1967	POKOK-POKOK PERKOPERASIAN
93	Undang-Undang	14	1967	POKOK POKOK PERBANKAN
94	Peraturan Pemerintah	23	1967	KETENTUAN KETENTUAN POKOK PENGGAJIAN PEGAWAI PERUSAHAAN NEGARA
95	Peraturan Pemerintah	1	1968	PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO.12 TAHUN 1967
96	Peraturan Pemerintah	16	1968	STATUS DAN ORGANISASI BIRO PUSAT STATISTIK
97	Peraturan Pemerintah	34	1968	PERBAIKAN PENGHASILAN PENSIUN BAGI PARA PURNAWIRAWAN A.B.R.I.
98	Peraturan Pemerintah	39	1968	TANDA KEHORMATAN SAMKARYA NUGRAHA
99	Undang-Undang	6	1968	PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
100	Peraturan Pemerintah	7	1968	PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA D.P.R.G.R. SEBAGAIMANA DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO.209 TAHUN 1961 DAN YANG TELAH DIROBAH DAN DITAMBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO 15 TAHUN 1967
101	Peraturan Pemerintah	8	1968	PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEDUDUDKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA M.P.R.S. SEBAGAIMANA DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 208 TAHUN 1961 DAN TELAH DIRUBAH DAN DITAMBAH TERACHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 16 TAHUN 1967
102	Peraturan Pemerintah	9	1968	PEROBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1967 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
103	SKB Mendagri dan Menag	01/BER/MDN-MAG/1969	1969	PELAKSANAAN TUGAS APARATUR PEMERINTAHAN DALAM MENJAMIN KETERTIBAN DAN KELANCARAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN IBADAT AGAMA OLEH PEMELUK-PEMELUKNYA
104	Undang-Undang	11	1969	Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
105	Undang-Undang	14	1969	KETENTUAN KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA
106	Peraturan Pemerintah	25	1969	SATYALANCANA PEPERA
107	Peraturan Pemerintah	33	1969	PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN DEWAN PERTAMBANGAN
108	Undang-Undang	5	1969	PERNYATAAN BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN PERATURAN PRESIDEN SEBAGAI UNDANG-UNDANG
109	Undang-Undang	1	1970	Keselamatan Kerja
110	Undang-Undang	11	1970	PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING
111	Undang-Undang	12	1970	PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1968 TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
112	Undang-Undang	13	1970	TATA CARA TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP ANGGOTA-ANGGOTA/PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG-ROYONG
113	Undang-Undang	14	1970	KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN
114	Undang-Undang	2	1970	PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NO. 2 TAHUN 1959 TENTANG LARANGAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK BAGI PEJABAT NEGERI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
115	Peraturan Pemerintah	33	1970	PERENCANAAN HUTAN
116	Peraturan Pemerintah	6	1970	PENGATURAN KEHIDUPAN POLITIK PEJABAT PEJABAT NEGERI DALAM RANGKA PEMBINAAN SISTIM KEPEGAWAIAN NEGERI REPUBLIK INDONESIA
117	Undang-Undang	10	1971	PERUBAHAN TERHADAP UNDANG UNDANG NO. 9 TAHUN 1953 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS KETUA DAN BEKAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
118	Undang-Undang	13	1971	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1971 TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG YUDHA DHARMA MENJADI UNDANG-UNDANG
119	Peraturan Pemerintah Pengganti UU	2	1971	TANDA KEHORMATAN BINTANG YUDHA DHARMA
120	Undang-Undang	3	1971	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
121	Peraturan Pemerintah	49	1971	TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
122	Peraturan Pemerintah	5	1971	PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1957 TENTANG LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
123	Keputusan Presiden	52	1971	Laporan Para Pejabat Negara/ Pegawai Negeri/ ABRI Mengenai Kewajiban Membayar Pajak - Pajak Pribadi.
124	Peraturan Pemerintah	53	1971	PERBAIKAN TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS PEMEGANG JABATAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA YANG PERTAMA
125	Undang-Undang	7	1971	KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEARSIPAN
126	Peraturan Pemerintah	71	1971	PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 1970 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NO. 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
127	Keputusan Presiden	18	1972	DJENIS - DJENIS PAKAIAN SIPIL
128	Peraturan Pemerintah	36	1972	PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
129	Undang-Undang	4	1972	PEROBAHAN DAN TAMBAHAN KETENTUAN MENGE NAI BEBERAPA JENIS TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERBENTUK BINTANG DAN TENTANG URUTAN DERAJAT/TINGKAT JENIS TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERBENTUK BINTANG
130	Undang-Undang	1	1973	LANDAS KONTINEN INDONESIA
131	Perda Prop. Jateng	3	1973	SUMBANGAN WAJIB REHABILITASI PRASARANA JALAN
132	Peraturan Pemerintah	38	1973	TANDA KEHORMATAN PARASAMYA PURNAKARYA NUGRAHA
133	Kep Mendikbud	023/P/1974	1974	PENDELEGASIAN WEWENANG MUTASI KEPEGAWAIAN MENGENAI GURU SEKOLAH DASAR NEGERI YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT YANG DIPERBANTUKAN PADA DAERAH OTONOM
134	Peraturan Mendagri	06	1974	Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta.
135	Undang-Undang	1	1974	Perkawinan
136	Keputusan Presiden	10	1974	Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup
137	Instruksi Mendagri	11	1974	Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 Tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Kesederhanaan Hidup.
138	Peraturan Pemerintah	41	1974	TUNJANGAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGARA
139	Peraturan Pemerintah Pengganti UU	42	1974	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1974 PEMBERIAN UANG BANTUAN PENSIUN KEPADA PARA PENERIMA PENSIUN/ TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN
140	Undang-Undang	5	1974	POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH
141	Keputusan Presiden	56	1974	PEMBAGIAN, PENGGUNAAN, CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN,DAN BESARNYA IURAN-IURAN YANG DIPUNGUT DARI PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN
142	Peraturan Pemerintah	6	1974	Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta
143	Undang-Undang	8	1974	Pokok-pokok Kepegawaian
144	Peraturan Pemerintah	9	1974	PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 1966 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA
145	Instruksi Dirjen Hubdat	06/INSTR/VII/1975	1975	LANDASAN DAN RUMAH-RUMAH BAGIAN BELAKANG PADA MOBIL BIS
146	SE Kepala BAKN	13/SE/1975	1975	PETUNJUK PENYELESAIAN ADMINISTRASI PEGAWAI NEGERI SIPIL/ PEGAWAI /KARYAWAN PERUSAHAAN MILIK NEGARA /PEKERJA PEMERINTAH YANG TERLIBAT DALAM PERISTIWA PEMBERONTAKAN G.30.S/PKI GOLONGAN C
147	Peraturan Pemerintah	16	1975	PERUBAHAN ATAS PP NO 25 TH 1969 TENTANG SATYALANCANA PEPERA
148	Peraturan Pemerintah	20	1975	WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
149	Peraturan Pemerintah	21	1975	Sumpah/Janji PNS
150	Keputusan Presiden	28	1975	PERLAKUAN TERHADAP MEREKA YANG TERLIBAT G.30 S/PKI GOLONGAN C
151	Undang-Undang	3	1975	Partai Politik Dan Golongan Karya
152	Peraturan Pemerintah	5	1975	PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
153	Peraturan Pemerintah	6	1975	CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH, DAN PENYUSUNAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
154	Peraturan Pemerintah	8	1975	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1970 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAN/KEMERDEKAAN
155	Peraturan Pemerintah	9	1975	Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
156	Kep Pangkopkamtib	KEP-03/KOPKAM/VIII/1975	1975	PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1975
157	SE Kepala BAKN	01/SE/1976	1976	Surat Keterangan Tidak Terlibat G. 30 S/PKI Untuk Mutasi Kepegawaian
158	SE Kepala BAKN	03/SE/1976	1976	Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Pejabat Negara
159	SE Kepala BAKN	04/SE/1976	1976	Petunjuk Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil
160	SE Kepala BAKN	06/SE/1976	1976	Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik atau Golongan Karya
161	SE Kepala BAKN	07/SE/1976	1976	ESELONERING KEPALA BADAN PADA DEPARTEMEN
162	SE Kepala BAKN	09/SE/1976	1976	Petunjuk Pelaporan dan Pengiriman Berkas Mutasi Pegawai Negeri Sipil
163	Kep Menkes	18602/B.Pers/19/S.K/76	1976	PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN, PEMIN DAHAN DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN.
164	Peraturan Pemerintah	2	1976	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1975
165	Peraturan Pemerintah	20	1976	Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Partai Politik atau Golongan Karya
166	Peraturan Pemerintah	24	1976	Cuti Pegawai Negeri Sipil
167	Peraturan Pemerintah	4	1976	Pegawai Negeri yang menjadi Pejabat Negara
168	Undang-Undang	4	1976	Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
169	Peraturan Pemerintah	5	1976	FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
170	Peraturan Pemerintah	6	1976	PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
171	Peraturan Pemerintah	7	1976	PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI GOLONGAN I
172	Perda Prop. Jateng	7	1976	Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
173	Peraturan Pemerintah	8	1976	PENYESUAIAN PENSIUN POKOK BEKAS PEJABAT NEGARA
174	Undang-Undang	9	1976	NARKOTIKA
175	Kep Mendikbud	0442/P/1977	1977	PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA PEJABAT TERTENTU DALAM LING KUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
176	SE Kepala BAKN	1	1977	PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPI
177	SE Kepala BAKN	1/SE/1977	1977	PERMINTAANDAN PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
178	Peraturan Pemerintah	12	1977	PENYESUAIAN PENSIUN POKOK BEKAS PEJABAT NEGARA
179	Peraturan Pemerintah	13	1977	Perubahan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
180	Keputusan Presiden	13	1977	TENTANG TUNJANGAN KHUSUS IRIAN JAYA
181	Peraturan Pemerintah	14	1977	Perubahan dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1971 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun Kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersifat Pensiun
182	Keputusan Presiden	15	1977	TUNJANGAN JABATAN STRUKTURIL
183	Keputusan Presiden	16	1977	TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERTENTU DI BIDANG PENDIDIKAN
184	Keputusan Presiden	17	1977	TUNJANGAN JABATAN HAKIM PADA MAHKAMAH AGUNG DAN PERADILAN UMUM
185	Keputusan Presiden	18	1977	TUNJANGAN JABATAN HAKIM PADA PERADILAN AGAMA
186	Keputusan Presiden	19	1977	TUNJANGAN JABATAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA MAHKAMAH PELAYARAN
187	Peraturan Pemerintah	20	1977	Gaji Pokok Jaksa Agung
188	Keputusan Presiden	20	1977	TUNJANGAN JABATAN JAKSA
189	Peraturan Pemerintah	21	1977	Pensiun Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan RI yang tidak merangkap Jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
190	Keputusan Presiden	21	1977	TUNJANGAN BAGI PEJABAT TERTENTU YANG DITUGASKAN PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
191	Peraturan Pemerintah	22	1977	Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara tertentu dan Janda/Dudanya yang telah mencapai usia 80 (Delapan Puluh) tahun
192	Keputusan Presiden	22	1977	TUNJANGAN JABATAN PENELITI
193	Peraturan Pemerintah	23	1977	Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang telah mencapai usia 80 (Delapan Puluh) tahun
194	Keputusan Presiden	23	1977	TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI YANG DITUGASKAN DI BIDANG PERSANDIAN
195	Peraturan Pemerintah	24	1977	Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran RI
196	Peraturan Pemerintah	26	1977	Pengujian Ksehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia
197	Peraturan Pemerintah	33	1977	ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA (ASTEK)
198	Peraturan Pemerintah	34	1977	PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA
199	Peraturan Pemerintah	5	1977	Penyesuaian Pokok Pensiun Bekas Janda/Duda dan Anak Yatim Piatunya di Propinsi Irian Jaya
200	SEB Ka BAKN dan Menkes	652/KEP/1977 & 142/MENKES/SK/VII/77	1977	WEWENANG PENGUJIAN DOKTER PENGUJI TERSENDIRI, TEAM PENGUJI KESEHATAN, DAN TEAM KHUSUS PENGUJI KESEHATAN
201	Keputusan Presiden	7	1977	PENYESUAIAN PANGKAT DAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1967 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
202	Peraturan Pemerintah	7	1977	Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
203	Peraturan Pemerintah	8	1977	Penetapa Pensiun Pokok Bekas Pegawai Negri Sipil dan Janda/Duda
204	SE Dirjen Anggaran	SE/193/1977	1977	PEMBERIAN KENAIKAN GAJI BERKALA DAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN YANG BERLAKU SURUT.
205	Instruksi Mendagri	30	1978	Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan, Penyampaian Dan Penelitian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)
206	Peraturan Pemerintah	6	1978	PENYESUAIAN PENSIUN POKOK BAGI PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA YANG TELAH MENCAPAI USIA SAMPAI 70 (TUJUH PULUH) SAMPAI DENGAN 80 (DELAPAN PULUH) TAHUN
207	Peraturan Pemerintah	7	1978	PENYESUAIAN PENSIUN POKOK BEKAS PEJABAT NEGARA TERTENTU DAN JANDA/DUDANYA YANG TELAH MENCAPAI USIA SAMPAI 70 (TUJUH PULUH) SAMPAI DENGAN 80 (DELAPAN PULUH) TAHUN
208	Peraturan Pemerintah	8	1978	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERIAN UANG BANTUAN PENSIUN KEPADA PARA PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN
209	SE Kepala BAKN	05/SE/1979	1979	PENGESAHAN SALINAN ATAU FOTO COPY SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SURAT, TANDA LULUS, IJAZAH, SURAT KETERANGAN PENGGANTI SURAT TANDA TAMAT BELAJAR/TANDA LULUS/IJAZAH
210	SKB Mendagri dan Menag	1	1979	TATACARA PELAKSANAAN PENYIARAN AGAMA DAN BANTUAN LUAR NEGERI KEPADA LEMBAGA KEAGAMAAN DI INDONESIA
211	Peraturan Pemerintah	10	1979	Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
212	Peraturan Pemerintah	15	1979	Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
213	Peraturan Pemerintah	25	1979	PERUBAHAN PERATURAN PEMERIN TAH NOMOR 38 TAHUN 1973 TENTANG TANDA KEHORMATAN PARASAMYA PURNAKARYA NUGRAHA
214	Peraturan Pemerintah	32	1979	Pemberhentian Pegawai Negeri sipil
215	Undang-Undang	5	1979	Pemerintahan Desa
216	Peraturan Pemerintah	9	1979	PEMBERIAN GAJI BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 1979/1980 KEPADA PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGARA
217	SE SEKNEG	B-0893/SES KAB/IX1979	1979	UNDANGAN PERUSAHAAN SWASTA UNTUK KUNJUNGAN KE LUAR NEGERI
218	SE MENPAN	02/SE/ 1980	1980	Penertiban ijazah palsu dalam lingkungan aparat Pemerintah
219	Kep Gubernur Jateng	024/54	1980	PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DEREK MILIK PEME RINTAH PROP.DAERAH JATENG
220	SE Kepala BAKN	03/SE/1980	1980	Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
221	SE Kepala BAKN	04/SE/1980	1980	Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
222	Perda Prop. Jateng	1	1980	PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1979/1980
223	Peraturan Pemerintah	10	1980	Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya
224	Undang-Undang	10	1980	TANDA KEHORMATAN BINTANG BUDAYA PARAMA DHARMA
225	SEB Ka BAKN dan Dirjen Anggaran	10/SE/1980 & SE-1.16 /DJA/I.0/3/80 (No. SE/48/80)	1980	PEDOMAN PENGURUSAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
226	Undang-Undang	11	1980	TINDAK PIDANA SUAP
227	Undang-Undang	12	1980	Hak Keuangan/Hak Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan dan Bekas Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
228	Peraturan Pemerintah	12	1980	Tunjangan Penghargaan bagi bekas Ketua/Bekas wakil ketua/bekas anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan /Dewan Pengawas Keuangan/Dewan Pengawas Keuangan yang diangkat sebelum berlakunya UU No.3 tahun 1967 dan UU No.17 tahun 1965 serta Janda/Dudanya
229	SE Kepala BAKN	12/SE/1980	1980	PEMBERIAN PENSIUN KEPADA BEKAS KEPALA DAERAH DAN BEKAS WAKIL KEPALA DAERAH SERTA JANDA/DUDANYA
230	Peraturan Pemerintah	13	1980	Perubahan dan Penambahan Atas PP No. 7 Thn1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
231	Peraturan Pemerintah	14	1980	PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGARA
232	SE Kepala BAKN	14/SE/1980	1980	TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/ DUDANYA
233	Keputusan Presiden	19	1980	TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN / DIPERBANTUKAN PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA DAN SEKOLAH SWASTA
234	SEB Ka BAKN dan Menkeu	19/SE/80 dan SE.1.38/DJA/1.0/780	1980	Perubahan Batas Usia Anak Pegawai Negeri Sipil yang Berhak Menerima Tunjangan Keluarga
235	SE Kepala BKN	2	1980	PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
236	Undang-Undang	2	1980	PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975
237	SE Kepala BAKN	21/SE/1980	1980	PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMANGKU JABATAN KEPALA SEKOLAH DASAR
238	SE Kepala BAKN	23/SE/1980	1980	PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
239	SE Kepala BAKN	25/SE/1980	1980	Pengangkatan Dalam Pangkat dan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah
240	Peraturan Pemerintah	3	1980	PENGANGKATAN DALAM PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
241	Perda Prop. Jateng	3	1980	SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
242	Peraturan Pemerintah	30	1980	Peraturan Disiplin Pegawai Negeri sipil
243	SE Kepala BKN	4	1980	PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
244	Perda Prop. Jateng	4	1980	SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
245	Peraturan Pemerintah	41	1980	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM
246	Peraturan Pemerintah	44	1980	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1974 TENTANG GAJI/GAJI KEHORMATAN/UANG KEHORMATAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA
247	Keputusan Presiden	44	1980	TUNJANGAN JABATAN HAKIM YANG DIPEKERJAKAN UNTUK TUGAS PERADILAN (JUSTISIAL)
248	Peraturan Pemerintah Pengganti UU	45	1980	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1974TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PENSIUN BAGI PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN
249	Peraturan Pemerintah Pengganti UU	46	1980	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1974 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PENSIUN BAGI PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN DAN BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL
250	Peraturan Pemerintah	48	1980	HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DAN BEKAS KEPALA DAERAH/BEKAS WAKIL KEPALA DAERAH SERTA JANDA/DUDANYA
251	Peraturan Pemerintah Pengganti UU	48	1980	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1974 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DAN BEKAS KEPALA DAERAH/BEKAS WAKIL KEPALA DAERAH SERTA JANDA/DUDANYA KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH. BEKAS KEPALA DAERAH/BEKAS WAKIL KEPALA DAERAH. PERATURAN PEMERINTAH
252	Peraturan Pemerintah	49	1980	Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil
253	Peraturan Pemerintah	5	1980	POKOK POKOK ORGANISASI UNIVERSITAS/INSTITUT NEGERI
254	Perda Prop. Jateng	5	1980	SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
255	Peraturan Pemerintah	50	1980	Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya
256	Peraturan Pemerintah	51	1980	Penetapan Kembali / Penyesuaian Pensiun PokokBekas Pejabat Negara
257	Peraturan Pemerintah	55	1980	Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negri Sipil
258	Peraturan Pemerintah	6	1980	ORGANISASI BIRO PUSAT STATISTIK
259	Perda Prop. Jateng	6	1980	PEMAKAIAN JASA KOMPUTER MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
260	Keputusan MENPAN	65	1980	PERUBAHAN JABATAN STRUKTURAL ESELON Ill KE BAWAH DALAM LAMPIRAN A, B, C, E, DAN F KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1977 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURIL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1979
261	Keputusan Presiden	67	1980	BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
262	Keputusan Presiden	69	1980	PERUBAHAN PADA LAMPIRAN A, B, C, DAN FUNGSIONAL KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1977 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURIL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1979
263	Keputusan Presiden	71	1980	PENGALIHAN JENIS KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG MEMANGKU JABATAN GURU DAN TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH DASAR MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT
264	Peraturan Pemerintah	8	1980	Pensiun Bagi Bekas Ketua dan Bekas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara serta Jandanya
265	Kep Gubernur Jateng	800.05/022/2004	1980	PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PROPINSI JAWA TENGAH
266	Instruksi Gubernur Jateng	860/6998/1980	1980	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 Jo SE Menteri Penertiban Aparatur Negara No.08/Se/ Menpan/1980.
267	Peraturan Pemerintah	9	1980	Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya
268	SE Kepala BAKN	01/SE/1981	1981	PENGANGKATAN KEPALA KELURAHAN DAN ERANGKAT KELURAHAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
269	SE Kepala BAKN	02/SE/1981	1981	PERUBAHAN PADA LAMPIRAN A, B, C, E, DAN F KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1977 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURIL
270	SE Kepala BAKN	03/SE/1981	1981	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
271	SE Kepala BAKN	06/SE/1981	1981	Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Memangku Jabatan Jaksa
272	Kep Gubernur Jateng	061.1-20-1981	1981	PEMBENTUKAN SUB BAGIAN PADA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TING KAT I DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROP. DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
273	Keputusan Mendagri	061.133-407	1981	PENGESAHAN PERTURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TANGGAL 4 JUNI 1981 NOMOR 14 TAHUN 1981 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
274	Keputusan Mendagri	061.133-753	1981	PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TANGGAL 4 JUNI 1981 NOMOR 17 TAHUN 1981 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
275	Keputusan Mendagri	061.133-768	1981	PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TANGGAL 4 JUNI 1981 NO. 16 TAHUN 1981 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
276	Keputusan Mendagri	061.133.638	1981	PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TANGGAL 4 JUNI 1981 NO. 13 TAHUN 1981 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT I DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
277	Keputusan Mendagri	061.341.33-026	1981	PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TANGGAL 17 JUNI 1980 NOMOR 5 TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
278	Keputusan Mendagri	061.341.33-027	1981	PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TANGGAL 17 JUNI 1980 NOMOR 6 TAHUN 1980 TENTANG PEMAKAIAN JASA KOMPUTER MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
279	Keputusan Mendagri	061.341.33-028	1981	PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TANGGAL 17 JUNI 1980 NOMOR 4 TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA -DINAS PETERNAKAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
280	Keputusan Mendagri	061.341.33-029	1981	PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TANGGAL 17 JUNI 1980 NOMOR 3 TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
281	Keputusan Mendagri	061.341.33-307	1981	PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TANGGAL 27 JANUARI 1981 NO. 2 TAHUN 1981 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
282	Keputusan Mendagri	061.341.33-350	1981	PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TANGGAL 28 JANUARI 1981 NO. 3 TAHUN 1981 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
283	Keputusan Mendagri	061.341.33-351	1981	PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TANGGAL 28 JANUARI 1981 NO. 4 TAHUN 1981 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
284	Keputusan Mendagri	061.341.33-352	1981	PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TANGGAL 27 JANUARI 1981 NO. 1 TAHUN 1981 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERBURUHAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
285	Keputusan Mendagri	061.341.33-691	1981	PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TANGGAL 3 JUNI 1981 NOMOR 12 TAHUN 1981 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
286	Keputusan Mendagri	061.341.33.691	1981	PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TANGGAL 3 JUNI 1981 NOMOR 12 TAHUN 1981 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
287	SEB Ka BAKN dan Dirjen Anggaran	07/SE/1981 & SE/102/81	1981	PELAKSANAAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA
288	SEB Ka BAKN dan Menkes	09/SE/1981 & 368/Men-Kes/EB/VII/1981	1981	PERAWATAN, TUNJANGAN CACAD, DAN UANG DUKA PEGAWAI NEGERI SIPIL
289	Perda Prop. Jateng	1	1981	SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERBURUHAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
290	Perda Prop. Jateng	10	1981	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 1969 TENTANG PENDIRIAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
291	SE Kepala BAKN	10/SE/1981	1981	TINDAKAN ADMINISTRATIF DAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMILIKI/MENGGUNAKAN IJAZAH PALSU/ASPAL
292	Perda Prop. Jateng	11	1981	BADAN KREDIT KECAMATAN
293	SEB Ka BAKN dan LAN	11/SE/1981 & 181/Seklan/81	1981	PELAKSANAAN LATIHAN PRA JABATAN
294	Perda Prop. Jateng	12	1981	PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
295	Peraturan Pemerintah	12	1981	Perawatan, Tunjangan Cacat dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil
296	Perda Prop. Jateng	13	1981	SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT I DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
297	Perda Prop. Jateng	14	1981	SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
298	Perda Prop. Jateng	15	1981	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
299	Perda Prop. Jateng	16	1981	PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
300	Perda Prop. Jateng	17	1981	PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LLAJR PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
301	Perda Prop. Jateng	19	1981	PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TANGGAL 10 OKTOBER 1963 TENTANG PENYERAHAN TUGAS PEMBAYARAN GAJI DAN LAIN-LAIN PENGHASILAN DARI GURU-GURU DAN LAIN-LAIN PEGAWAI DARI SEKOLAH DASAR KEPADA DAERAH TINGKAT II
302	Keputusan Presiden	2	1981	Perpanjangan Batas Usia Pensiun Jaksa
303	Perda Prop. Jateng	2	1981	SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
304	Perda Prop. Jateng	20	1981	PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 1977 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
305	Perda Prop. Jateng	21	1981	PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
306	Perda Prop. Jateng	22	1981	PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
307	Perda Prop. Jateng	23	1981	PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
308	Perda Prop. Jateng	24	1981	PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1981/1982
309	Peraturan Pemerintah	25	1981	ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
310	Peraturan Pemerintah	26	1981	PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI MENJADI PERUSAHAAN PERSERO AN (PERSERO)
311	Perda Prop. Jateng	3	1981	SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
312	Peraturan Pemerintah	30	1981	PENGANGKATAN TENAGA KESENIAN DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENERANGAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
313	Perda Prop. Jateng	4	1981	SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
314	Perda Prop. Jateng	5	1981	PEMEBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
315	Keputusan Mendagri	521.341.33-559	1981	PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TANGGAL 4 FEBRUARI 1981 NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NO. 12 TAHUN 1977 TENTANG PENYELENG-GARAAN BALAI BENIH DAN KEBUN MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
316	Keputusan Mendagri	581.053.3-884	1981	PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TANGGAL 16 APRIL 1981 NO. 11 TAHUN 1981 TENTANG BADAN KREDIT KECAMATAN
317	Undang-Undang	7	1981	KESELAMATAN KERJA
318	Undang-Undang	7	1981	WAJIB LAPOR KETENAGA KERJAAN DI PERUSAHAAN
319	Undang-Undang	8	1981	HUKUM ACARA PIDANA
320	Peraturan Pemerintah	8	1981	PERLINDUNGAN UPAH
321	Perda Prop. Jateng	8	1981	PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 12 TAHUN 1977 TENTANG PENYELENGGARAAN BALAI BENIH DAN KEBUN MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
322	Keputusan Mendagri	840.061.33-349	1981	PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TANGGAL 4 FEBRUARI 1981 NO. 5 TAHUN 1981 TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
323	SE Gubernur Jawa Tengah	860-10231	1981	PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI
324	Kep Gubernur Jateng	875/2954	1981	PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA SEKRETARIS WILAYAH DAERAH DAN PARA ASISTEN SEKRETARIS WILAYAH DAERAH UNTUK MENANDA TANGANI DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PARA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH DAN KABUPATEN / KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SE JAWA TENGAH SELAKU ATASAN PEJABAT PENILAI
325	SE Ka ANRI	SE/01/1981	1981	PENANGANAN ARSIP INAKTIF SEBAGAI PELAKSANAAN KETENTUAN PERALIHAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYUSUTAN ARSIP
326	Keputusan Mendagri	061.133-180	1982	PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TANGGAL 16 NOPEMBER 1981 NO. 22 TAHUN 1981 TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NO. 4 TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN PROPINSI DATI IJAWA TENGAH
327	Keputusan Mendagri	061.133-181	1982	PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TANGGAL 16 NOPEMBER 1981 NO. 23 TAHUN 1981 TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NO. 5 TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
328	Keputusan Mendagri	061.133-857	1982	PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TANGGAL 4 JUNI 1981 NOMOR 15 TAHUN 1981 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
329	Keputusan Mendagri	061.33-179	1982	PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TANGGAL 16 NOPEMBER 1981 NO. 21 TAHUN 1981 TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NO. 3 TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
330	Perda Prop. Jateng	1	1982	KESEJAHTERAAN BURUH DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
331	SE Kepala BAKN	10/SE/1982	1982	Tata Cara Pengusulan Jenjang Pangkat Jabatan Pimpinan Proyek Peme Rintah
332	Keputusan Mendagri	110	1982	Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri
333	SE Kepala BAKN	12/SE/1982	1982	PEMBERIAN PENSIUN ATAU TUNJANGAN PENGHARGAAN BAGI BEKAS KEPALA KELURAHAN & PERANGKAT KELURAHAN
334	Undang-Undang	20	1982	KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
335	Peraturan Pemerintah	22	1982	TATA PENGATURAN AIR
336	Peraturan Pemerintah	27	1982	PEMBERIAN PENSIUN ATAU TUNJANG AN PENGHARGAAN BAGI BEKAS KEPA LA KELURAHAN DAN PERANGKAT KELURAHAN
337	Perda Prop. Jateng	3	1982	PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ANDANG PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWATENGAH
338	Undang-Undang	3	1982	WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
339	Peraturan Pemerintah	37	1982	PENYESUAIAN/PENETAPAN KEMBALI PENSIUN POKOK BEKAS GURU DALAM DINAS TETAP SEKOLAH SWASTA BERSUBSIDI
340	Undang-Undang	4	1982	KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
341	Peraturan Pemerintah	4	1982	PEMBERIAN UANG DUKA WAFAT BAGI KELUARGA PENERIMA PENSIUN
342	Peraturan Pemerintah	40	1982	PENETAPAN PENSIUN BAGI PEGA WAI NEGERI SIPIL BEKAS PEGAWAI PERUSAHAAN NEGARA GARAM
343	Keputusan Mendagri	424.33-829	1982	PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TANGGAL 27 OKTOBER 1981 NO. 19 TAHUN 1981 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TANGGAL 10 OKTOBER 1963 TENTANG PENYERAHAN TUGAS PEMBAYARAN GAJI DAN LAIN-LAIN PENGHASILAN DARI GURU DAN LAIN-LAIN PEGAWAI DARI SEKOLAH DASAR KEPADA DAERAH TINGKAT II
344	Keputusan MENPAN	53	1982	Jenjang Pangkat Jabatan Pimpinan Pada Proyek Pemerintah
345	Undang-Undang	6	1982	HAK CIPTA
346	Keputusan Mendagri	973.551.33-393	1982	PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TANGGAL 27 OKTOBER 1981 NO. 20 TAHUN 1981 TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NO. 9 TAHUN 1977 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
347	Surat Kepala BAKN	K.1-41/V.73-9	1982	Penjelasan tentang pelaksanaan PP Nomor 30 Tahun 1980
348	Kep Menhub	KM 461/AJ 403/Phb-1982	1982	PENATAAN KEMBALI JEMBATAN TIMBANG DI JALAN RAYA
349	Keputusan MENPAN	01	1983	Angka Kredit Bagi Jabatan Peneliti
350	SEB Ka BAKN dan Ketua LIPI	02 Tahun 1983 & 75 Tahun 1983	1983	Angka Kredit Bagi Jabatan Peneliti
351	SE Kepala BAKN	05/SE/1983	1983	PENETAPAN PENSIUN BAGI PNS BE KAS PEGAWAI PERUSAHAAN NEGARA GARAM
352	SE Kepala BAKN	08/SE/1983	1983	Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
353	SE Mendagri	099/1345/PUOD	1983	Kunjungan pejabat pemerintah ke Luar Negeri dengan sponsor/Pembiayaan dari perusahaan swasta.
354	Peraturan Pemerintah	1	1983	PERLAKUAN TERHADAP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS ATAU CACAT AKIBAT KECELAKAAN KARENA DINAS
355	Peraturan Pemerintah	10	1983	Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
356	Keputusan Mendagri	10	1983	PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 1982 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HIUKUMAN DISIPLIN DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI
357	Kep Ka BAKN	1158a/KEP/1983	1983	KARTU ISTERI/SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL
358	Instruksi Presiden	15	1983	Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
359	Peraturan Pemerintah	22	1983	KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
360	Peraturan Pemerintah	23	1983	PEMBERIAN GAJI / PENSIUN /TUNJANGAN BULAN KETIGABELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 1983/1984 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN
361	Peraturan Pemerintah	27	1983	PELAKSANAAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
362	Peraturan Pemerintah	30	1983	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1977 TENTANG ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA
363	Kep Gubernur Jateng	474.2/77/1983	1983	PENDELEGASIAN WEWENANG MENGENAI PENOLAK AN/ PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TK I JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KAB/KOTAMADYA DATI II SE JAWA TENGAH
364	Undang-Undang	5	1983	ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
365	Kep Gubernur Jateng	551.2/229/1983	1983	PENGELOLAAN TERMINAL ANG KUTAN JALAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
366	Undang-Undang	6	1983	KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
367	Undang-Undang	7	1983	PAJAK PENGHASILAN
368	SEB Menkes, Mendagri dan Menkeu	74/MENKES/E/III/1983; 804.1/2315/SJ; .SE-18/MK/1983	1983	PELAKSANAAN PEMBIAYA AN PERAWATAN, TUNJANG AN CACAD DAN UANG DUKA PEGAWAI NEGERI SIPIL
369	Kep Ka BPKP	Kep-188/K/1983	1983	Organisasi dan Tata Kerja BPKP
370	Kep Ka BPKP	Kep-208/K/1983	1983	Pendelegasian Wewenang Penolakan / Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS Di Lingkungan BPKP
371	Kep Ka BPKP	Kep-213/K/1983	1983	Organisasi dan tata kerja BPKP
372	Kep Menhub	KM 110/PR 301/ Phb-1983	1983	PENYESUAIAN TARIP PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
373	Surat Kepala BPKP	S-12/K/1983	1983	MENGEFEKTIFKAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
374	Surat Kepala BPKP	S-220/K/1983	1983	CARA PENYAMPAIAN BERKAS BPKP HASIL PEMERIKSAAN YANG DIDUGA MENGANDUNG KASUS PIDANA
375	Keputusan Mendagri	024.33-553	1984	PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NO. 2 TAHUN 1984 TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
376	Kep Mendikbud	051/III/1984	1984	PEDOMAN PELAKSANAAN PERATUR AN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1984 TENTANG TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA PENDIDIKAN
377	SE Mendagri	098 / 3199	1984	USULAN PENGIRIMAN PEJABAT KE LUAR NEGERI
378	Peraturan Pemerintah	10	1984	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN / KEMERDEKAAN DAN BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1980
379	SE Kepala BAKN	11/SE/1984	1984	Tata Cara Pengusulan Jenjang Pangkat Jabatan Pimpinan Pada Badan Usaha Milik Negara
380	Perda Prop. Jateng	2	1984	PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
381	Peraturan Pemerintah	22	1984	Pemeliharaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun beserta anggota keluarganya
382	Keputusan Presiden	22	1984	TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENYALURAN SUBSIDI GAJI DAN PENSIUN BAGI DAERAH OTONOM
383	Peraturan Pemerintah	4	1984	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN / KEMERDEKAAN DAN BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1980
384	Undang-Undang	5	1984	PERINDUSTRIAN
385	Peraturan Pemerintah	5	1984	TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA PENDIDIKAN
386	Kep Gubernur Jateng	551.2/09599/1984	1984	PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN GUBER NUR KDH TK I JATENG TGL 24 SEPTEM BER 1983 NO. 551.2/299/ 1983 TENTANG PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN JALAN DI PROP.DAERAH TK I JATENG
387	Kep Gubernur Jateng	551.2/319/1984	1984	PETUNJUK PELAKSANAAN PENG UJIAN KENDARAAN BERMOTOR
388	Keputusan MENPAN	66	1984	Jenjang Pangkat Jabatan Pimpinan Pada Badan Usaha Milik Negara
389	Undang-Undang	7	1984	PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENG HAPUSAN SEGALA BENTUK DISKIRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN)
390	Peraturan Pemerintah	8	1984	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TH 1980
391	Peraturan Pemerintah	9	1984	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PENERIMA PENSIUN / TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1980
392	Instruksi Dirjen Hubdat	F 18/6/19/1984	1984	LANDASAN DAN RUMAH-RUMAH BAGIAN BELAKANG PADA MOBIL BIS
393	Kep Ka BPKP	Kep-155/K/1984	1984	Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil
394	Kep Ka BPKP	Kep-156/K/1984	1984	Pendelegasian Wewenang Pengambilan Sumpah/Janji PNS
395	Kep Menhub	KM 483/AJ 401/Phb-1984	1984	PENGUJIAN KELAIKAN DARAT TERHADAP PRODUKSI KENDARAAN BERMOTOR KERETA GANDENGAN, KERETA TEMPELAN, KAROSERI DAN BAK MUATAN SERTA KOMPONEN-KOMPONENNYA
396	Kep Menhub	KM 7/AJ 005/Phb -1984	1984	UKURAN PANJANG MAKSIMUM MOBIL BIS, MOBIL BARANG, KERETA GANDENGAN DAN KERETA TEMPELAN
397	Instruksi Dirjen Hubdat	L1/2/7/1984	1984	PENINGKATAN PENGAWASAN PENGGU NAAN JALAN
398	SE Kepala BPKP	SE-76/K/1984	1984	TATA CARA PELAKSANAAN PEMERIKSAAN ATAS INSTANSI PEMERINTAH
399	Keputusan Mendagri	SK. 954-214-1984	1984	PEMBERIAN KUASA KEPADA GUBERNUR KEPALA DAERAH DI SELURUH INDONESIA UNTUK MENUNJUK/MENETAPKAN PEJABAT SEBAGAI ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN DAN BENDAHARAWAN PADA KANTOR / SATUAN KERJA DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI MENTERI DALAM NEGERI
400	SE Kepala BAKN	08/SE/1985	1985	PELAKSANAAN PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PNS DAN JANDA/DUDANYA
401	SE Gubernur Jawa Tengah	099/16032	1985	KUNJUNGAN PEJABAT PEMERINTAH KE LUAR NEGERI DENGAN SPONSOR/PEMBIAYAANDARI PERUSAHAAN SWASTA
402	Perda Prop. Jateng	1	1985	TRAYEK MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI PROP DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
403	Peraturan Pemerintah	10	1985	GAJI POKOK PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA SERTA UANG KEHORMATAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA
404	Peraturan Pemerintah	11	1985	HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF JAKSA AGUNG, PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA, DAN GUBERNUR BANK INDONESIA
405	Undang-Undang	12	1985	Pajak Bumi dan Bangunan
406	Peraturan Pemerintah	12	1985	PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1980 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH DAN BEKAS KEPALA DAERAH / BEKAS WAKIL KEPALA DAERAH SERTA JANDA / DUDANYA
407	Undang-Undang	13	1985	BEA METERAI
408	Peraturan Pemerintah	13	1985	PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA
409	Undang-Undang	14	1985	Mahkamah Agung
410	Peraturan Pemerintah	14	1985	PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN / KEMERDEKAAN
411	Undang-Undang	15	1985	KETENAGALISTRIKAN
412	Peraturan Pemerintah	16	1985	PENYESUAIAN PENSIUN POKOK BEKAS PRESIDEN DAN BEKAS WAKIL PRESIDEN SERTA JANDANYA
413	Undang-Undang	16	1985	RUMAH SUSUN
414	Peraturan Pemerintah	17	1985	PENETAPAN PENSIUN POKOK BEKAS PEJABAT NEGARA DAN JANDA/DUDANYA
415	Peraturan Pemerintah	18	1985	PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PNS DAN JANDA/DUDANYA
416	Peraturan Pemerintah	19	1985	PENYESUAIAN PENSIUN POKOK BEKAS PIMPINAN MAJELIS PERMUSYA WARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN JANDA/DUDANYA
417	Undang-Undang	2	1985	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1975
418	Keputusan Presiden	23	1985	Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri yang Menjadi Tenaga Kesehatan
419	Instruksi Mendagri	31	1985	KEWENANGAN PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA
420	Peraturan Pemerintah	33	1985	POKOK POKOK ORGANISASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
421	Peraturan Pemerintah	34	1985	PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN RI
422	Peraturan Pemerintah	38	1985	KEWENANGAN PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA
423	Peraturan Pemerintah	47	1985	PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
424	Undang-Undang	5	1985	Referendum
425	Kep Gubernur Jateng	551.2/262/1985	1985	PEDOMAN PENGOPERASIAN ANGKUTAN PERKOTAAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM UNTUK ANGKUTAN PENUMPANG DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
426	Kep Gubernur Jateng	551.2/263/1985	1985	PEDOMAN PENGOPERASIAN ANGKUTAN PEDESAAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM UNTUK ANGKUTAN PENUMPANGDI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
427	Undang-Undang	8	1985	ORGANISASI KEMASYARAKATAN
428	Kep Gubernur Jateng	875/2160/1985	1985	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI SURAT-SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
429	Undang-Undang	9	1985	PERIKANAN
430	Peraturan Pemerintah	9	1985	PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1980 TENTANG HAK KEUANGAN / ADMINISTRATIF MENTERI NEGARA DAN BEKAS MENTERI NEGARA SERTA JANDA / DUDANYA
431	Keputusan Mendagri	973.551.33-1169	1985	PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NO. 1 TAHUN 1985 TENTANG TRAYEK MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI PROPINSI DAERAH TK I JATENG
432	Kep Ka BPKP	Kep-547/K/1985	1985	Pendelegasian Wewenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Ringan Terhadap PND Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
433	Kep Ka BPKP	Kep-548/K/1985	1985	Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Keuangan Negara dan Tunjangan Kelangkaan Kepada Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
434	Peraturan Menaker	PER-01/MEN/85	1985	PELAKSANAAN TATA CARA PEMBUATAN KESEPAKATAN KERJA BERSAMA (KKB)
435	Surat Kepala BPKP	S-100/1985	1985	PROSEDUR PENYIDIKAN ATAS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN BPKP.
436	Surat Kepala BPKP	SE-117/K/1985	1985	NORMA PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL PEMERINTAH
437	SE Kepala BAKN	02/SE/1986	1986	PEMBERIAN IZIN BAGI PNS YANG DI CALONKAN UN TUK KEANGGOTAAN BA DAN PERMUSYAWARATAN /PERWAKIL AN RAKYAT & IZIN UNTUK MELAKUKAN
438	SE Mendagri	117/915/PUOD	1986	PROSEDUR PEMBENTUKAN HUBUNGAN PERSAHABATAN/KERJASAMA ANTARA PEMDA DENGAN INSTANSI/LEMBAGA DI DALAM DAN LUAR NEGERI
439	Peraturan Pemerintah	12	1986	PELAKSANAAN UNDANG-UN DANG NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG BUDAYA PARAMA DHARMA
440	Undang-Undang	2	1986	Peradilan Umum
441	Peraturan Pemerintah	29	1986	ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
442	Peraturan Pemerintah	30	1986	PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHARGA AN/SANTUNAN JANDA/DUDA BEKAS PEGAWAI PEMERINTAH SEMENTARA TIMOR TIMUR/PENSIUN BEKAS PEGA WAI PEMERINTAH KOLONI TIMOR TIMUR PORTUGIS DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR
443	Peraturan Pemerintah	31	1986	TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN
444	Peraturan Pemerintah	37	1986	PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II
445	Undang-Undang	5	1986	PERADILAN TATA USAHA NEGARA
446	Instruksi Gubernur Jateng	551.2/124/1986	1986	PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR L/1/1/11 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIAT AN JAJARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA (LLAJR)
447	Keputusan Presiden	57	1986	TUNJANGAN TUGAS BELAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR BIASA PADA PERGURUAN TINGGI YANG DITUGASKAN MENGIKUTI PENDIDIKAN PADA FAKULTAS PASCA SARJANA
448	Perda Prop. Jateng	6	1986	SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA CABANG DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
449	Keputusan Presiden	63	1986	BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJABAT JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DAN PENYULUH PERTANIAN
450	Keputusan Presiden	63	1986	BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJABAT JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DAN PENYULUH PERTANIAN
451	SE Gubernur Jawa Tengah	875.1/36959/1986	1986	Petunjuk Pelaksanaan SK Gubernur Kdh Tk I Jawa Tengah Nomor 875.1/39242/1986 tgl. 1 Desember 1986
452	Kep Gubernur Jateng	875.1/39242/1986	1986	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI SURAT-SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT LAINNYA DIBIDANG KEPEGAWAIAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SE JAWA TENGAH
453	Keputusan Dirjen Hubdat	L1/1/11/1986	1986	PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIAT AN JAJARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA (LLAJR) SEBAGAI TINDAK LANJUT KEPU TUSAN MENTERI PERHUBUNGAN DAN MENTERI DALAM NEGERI
454	SE Kepala BAKN	02/SE/1987	1987	Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil
455	Kep Mensos	11/HUK/1987	1987	PENDELEGASIAN WEWENANG DIBIDANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN SOSIAL YANG DIPERBANTUKAN PADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I DAN II SELURUH INDONESIA
456	SE Kepala BAKN	13/SE/1987	1987	Perlakuan terhadap Penerima Pensiun / Tunjangan yang hilang
457	Peraturan Pemerintah	14	1987	PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH DI BIDANG PEKERJAAN UMUM KEPADA DAERAH
458	Perda Prop. Jateng	4	1987	PERUBAHAN PERTAMA PERATUR AN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 1984 TENTANG PENG UJIAN KENDARAAN BERMOTOR
459	Peraturan Pemerintah	7	1987	PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM BIDANG KESEHATAN KEPADA DAERAH
460	Undang-Undang	7	1987	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG HAK CIPTA
461	SE Mendagri	890/12800/SJ	1987	PENGEMBANGAN PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR PEMERINTAH
462	SE Ka Bandiklat Depdagri	897/559/ DIKLAT	1987	PETUNJUK TEKNIS PENGESAHAN PESERTA PENDIDIKANDAN LATIHAN
463	Kep Menhub	KM 223/AJ 002/Phb-1987	1987	PEMBERIAN KEMUDAHAN UNTUK KELAN CARAN ANGKUTAN PARIWISATA DE NGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN
464	Surat Kepala BPKP	S-851/K/1987	1987	PENGGUNAAN HASIL PEMERIKSAAN BPKP DALAM PENINDAKAN DISIPLIN BERDASARKAN PP NOMOR 30 TAHUN 1980.
465	Peraturan Pemerintah	1	1988	MASA BAKTI DAN PRAKTEK DOKTER DAN DOKTER GIGI
466	Instruksi Mendagri	17	1988	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
467	Keputusan Mendagri	21	1988	PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN KETERAMPILAN APARATUR PEMERINTAH DESA/PEMERINTAH KELURAHAN
468	Peraturan Pemerintah	3	1988	POKOK POKOK ORGANISASI SEKOLAH TINGGI DAN AKADEMI
469	Peraturan Pemerintah	6	1988	Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah
470	Instruksi Presiden	1	1989	PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT
471	Instruksi Mendagri dan Jaksa Agung	11 TAHUN 1989 & INS-007/J.A/3/ 1989	1989	PELAKSANAAN PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENANG KAPAN /PENAHANAN PEJABAT/PEGAWAI PEMERINTAH WILAYAH/DAERAH DALAM JAJARAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
472	SE Ka BAPEK	1575/BAPEK/3/89	1989	PEMBERHENTIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIJATUHI HUKUMAN PENJARA DAN MENINGGALKAN TUGAS SELAMA 6 (ENAM) BULAN SECARA TERUS MENERUS.
473	Peraturan Pemerintah	16	1989	PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGARA
474	Instruksi Mendagri	18	1989	PETUNJUK PELAKSANAAN PERARTURAN PEMERINTAH RI NOMOR 6 TAHUN 1988 TENTANG KOORDINASI KEGIATAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH
475	SEB Ka BAKN dan Dirjen Anggaran	19/SE/1989 & SE-51/A/1989	1989	PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEMBERIAN PENSIUN JANDA/ DUDANYA SERTA TATA CARA PEMBAYARANNYA
476	Undang-Undang	2	1989	Sistem Pendidikan Nasional
477	SEB Ka BAKN dan Kepala BPKP	34/SE/1989 dan SE-394/K/1989	1989	ANGKA KREDIT BAGI JABATAN PENGAWAS KEUANGANDAN PEMBANGUNAN
478	SKB Mendagri dan Menhankam	35 TAHUN 1989KEP/09/VI/1989	1989	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERTAHAN AN KEAMANAN NEGARA BAGI APARAT DEPARTEMEN DALAM NEGERI
479	Keputusan Mendagri	4	1989	PANATARAN PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN KETERAMPILAN BAGIISTERI PESERTA PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENJENJANGAN SESPADAN SEPADYA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI
480	Keputusan Mendagri	5	1989	PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENJENJANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI
481	Keputusan Presiden	51	1989	PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1988 TENTANG BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINANKEMATIAN ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA
482	Kep Gubernur Jateng	551/106/1989	1989	PEDOMAN PENGATURAN TULISAN TULISAN PADA MOBIL BIS UMUM YANG BERDOMISILI DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
483	Keputusan Presiden	57	1989	TIM KOORDINASI PENGELOLAAN TATA RUANG NASIONAL
484	Undang-Undang	7	1989	PERADILAN AGAMA
485	Peraturan Pemerintah	8	1989	PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA
486	SE Mendagri	802.122/10596/SJ/89	1989	PENGGANTIAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH YANG TELAH MENJABAT 5 TAHUN ATAU LEBIH.
487	Surat Mendagri	808/848	1989	PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
488	Keputusan Mendagri	893.3-273	1989	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL, KHUSUS ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BAGI PARA PEJABAT ESELON DAN STAF POTENSIAL YANG MENANGANI BIDANG KEPEGAWAIAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI PUSAT DAN DAERAH
489	Surat Mendagri	893.3/1674/SJ	1989	TINDAK LANJUT KURSUS KEPEMIMPINAN APARAT DEPARTEMEN DALAM NEGERI.
490	Surat Mendagri	893.3/2931/SJ	1989	PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN APARATUR.
491	SE Mendagri	893.3/2931/SJ	1989	PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR
492	Surat Menteri Perhubungan	AJ. 206/I/5 PBH. 89	1989	PENGATURAN ANGKUTAN PARIWISATA
493	Keputusan Dirjen Hubdat	Aj. 404/1/11/1989	1989	WEWENANG UNTUK MEMBERIKAN SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN MUTU KAROSERI DAN KONSTRUKSI/MODIFIKASI KENDA RAAN BERMOTOR, KERETA GAN DENGAN SERTA KERETA TEMPEL
494	Instruksi Bersama Jaksa Agung dan Ka BPKP	Juklak-001/J.A/2/1989 dan Kep-145/K/1989	1989	Upaya Memantapkan Kerjasama Kejaksaan dan BPKP Dalam Penanganan Kasus Yang Berindikasi Korupsi
495	SKB Menaker dan Ka BAKN	KEP.135/MEN/1989 & 17/KEP/1989	1989	TATA CARA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL/ PEGAWAI NEGERI SIPIL
496	Kep Menhub	KM 7 TAHUN 1989	1989	PERSYARATAN LAIK JALAN PEMAKAIAN BAHAN BAKAR GAS PADA KENDARAAN BERMOTOR
497	SE Kepala BPKP	S-598/K/1989	1989	PENDIDIKAN BAGI PEMERIKSA DI LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL PEMERINTAH
498	SE Gubernur Jawa Tengah	099 / 042270 - 2	1990	PERJALANAN PNS KE LUAR NEGERI
499	SE Mendagri	099/2366/SJ	1990	PENUGASAN PEJABAT/STAF KE LUAR NEGERI
500	Peraturan Pemerintah	10	1990	PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) PEGADAIAN MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN
501	Keputusan Presiden	10	1990	Tunjangan Kompensasi Kerja bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan dibidang Persandian.
502	Undang-Undang	11	1990	SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA
503	Keputusan Mendagri	12	1990	PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
504	Keputusan Presiden	16	1990	Penelitian Khusus bagi Pegawai Negeri RI
505	SE Gubernur Jawa Tengah	160	1990	TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
506	Peraturan Pemerintah	17	1990	PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LISTRIK NEGARA
507	SE Kepala BAKN	17/SE/1990	1990	PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL / PEGAWAI NEGERI SIPIL
508	SE Mendagri	193/1773/SJ	1990	PENGURUSAN ADMINISTRASI KERJASAMA LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI
509	Peraturan Pemerintah	20	1990	PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
510	Keputusan Presiden	25	1990	Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1990
511	Peraturan Pemerintah	27	1990	Pendidikan Pra Sekolah
512	Peraturan Pemerintah	28	1990	Pendidikan dasar
513	Peraturan Pemerintah	29	1990	Pendidikan Menengah
514	Peraturan Pemerintah	3	1990	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1974 TENTANG PELAKSANAAN PENJUALAN RUMAH NEGERI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 1982
515	Peraturan Pemerintah	30	1990	Pendidikan Tinggi
516	Peraturan Pemerintah	37	1990	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT
517	Keputusan Presiden	4	1990	Perubahan atas Keputusan Presiden No. 15 Th.1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 16 Th.1989.
518	Kepmen Lingkungan Hidup	41	1990	PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA
519	Kep Menhub	44	1990	KEBIJAKSANAAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG
520	Peraturan Pemerintah	45	1990	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IJIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
521	SE Kepala BKN	48	1990	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983
522	SE Kepala BAKN	48/SE/1990	1990	Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS
523	Undang-Undang	5	1990	KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
524	Peraturan Pemerintah	50	1990	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1989 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGARA
525	Keputusan Presiden	50	1990	Perubahan Keppres No. 9 Th. 1972 tentang jenis-jenis pakaian sipil
526	Peraturan Pemerintah	51	1990	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1989 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PENSIUN BAGI BAGI PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN
527	Peraturan Pemerintah	52	1990	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1989 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PERINTIS PERGERAKAN/KEMERDEKAAN, BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT, DAN PENERIMA TUNJANGAN VETERAN
528	Peraturan Pemerintah	61	1990	PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
529	Peraturan Pemerintah	62	1990	KETENTUAN KEPROTOKOLAN MENGENAI TATA TEMPAT, TATA UPACARA DAN TATA PENGHORMATAN
530	Peraturan Mendagri	7	1990	Pegawai Negeri Sipil Yang Dipilih/Diangkat Menjadi Kepala Desa Atau Perangkat Desa
531	Surat Menkes	7179/KANWIL/TU/X/90	1990	Penjelasan Sistem Pegawai Negeri Tidak Tetap Berikatan Kerja (Kontrak) untuk Para Dokter
532	Undang-Undang	8	1990	AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
533	SE Mendagri	801/9157/SJ/90	1990	PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI
534	SE Gubernur Jawa Tengah	802.12/015953	1990	JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN.
535	SE Mendagri	802.4/554.6/SJ/90	1990	MUTASI GURU
536	Keputusan Mendagri	81	1990	PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGHKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI
537	SE Mendagri	811.14/68/90	1990	TATA CARA USUL PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
538	SE Gubernur Jawa Tengah	811/022149	1990	PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGADAAN TENGAH CALON PNS/PNS
539	SE Mendagri	820/1908/PUOD/90	1990	PROSEDUR PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR INSTANSI
540	SE Mendagri	890/3619/SJ	1990	PROGRAM DIKLAT DEPDAGRI/PEMDA 1991/1992
541	SE Mendagri	890/3620/SJ	1990	PROGRAM DIKLAT PEJABAT/STAF BAPPEDA TK II
542	SE Mendagri	890/873/SJ	1990	PETUNJUK LEBIH LANJUT PELAKSANAAN PROGRAM DIKLAT 1990/1991 DAN PENYUSUNAN PROGRAM 1991/1992
543	SE Ka Bandiklat Depdagri	893.2/1115/ DIKLAT	1990	PROGRAM DIKLAT SEPADA DEPDAGRI
544	Undang-Undang	9	1990	Kepariwisataan
545	Instruksi Menaker	INST-03/MEN/1990	1990	TATA CARA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL/ PEGAWAI NEGERI SIPIL
546	SE Kepala BAKN	K.99-12/V.11-23	1990	PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT BAGI GURU DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DIKBUD.
547	SE Kepala BAKN	K.99-12/V.8-25	1990	PELAKSANAAN KENAIKAN SECARA LANGSUNG BAGI GURU TENAGA DOKTER DAN TENAGA PERAWATAN
548	SE Kepala BAKN	K.99-12/V.8-25	1990	PELAKSANAAN KENAIKAN SECARA LANGSUNG BAGI GURU TENAGA DOKTER DAN TENAGA PERAWATAN
549	Kep Ka BAKN	02 Tahun 1991	1991	Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung
550	Kep Gubernur Jateng	025/133/1991	1991	PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNG AN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I JAWATENGAH
551	Instruksi Gubernur Jateng	025/134/1991	1991	PELAKSANAAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TANGGAL 12 AGUSTUS 1991 NOMOR 025/133/1991 TENTANG PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DATI I JAWA TENGAH
552	SE Gubernur Jawa Tengah	061/35673	1991	TATACARA PENANDA TANGANAN NASKAH DINAS
553	Peraturan Mendagri	1	1991	PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI, PEJABAT WILAYAH/DAERAH DAN KEPALA DESA/KEPALA KELURAHAN
554	Peraturan Pemerintah	13	1991	PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1985 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
555	Peraturan Pemerintah	19	1991	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
556	Peraturan Pemerintah	20	1991	Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung
557	Kep Mentamben	256/K/03/M.PE/1991	1991	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENG-AWASAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C OLEH PELAKSANA INSPEKSI TAMBANG DAERAH (PITDA)
558	Peraturan Pemerintah	26	1991	TATA CARA PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT, PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA SERTA HAK-HAK HAKIM AGUNG DAN HAKIM YANG DIKENAKAN PEMBERHENTIAN
559	Keputusan Presiden	37	1991	Pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti
560	Peraturan Pemerintah	40	1991	PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MENULAR
561	Peraturan Pemerintah	43	1991	GANTI RUGI DAN TATA CARA PELAKSANAANNYA PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
562	Undang-Undang	5	1991	Kejaksaan Republik Indonesia
563	Kep Gubernur Jateng	551.2/466/91	1991	PENGUSAHAAN KENDARAAN BER MOTOR ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TAKSI DI PROP DATI I JATENG
564	Kep Gubernur Jateng	551.2/491/91	1991	PENGUSAHAAN KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TRAVEL DI PROP DAERAH TINGKAT I JATENG
565	Instruksi Gubernur Jateng	556.1/94/91	1991	LARANGAN PENAYANGAN DAN MENYANYIKAN LAGU-LAGU MANDARIN DI TEMPAT INDUSTRI PARIWISATA DAN ATAU USAHA PERDAGANGAN DENGAN PERALATAN KARAOKE DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
566	Kep Gubernur Jateng	566/86/1991	1991	PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN DIRI DILUAR JAM KERJA DAN HUBUNGAN KERJA BAGI BURUH/PEKERJA PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
567	SKB Gub DIY dan Jateng	59/KPTS/1991 & 551.2/53/91	1991	KERJASAMA PENGATURAN PENGOPERASIAN MOBIL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TAKSI DI WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROP DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
568	Keputusan Mendagri	593.3-252	1991	Pedoman Penyelenggaraan Latihan Prajabatan dan Kepribadian Bagi CPNS / PNS Yang BerpendidikanSsarjana dan Sarjana Muda atau Yang Setingkat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
569	Peraturan Pemerintah	67	1991	ASURANSI SOSIAL ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
570	Peraturan Pemerintah	69	1991	PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENERIMA PENSIUN, VETERAN, PERINTIS KEMERDEKAAN BESERTA KELUARGANYA
571	Peraturan Pemerintah	7	1991	PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
572	Undang-Undang	7	1991	Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
573	Peraturan Pemerintah	70	1991	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA-REKAM
574	Peraturan Pemerintah	71	1991	LATIHAN KERJA
575	Peraturan Pemerintah	72	1991	PENDIDIKAN LUAR BIASA
576	Peraturan Pemerintah	73	1991	PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
577	Instruksi Mendagri	8	1991	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI, PEJABAT WILAYAH/ DAERAH DAN KEPALA DESA/KEPALA KELURAHAN
578	SE Gubernur Jawa Tengah	800/24213/91	1991	Pelaksanaan Ketentuan LITSUS Bagi Pelamar PNS
579	SE Mendagri	813/31933/91	1991	SURAT KA BAKN PERIHAL PENGANGKATAN CPNS MENGISI LOWONGAN PNS YANG BERHENTI, MENINGGAL DUNIA (PB-II)
580	SE Mendagri	820.3/5132/SJ/91	1991	PENYELESAIAN USUL KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI.
581	SE Ka Bandiklat Depdagri	890/408/ DIKLAT	1991	PRIORITAS PROGRAM DIKLAT APARAT DATI II DALAM BENTUK BAGAN
582	SE Mendagri	890/6916/SJ	1991	PEGAWAI YANG MENANGANI PENDIDIKAN DAN LATIHAN DI DAERAH TK II
583	SE Ka Bandiklat Depdagri	893.3/505/ DIKLAT	1991	PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN DEPDAGRI/PEMDA
584	SE Ka Bandiklat Depdagri	912/D14/ DIKLAT	1991	PEDOMAN INDEKS BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN
585	SE MENPAN	B-439/I/91	1991	PELATIHAN KOORDINASI DAN KOMUNIKASI
586	SE Kepala BAKN	K.01-25/V.2-26 - 1991	1991	PEMBERIAN IZIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DICALONKAN UNTUK KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYA WARATAN/PERWAKILAN RAKYAT DAN IZIN UNTUK MELAKUKAN KAMPANYE
587	Kep Ka BPKP	Kep-32/K/1991	1991	tatacara Pengangkatan Pembinaan dan Pemberhentian Widyaiswara Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
588	Undang-Undang	11	1992	DANA PENSIUN
589	Kep Gubernur Jateng	120.2/136	1992	PETUNJUK UMUM PELAKSANAAN KOORDINASI KEGIATAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
590	Undang-Undang	14	1992	LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
591	Undang-Undang	15	1992	PENERBANGAN
592	SE Ka LAN-RI	170/III/4/2/1992	1992	CALON PESERTA TERPILIH BESPANAS PROMOSI II TAHUN 1992/1993
593	Kep Ka BAKN	18	1992	tatacara Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS Yang Berpangkat Pembina tk.I Golongan Ruang IV/b Ke Atas dan Janda/Duda serta Pembayarannya
594	Instruksi Gubernur Jateng	188.5/137	1992	PETUNJUK PELAKSANAAN KOORDINASI KEGIATAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
595	Undang-Undang	19	1992	Merek
596	Peraturan Pemerintah	2	1992	ORGANISASI BIRO PUSAT STATISTIK
597	Undang-Undang	2	1992	USAHA PERASURANSIAN
598	Undang-Undang	21	1992	PELAYARAN
599	Undang-Undang	23	1992	Kesehatan
600	Undang-Undang	24	1992	PENATAAN RUANG
601	Undang-Undang	25	1992	Perkoperasian
602	Undang-Undang	3	1992	JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
603	Peraturan Pemerintah	38	1992	Tenaga Pendidikan
604	Peraturan Pemerintah	39	1992	PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN NASIONAL
605	Undang-Undang	4	1992	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
606	Keputusan Presiden	46	1992	PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PRANATA NUKLIR DAN PENGAWAS RADIASI
607	Keputusan Presiden	47	1992	Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1974 tentang beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup
608	Undang-Undang	5	1992	BENDA CAGAR BUDAYA
609	Undang-Undang	7	1992	PERBANKAN
610	Peraturan Pemerintah	76	1992	DANA PENSIUN PEMBERI KERJA
611	Peraturan Pemerintah	77	1992	DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
612	Peraturan Pemerintah	79	1992	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1969 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN
613	SE Gubernur Jawa Tengah	821/14610/1992	1992	ALIH TUGAS PEJABAT STRUKTURAL
614	SE Gubernur Jawa Tengah	893.3/038431	1992	PENDAYAGUNAAN ALUMNI DIKLAT KEDINASAN
615	SE Gubernur Jawa Tengah	893.3/039012	1992	PEMBINAAN PROGRAM DIKLAT APARATUR
616	Undang-Undang	9	1992	KEIMIGRASIAN
617	Instruksi Ka BPKP	INS-546/K/1992	1992	Tatacara Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Atas Kasus Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi
618	Surat Kepala BPKP	S-10/K/1992	1992	PENANGANAN BPKP TERHADAP SURAT PENGADUAN MELALUI KP 5000 DAN NON KP 5000.
619	Surat Kepala BPKP	SE-131/K/1992	1992	PENGENDALIAN SURAT TUGAS
620	Peraturan Pemerintah	10	1993	Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya
621	Kep Ka BAKN	12	1993	PEMBERIAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI SURAT/ SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDANYA SERTA KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN
622	Keputusan Mendagri	12	1993	PERSYARATAN PENGANGKATAN SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH TINGKAT II
623	Peraturan Pemerintah	13	1993	Larangan Perangkapan Jabatan Hakim Agung Dan Hakim
624	Peraturan Pemerintah	14	1993	PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
625	Keputusan Mendagri	14	1993	PETUNJUK TEKNIS MENGENAI PERSYARATAN, TATA CARA PENGAJUAN USUL PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL
626	Keputusan Presiden	14	1993	Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
627	Peraturan Pemerintah	16	1993	Perubahan Peraturan Pemerintah No. 9/ 1980 tentang Hak Keuangan /Administratif Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/ Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.52 Th.1992
628	Peraturan Pemerintah	17	1993	Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10/ 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.53/1992
629	Peraturan Pemerintah	18	1993	Perubahan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1980 tentang Hak Keuangan /Administratif Menteri Negara serta janda/dudanya sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 th. 1992
630	Kep Ka BAKN	19	1993	Penetapan Pensiun Janda/Duda Pensiunan PNS Yang Belum Ditetapkan Berdasarkan PP No. 8 Th. 1989
631	Peraturan Pemerintah	19	1993	Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1985 Tentang gaji pokok pimpinann lembaga tertinggi/tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara serta uang kehormatan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 th. 1992
632	Peraturan Pemerintah	23	1993	TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK
633	Peraturan Pemerintah	37	1993	Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
634	Peraturan Pemerintah	39	1993	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 1984
635	Peraturan Pemerintah	42	1993	PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN
636	Instruksi Mendagri	5	1993	PENDAYAGUNAAN ALUMNI KUR SUS KEPEMIMPINAN PEMERINTAH DALAM NEGERI
637	Keputusan Presiden	50	1993	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
638	Peraturan Pemerintah	51	1993	ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
639	SE Ka BP-7	544/BP-7/KA/XI/1993	1993	JADWAL PENATARAN P-4 TERPADU BAGI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
640	Keputusan Presiden	55	1993	PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
641	Keputusan Presiden	62	1993	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural
642	Peraturan Pemerintah	8	1993	Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
643	SE Mendagri	802.42/7305/SJ	1993	PENEMPATAN ALUMNI SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (STPDN) TAHUN 1993
644	Kep Gubernur Jateng	875.1/27227/1993	1993	PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENGAJUKAN PER MINTAAN KARTU PEGAWAI (KARPEG) DAN KARTU ISTRI/ KARTU SUAMI (KARIS/KARSU) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BEKERJA DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA MADYA DAERAH TINGKAT II SE JAWA TENGAH
645	Peraturan Pemerintah	9	1993	Peraturan Pemerintah Tentang Perusahaan Penanaman Modal Asing
646	Kep Menteri Perumahan dan Pemukiman	06/KPTS/1994	1994	Pedoman Umum Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok
647	Peraturan Pemerintah	1	1994	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
648	Undang-Undang	10	1994	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991
649	Peraturan Pemerintah	12	1994	PENETAPAN BESARNYA PERSENTASE NILAI JUAL KENA PAJAK PADA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
650	Peraturan Pemerintah	14	1994	Pendidikan dan pelatihan Jabatan PNS
651	Peraturan Pemerintah	15	1994	Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
652	Peraturan Pemerintah	16	1994	JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
653	Peraturan Pemerintah	17	1994	PEMBUBARAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH
654	Peraturan Pemerintah	19	1994	PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN
655	Peraturan Pemerintah	21	1994	PENYELENGGARA PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA
656	Peraturan Pemerintah	25	1994	Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya
657	Peraturan Pemerintah	33	1994	Peraturan Gaji Hakim
658	Peraturan Pemerintah	36	1994	SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA
659	Kep Ka BAKN	39	1994	Petunjuk Penyelesaian Mutasi Kepangkatan dan Penggajian
660	Peraturan Pemerintah	4	1994	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DANPERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI
661	Peraturan Pemerintah	40	1994	RUMAH NEGARA
662	Peraturan Pemerintah	45	1994	Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil Anggota ABRI, dan Para Pensiunan Atas Penghasilan yang dibebankan kepada keuangan Negara Atau keuangan Daerah.
663	Keputusan Presiden	46	1994	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
664	Keputusan Presiden	47	1994	Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional
665	Peraturan Pemerintah	48	1994	PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
666	Keputusan Presiden	77	1994	BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
667	SE Mendagri	890/3519/SJ	1994	PEMANTAPAN PROGRAM PEMBINAAN DIKLAT APARATUR DEPDAGRI/PEMDA TH 1994/1995 DAN REPELITA VI
668	Undang-Undang	9	1994	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
669	Kepmen Lingkungan Hidup	KEP-14/MNLH/3	1994	PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
670	SKB MENPAN dan Ka BAPPENAS	KEP.122/7	1994	TATA-CARA PENGADAAN DAN BIAYA JASA KONSULTANSI
671	Kep Ka BAKN	05	1995	Ketentuan Pelaksanaan Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural
672	Kepmen Kehutanan	09/Kpts-II/1995	1995	PELIMPAHAN WEWENANG MENGUSULKAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA PENERBITAN KARTU TANDAPENGENAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN
673	Undang-Undang	10	1995	KEPABEANAN
674	Keputusan Presiden	10	1995	TUNJANGAN HAKIM
675	Undang-Undang	11	1995	CUKAI
676	Undang-Undang	12	1995	Pemasyarakatan
677	Peraturan Pemerintah	12	1995	PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1994 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
678	Keputusan Presiden	12	1995	TUNJANGAN PANITERA
679	Peraturan Pemerintah	13	1995	Peraturan Pemerintah Tentang Izin Usaha Industri
680	Peraturan Pemerintah	19	1995	Peraturan Pemerintah Tentang Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Benda Cagar Alam Di Museum
681	Keputusan Presiden	19	1995	TUNJANGAN JABATAN PEMERIKSA PATEN DAN PEMERIKSA MEREK
682	Kep Ka BAKN	2	1995	Ketentuan Pelaksanaan Penganugrahan Tanda Kehormatan SatyaLancana Karya Setya
683	Peraturan Pemerintah	20	1995	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1995
684	Keputusan Presiden	23	1995	TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN
685	Peraturan Pemerintah	25	1995	Peraturan Pemerintah Tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik
686	Keputusan Presiden	28	1995	PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PEMERIKSA PAJAK
687	Keputusan Presiden	29	1995	PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
688	Keputusan Presiden	30	1995	PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
689	Peraturan Pemerintah	31	1995	Peraturan Pemerintah Tentang Komisi Banding Paten
690	Peraturan Pemerintah	32	1995	Peraturan Pemerintah Tentang Komisi Banding Merek
691	Keputusan Presiden	34	1995	TUNJANGAN ARSIPARIS
692	Keputusan Presiden	37	1995	PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN SANDIMAN
693	Keputusan Presiden	38	1995	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMNA TELAH DUA BELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TH 1994
694	Peraturan Pemerintah	39	1995	Peraturan Pemerintah Tentang Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan
695	Peraturan Pemerintah	45	1995	Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal
696	Peraturan Pemerintah	46	1995	Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal
697	Keputusan Presiden	48	1995	TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI
698	Keputusan Presiden	49	1995	PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PAMONG BELAJAR
699	Undang-Undang	5	1995	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWA RATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1985.
700	Keputusan Presiden	50	1995	BADAN URUSAN LOGISTIK
701	Keputusan Presiden	51	1995	PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN URUSAN LOGISTIK MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
702	Keputusan Presiden	56	1995	MAJELIS DISIPLIN TENAGA KESEHATAN
703	Kep Ka BAKN	58	1995	Penetapan Angka Pengenal Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Untuk Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung Yang Dibuat Secara Kolektif Dan Petikannya
704	Keputusan Presiden	60	1995	TUNJANGAN TEKNISI SIARAN, ANDALAN SIARAN, DAN ADIKARA SIARAN
705	Keputusan Presiden	68	1995	Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah
706	Undang-Undang	8	1995	PASAR MODAL
707	Peraturan Pemerintah	8	1995	PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA 26 (DUA PULUH ENAM) DAERAH TINGKAT II PERCONTOHAN
708	SE Mendagri	894/495/SJ	1995	PENERTIBAN PENYELENGGARAAN DIKLAT OLEH INSTANSI/LEMBAGA DI LUAR DEPDAGRI/PEMERINTAH DAERAH
709	Undang-Undang	9	1995	USAHA KECIL
710	Kep Ka BPKP	Kep-918/K/1995	1995	PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUTAN ARSIP BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
711	Kep Ka BPKP	Kep-958/K/1995	1995	PELAKSANAAN LIMA HARI KERJA DALAM SATU MINGGU DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
712	Kep Ka BAKN	03	1996	PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT HAKIM
713	Kep Menteri Perumahan dan Pemukiman	08/KPTS/BKP4N/1996	1996	PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH
714	Keputusan Presiden	10	1996	PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN AGEN
715	SKB BAKN, BPK dan BPKP	10	1996	PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN ANGKA KREDITNYA
716	Kepmen Lingkungan Hidup	16	1996	PENETAPAN PRIORITAS PROPINSI DAERAH TINGKAT I PROGRAM LANGIT BIRU
717	Keputusan Presiden	17	1996	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH TIGA BELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 38 TH 1995
718	Keputusan MENPAN	19	1996	JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN ANGKA KREDITNYA
719	Peraturan Pemerintah	2	1996	Peraturan Pemerintah Tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor Impor
720	Peraturan Pemerintah	21	1996	Peraturan Pemerintah Tentang Penindakan Di Bidang Kepabeanan
721	Peraturan Pemerintah	22	1996	Peraturan Pemerintah Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan
722	Peraturan Pemerintah	23	1996	Peraturan Pemerintah Tentang Penindakan Di Bidang Cukai
723	Peraturan Pemerintah	24	1996	Peraturan Pemerintah Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Di Bidang Cukai
724	Peraturan Pemerintah	25	1996	Peraturan Pemerintah Tentang Izin Pengusaha Barang Kena Cukai
725	Peraturan Pemerintah	3	1996	Peraturan Pemerintah Tentang Perlakuan Perpajakan Bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entreport Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE) Dan Perusahaan Pengolahan Kawasan Berikat (KB) 4
726	Peraturan Pemerintah	32	1996	Tenaga Kesehatan
727	Keputusan Presiden	33	1996	TUNJANGAN PETUGAS PEMASYARAKATAN
728	Keputusan Presiden	34	1996	TUNJANGAN PENGABDIAN BAGI PEGAWAI NEGERI YANG BEKERJA DAN BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH TERPENCIL
729	SKB Ka BAKN, Ka LAN dan Dirjen Anggaran	36 Th. 1996, 513/IX/6/8/1996 & Kep.30/A/0696	1996	PNS Yang Diangkat dalam jabatan Struktural Belum memenuhi ketentuan PP No. 15 Tahun 1994
730	Keputusan Presiden	38	1996	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUK TURAL SEBAGAIMANA TELAH EMPAT BELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPU TUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1996
731	Keputusan Presiden	39	1996	PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PEREKAYASA
732	Undang-Undang	4	1996	Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
733	Peraturan Pemerintah	5	1996	HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH DAN MANTAN DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH SERTA JANDA/DUDANYA
734	Peraturan Pemerintah	55	1996	PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
735	Peraturan Pemerintah	57	1996	Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan PP 46-1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar Negeri
736	Peraturan Pemerintah	6	1996	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA I
737	Undang-Undang	6	1996	PERAIRAN INDONESIA
738	Peraturan Pemerintah	67	1996	Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
739	Keputusan Presiden	68	1996	TUNJANGAN TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN
740	Keputusan Presiden	69	1996	TUNJANGAN PEREKAYASA
741	Perda Prop. Jateng	8	1996	ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
742	Perda Prop. Jateng	9	1996	ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
743	Keputusan Presiden	98	1996	TUNJANGAN KHUSUS PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI BESERTA JANDA/ DUDANYA YANG MENETAP DAN BERTEMPAT TINGGAL DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA DAN TIMOR TIMUR
744	Keputusan Presiden	99	1996	PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
745	Kep Ka BPKP	Kep-155/K/1996	1996	Petunjuk Pelaksanaan Komunikasi Pengawasan Bagi Pejabat Di Lingkungan BPKP
746	Kep Ka BPKP	Kep-210/K/1996	1996	Program Pengawasan Tahunan Tahun 1996/1997
747	Kep Ka BPKP	Kep-277/K/1996	1996	Penetapan berlakunya Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Komperehensif Terhadap Instansi Pemerintah
748	Kep Ka BPKP	Kep-375/K/1996	1996	Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Aspek Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat
749	Kep Ka BPKP	Kep-378/K/1996	1996	Penetapan Berlakunya Standar Audit Aparat Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah
750	Kep Ka BPKP	Kep-828/K/1996	1996	TATA CARA PEMILIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL
751	SE Menkeu	S-185/MK/03/1996	1996	Penyesuaian Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri
752	SE Dirjen Anggaran	SE-70/A.6/622/0596	1996	Penjelasan Tentang Penyesuaian Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri
753	Kep Menteri Penerangan	012/KEP/MENPEN/1997	1997	PENGGUNAAN SIARAN RADIO DAN SIARAN TELEVISI DALAM KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 1997
754	Keputusan Mendagri	1	1997	TANGGAL DIMULAI DAN BERAKHIRNYA WAKTU KAMPANYE PEMILIH AN UMUM SERTA MASA TENANG DALAM PEMILIHAN UMUM TH 1997
755	Undang-Undang	10	1997	KETENAGANUKLIRAN
756	Keputusan Mendagri	107	1997	PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN PROPINSI DATI I JAWA TENGAH
757	Undang-Undang	12	1997	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG HAK CIPTA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1987
758	Keputusan Mendagri	126	1997	PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI SURAKARTA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
759	Keputusan Mendagri	127	1997	PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 1997 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO PROPINSI DATI I JAWA TENGAH
760	Keputusan Presiden	13	1997	BADAN STANDARDISASI NASIONAL
761	Undang-Undang	13	1997	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1989 TENTANG PATEN
762	Undang-Undang	14	1997	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1992 TENTANG MEREK
763	Undang-Undang	15	1997	KETRANSMIGRASIAN
764	Keputusan Mendagri	154	1997	Pedoman Pembuatan Daftar Susunan Pegawai Di jajaran Departemen Dalam Negeri
765	Undang-Undang	16	1997	Statistik
766	Undang-Undang	17	1997	Undang-Undang Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
767	Undang-Undang	18	1997	PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
768	Undang-Undang	19	1997	Undang-Undang Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
769	Keputusan Presiden	2	1997	PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH, PAKANBARU, JAMBI, BENGKULU, PALANGKARAYA, PALU, KENDARI, YOGYAKARTA, MATARAM, DAN DILI
770	Undang-Undang	20	1997	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
771	Keputusan Presiden	21	1997	PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DEWAN KOPERASI INDONESIA
772	Undang-Undang	21	1997	Undang-Undang Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
773	Undang-Undang	22	1997	NARKOTIKA
774	Undang-Undang	23	1997	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
775	Peraturan Pemerintah	24	1997	PENDAFTARAN TANAH
776	Undang-Undang	24	1997	Penyiaran
777	Undang-Undang	25	1997	Ketenagakerjaan
778	Undang-Undang	26	1997	HUKUM DISIPLIN PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
779	Undang-Undang	27	1997	MOBILISASI DAN DEMOBILISASI
780	Undang-Undang	28	1997	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
781	Peraturan Pemerintah	29	1997	Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap
782	Perda Prop. Jateng	3	1997	ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI SURAKARTA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
783	Undang-Undang	3	1997	Pengadilan Anak
784	Undang-Undang	31	1997	Undang-Undang Tentang Peradilan Militer
785	Undang-Undang	32	1997	PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
786	Perda Prop. Jateng	4	1997	ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO PROPINSI DATI I JAWA TENGAH
787	Undang-Undang	4	1997	Undang-Undang Tentang Penyandang Cacat
788	Keputusan Presiden	40	1997	BADAN PENGENDALI BIMBINGAN MASSAL
789	Keputusan Mendagri	4A	1997	Pokok-pokok Pembinaan dan Pendayagunaan Pejabat Fungsional Widyaiswara
790	Keputusan Mendagri	4B	1997	Persyaratan dan tatacara Pengangkatan, Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Widyaiswara
791	Peraturan Pemerintah	5	1997	Peraturan Pemerintah Tentang Pengawasan Barang Kena Cukai
792	Undang-Undang	5	1997	PSIKOTROPIKA
793	Keputusan Presiden	50	1997	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
794	Perda Prop. Jateng	7	1997	PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1997 / 1998
795	Keputusan Mendagri	7	1997	PETUNJUK PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
796	Undang-Undang	7	1997	Undang-Undang Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988)
797	Undang-Undang	8	1997	DOKUMEN PERUSAHAAN
798	Perda Prop. Jateng	8	1997	PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
799	Keputusan Presiden	9	1997	Perubahan atas Keputusan Presiden No.23 Th 1995 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan
800	Surat Kapolri	JUKLAP/01/I/1997	1997	PEMBERIAN SURAT KETERANGAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TH 1997
801	Kep Ka BPKP	KEP.13.00.00-125/K/1997	1997	PETUNJUK TEKNIS KETENTU AN PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN ANGKA KREDITNYA
802	SE Dirjen Anggaran	SE-28/A/31/0397	1997	Pembayaran Gaji Pokok Baru bgi PNS mulai 1 April 1997
803	SE Dirjen Anggaran	SE-59/A/442/0497	1997	Tata Cara Pembayaran Tunjangan Pengabdian Bagi Pegawai Negeri Yang Bekerja Dan Bertempat Tinggal Di Wilayah Terpencil
804	SE Dirjen Anggaran	SE-67/A/622/0496	1997	Penyesuaian Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri
805	Kep Ka BAPEK	01	1998	Tata Kerja Badan Pertimbangan Kepegawaian
806	SKB Ka BAKN & Ka LAN	02 TAHUN 1998 dan 196/ I/ 10/6/1998	1998	Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Administrasi Kepegawaian
807	Undang-Undang	10	1998	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN
808	Keputusan Presiden	100	1998	KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR
809	Keputusan Presiden	101	1998	KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA
810	Kep Menteri Pertanian	1018/Kpts/KP.430/12/98	1998	PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANIAN KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERTANIAN
811	Keputusan Presiden	102	1998	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN
812	Kep Menteri Pertanian	1029/Kpts/OT.210/12/98	1998	PEDOMAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI LINGKUP PERTANIAN
813	Keputusan Presiden	104	1998	KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT NEGARA
814	Undang-Undang	11	1998	PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN
815	Keputusan Mendagri	115	1998	Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Di Jajaran Departemen Dalam Negeri
816	Keputusan Mendagri	116	1998	PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
817	Keputusan Presiden	117	1998	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
818	Keputusan Mendagri	129	1998	PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
819	Undang-Undang	13	1998	KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
820	Keputusan Presiden	136	1998	POKOK-POKOK ORGANISASI LEMBAGA PEMERINTAH NON-DEPARTEMEN
821	Keputusan Presiden	143	1998	BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
822	Keputusan Mendagri	144	1998	PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JATENG
823	Instruksi Presiden	17	1998	Percepatan Pelaksanaan Reformasi
824	Keputusan Presiden	181	1998	KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
825	Keputusan Presiden	183	1998	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
826	Keputusan Presiden	188	1998	TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
827	Keputusan Presiden	199	1998	Tunjangan Dosen
828	Peraturan Pemerintah Pengganti UU	2	1998	KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
829	Instruksi Presiden	25	1998	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non Departemen
830	Instruksi Presiden	26	1998	MENGHENTIKAN PENGGUNAAN ISTILAH PRIBUMI DAN NON PRIBUMI DALAM SEMUA PERUMUSAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN, KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN PROGRAM, ATAUPUN PELAKSANAAN
831	Instruksi Presiden	27	1998	Perubahan Atas Instruksi Presiden Nomor 25 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non Departemen
832	Kepmen Kehutanan	290 /Kpts-II/1998	1998	PENUGASAN TENAGA PENDAMPING (COUNTERPART), PAKAR DAN NARA SUMBER PADA PROYEK KERJASAMA LUAR NEGERI DEPARTEMEN KEHUTANAN
833	Perda Prop. Jateng	3	1998	PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
834	Instruksi Presiden	30	1998	Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
835	Kep Mendikbud	316 /U/1998	1998	PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI DAN PIMPINAN FAKULTAS PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
836	Peraturan Pemerintah	37	1998	PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
837	Kep Menteri Pertanian	37/Kpts/OT.210/2/ 1998	1998	ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGENDALI BIMAS
838	Undang-Undang	4	1998	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN MENJADI UNDANG-UNDANG
839	Peraturan Pemerintah	49	1998	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabata Struktural
840	Keputusan Mendagri	5	1998	Jabatan Struktur Eselon Dua Ke Bawah Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
841	Undang-Undang	5	1998	Undang-Undang Tentang Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia)
842	Keputusan Presiden	51	1998	Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 47 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional
843	Peraturan Pemerintah	57	1998	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1990 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI
844	Keputusan Mendagri	57	1998	Pola Umum Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil Di Jajaran Departemen Dalam Negeri
845	Keputusan Mendagri	58	1998	Persyaratan dan tatacara Pengangkatan, Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional Peneliti Di Jajaran Depertemen Dalam Negeri
846	Keputusan Presiden	58	1998	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL
847	Surat Menko Wasbangpan	58/MK- WASPAN /6/1998	1998	Pengadaan dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, Pendidikan serta Pendayagunaan Baperjanas dan Baperjakat
848	Keputusan Presiden	59	1998	KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR
849	Keputusan Mendagri	59	1998	Persyaratan dan tatacara Pengangkatan, Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer Di Jajaran Depertemen Dalam Negeri
850	Peraturan Pemerintah	6	1998	POLISI PAMONG PRAJA
851	Undang-Undang	6	1998	Undang-Undang Tentang Pengesahan Convention On The Prohibition Of The Development, Production, Stockpiling And Use Of Chemical Weapons And On Their Destruction (Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, Dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya
852	Keputusan Presiden	61	1998	KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN
853	Keputusan Presiden	62	1998	KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT NEGARA
854	Keputusan Presiden	63	1998	TUGAS SUSUNAN DAN ORGANISASI SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
855	Keputusan Presiden	64	1998	BADAN PENGELOLA BADAN USAHA MILIK NEGARA
856	Peraturan Pemerintah	67	1998	Perubahan atas Peraturan Pemerintah no. 15 tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 49 Tahun 1998
857	Keputusan Presiden	71	1998	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian
858	Keputusan Presiden	73	1998	TIM EVALUASI DALAM RANGKA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH SERTA PROYEK DAN KEGIATAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA DI BIDANG INFRASTRUKTUR
859	Keputusan Presiden	76	1998	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
860	Keputusan Presiden	77	1998	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA
861	Peraturan Pemerintah	79	1998	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
862	Instruksi Presiden	8	1998	Prosedur Pengusulan, Penetapan dan Evaluasi Organisasi Pemerintahan
863	Keputusan Presiden	83	1998	PENGESAHAN CONVENTION (NUMBER 87) CONCERNING FREEDOM OF ASSOCIATION AND PROTECTION OF THE RIGHT TO ORGANIZE (KONVENSI NOMOR 87 TENTANG KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN HAK UNTUK BERORGANISASI)
864	Kep Gubernur Jateng	842.2/902/98	1998	Bantuan Biaya Pengobatan/ Perawatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Anggota Abri Yang Ditugaskaryakan Di Lingkungan Setwilda Tk. I
865	Keputusan Presiden	86	1998	BADAN PUSAT STATISTIK
866	Keputusan Presiden	87	1998	BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
867	Instruksi Presiden	9	1998	Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur
868	Peraturan Menaker	PER-01/MEN/1998	1998	PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI TENAGA KERJA DENGAN MANFAAT LEBIH BAIK DARI PAKET JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DASAR JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
869	SE Dirjen Anggaran	SE-66/A / 31/ 0498	1998	Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Pensiunan sebesar 15% mulai bulan April 1998
870	SE Dirjen Anggaran	SE-88/A / 631/ 0598	1998	Pembatalan Sumbangan Pegawai Negeri untuk Penanggulangan Dampak Sosial Krisis Moneter
871	Ketetapan MPR	XVII/MPR/1998	1998	HAK ASASI MANUSIA
872	Kep Menteri Perumahan dan Pemukiman	01/KPTS/TAPERUM-PNS/M/1999	1999	Pemberian Jasa Tabungan Perumahan bagi pegawai Negeri Sipil yang berhenti sebagai PNS karena pensiun/meninggal dunia /sebab-sebab lainnya
873	Kep Ka BAKN	02	1999	Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik.
874	SEB Mendagri dan Kepala BPKP	02 Th 1999 dan SE-04.02.00-122/K/1999	1999	PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN SERTA TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APFP DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
875	Kep Menteri Perumahan dan Pemukiman	02/KPTS/TAPERUM-PNS/M/1999	1999	Pemberian Bantuan Perumahan kepada PNS Golongan IV/a dan IV/b
876	Kep Ka BAKN	02A	1999	Pendelegasian wewenang penetapan pemberian uang tunggu bagi PNS yang menjadi anggota partai politik
877	Kep Ka Badan Pengawas Tenaga Nuklir	040/K/VII-99	1999	Tata Cara Dan Syarat-Syarat Penetapan/ Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir
878	Perda Prop. Jateng	1	1999	ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT KUSTA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
879	Peraturan Pemerintah Pengganti UU	1	1999	PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
880	Peraturan Pemerintah	1	1999	PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
881	Instruksi Presiden	1	1999	PENGIRIMAN DOKUMEN PERTANG-GUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA KEPADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R.I.
882	Keputusan Presiden	100	1999	SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
883	Keputusan Presiden	101	1999	DEWAN PERTAHANAN NASIONAL DAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
884	Keputusan Presiden	102	1999	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 198 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1999
885	Keputusan Presiden	105	1999	KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
886	Keputusan Presiden	106	1999	BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
887	Keputusan Presiden	110	1999	DEWAN BUKU NASIONAL
888	Keputusan Presiden	115	1999	Perubahan Atas KepPres No. 61 Th. 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisassi dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah, terakhir dengan KepPres No. 192 Th. 1998.
889	Keputusan Presiden	116	1999	BADAN KOORDINASI NARKOTIKA NASIONAL
890	Peraturan Menkes	1170/MENKES/PER/X/251999	1999	Masa Bakti Tenaga Medis
891	Peraturan Pemerintah	12	1999	Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.5 Th.1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik
892	Keputusan Presiden	123	1999	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 T AHUN 1976 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI PERW AKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI
893	Keputusan Presiden	127	1999	PEMBENTUKAN KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARADAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
894	Perda Prop. Jateng	13	1999	RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
895	Surat Menteri Perumahan & Permukiman	13/UM.01.01/M/02/1999	1999	Pendelegasian Wewenang Kepada Gubernur Kdh Tingkat I Untuk Meneliti Dan Memutuskan Pemberian Bantuan Perumahan Dari Dana Bapertarum - PNS Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Daerah.
896	Keputusan Presiden	133	1999	PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
897	Keputusan Presiden	134	1999	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara
898	Keputusan Presiden	135	1999	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
899	Keputusan Presiden	136	1999	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
900	Kep Menkes	1364.A/ MENKES/PER/XII/1999	1999	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Masa Bakti Tenaga Medis
901	Keputusan Presiden	138	1999	TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
902	Keputusan Presiden	139	1999	PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
903	Perda Prop. Jateng	14	1999	PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI SURAKARTA DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO MENJADI UNIT SWADANA DAERAH PROPINSI DATI I JAWA TENGAH
904	Keputusan Presiden	140	1999	Tunjangan Khusus Bagi Veteran RI Penerima Tunjangan Veteran yg menetapkan dan Bertempat Tinggal di Daerah Prop. Irian Jaya
905	Keputusan Presiden	141	1999	SEKRETARIAT PRESIDEN
906	Keputusan Presiden	142	1999	PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
907	Keputusan Presiden	143	1999	PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
908	Keputusan Presiden	144	1999	Dewan Ekonomi Nasional
909	Keputusan Presiden	145	1999	PERUBAHAN SEBUTAN MENTERI EKSPLORASI LAUT MENJADI MENTERI EKSPLORASI LAUT DAN PERIKANAN
910	Keputusan Presiden	146	1999	Perubahan atas Kep.Pres. No.135 Th.1999 ttg Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
911	Keputusan Presiden	147	1999	Perubahan atas Kep.Pres. No.136 Th.1999 ttg Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
912	Keputusan Presiden	149	1999	SEKRETARIAT PRESIDEN
913	Perda Prop. Jateng	15	1999	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAHTAHUN ANGGARAN 1999/2000
914	Keputusan Presiden	150	1999	PENASEHAT WAKIL PRESIDEN
915	Keputusan Presiden	151	1999	Tim Kerja Irian Jaya, Tim Kerja Maluku, DanTim Kerja Riau
916	Keputusan Presiden	152	1999	BADAN KESEJAHTERAAN SOSIAL NASIONAL
917	Keputusan Presiden	153	1999	BADAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL
918	Keputusan Presiden	154	1999	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1988 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL
919	Keputusan Presiden	156	1999	Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Militer Presiden
920	Keputusan Presiden	16	1999	Pembentukan komisi Pemilihan umum dan penetapan organisasi dan tenaga kerja sekretariat umum komisi pemilihan umum
921	Keputusan Presiden	161	1999	DEWAN MARITIM INDONESIA
922	Keputusan Presiden	162	1999	Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktur Eselon 1
923	Keputusan Presiden	164	1999	Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tim Dokter Kepresidenan
924	Keputusan Presiden	165	1999	PEMBENTUKAN DEWAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL
925	Undang-Undang	17	1999	PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
926	Kep Ka BAKN	170	1999	Pengecualian Dari Ujian Dinas Tingkat III Bagi PNS yang Memiliki Ijazah Pasca Sarjana (Strata-2), Ijazah Spesialis I, dan atau Ijazah/Gelar Doktor/Strata-3, Ijazah Spesialis II.
927	Keputusan Presiden	172	1999	PENATAAN KEMBALI TUGAS DAN FUNGSI DEPARTEMEN PERTANIAN DAN DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
928	Kep Ka BAKN	172	1999	PNS yang Diangkat Menjadi Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
929	Keputusan Presiden	175	1999	PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 172 TAHUN 1999 TENTANG PENATAAN KEMBALI TUGAS DAN FUNGSI DEPARTEMEN PERTANIAN DAN DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
930	Kep Ka BAKN	175	1999	Tata Cara Permintaan, Pemberian, Dan Penghentian Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pengawasan Tenaga Nuklir
931	Peraturan Pemerintah	18	1999	Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
932	Keputusan Presiden	18	1999	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi menuju Masyarakat Madani
933	Undang-Undang	18	1999	Undang-Undang Tentang Jasa Konstruksi
934	Peraturan Pemerintah	19	1999	Peraturan Pemerintah Tentang Pencemaran Dan/atau Pengrusakan Laut
935	Instruksi Presiden	2	1999	LANGKAH -LANGKAH KEBIJAKAN DALAM RANGKA PEMISAHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DARIANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
936	Undang-Undang	2	1999	Partai Politik
937	Peraturan Pemerintah	2	1999	PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI
938	Keputusan Presiden	2	1999	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Energi Nasional Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1984
939	Perda Prop. Jateng	2	1999	PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAHTINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR I TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1998/1999
940	Undang-Undang	22	1999	PEMERINTAHAN DAERAH
941	Undang-Undang	23	1999	Undang-Undang Tentang Bank Indonesia
942	Undang-Undang	25	1999	PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
943	Undang-Undang	26	1999	PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11/PNPS TAHUN 1963 TENTANG PEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSI
944	Keputusan Presiden	26	1999	Tata cara penyediaan dan penyaluran dana gaji bagi pegawai daerah
945	Peraturan Pemerintah	27	1999	ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
946	Undang-Undang	27	1999	PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA
947	Kep Mendikbud	275/DIKTI/Kep/1999	1999	PETUNJUK PELAKSANAAN TATACARA PENGANGKATAN PEMBANTU REKTOR, DEKAN, PEMBANTU DEKAN, PEMBANTU KETUA, DAN PEMBANTU DIREKTUR PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA KONDISI KHUSUS TERJADI PEMBERHENTIAN ATAU MUTASI JABATAN SEBELUM MASA TUGAS BERAKHIR
948	Undang-Undang	28	1999	PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME
949	Keputusan Presiden	29	1999	Badan koordinasi penempatan tenaga kerja Indonesia
950	Undang-Undang	29	1999	Undang-Undang Tentang Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)
951	Undang-Undang	3	1999	PEMILIHAN UMUM
952	Perda Prop. Jateng	3	1999	RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN
953	Undang-Undang	30	1999	ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
954	Keputusan Presiden	30	1999	Perubahan atas keputusan presiden No. 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan presiden No. 58 tahun 1998
955	Undang-Undang	31	1999	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
956	SKB Mendagri dan Menkeu	34A Tahun 1999 & 148a/KMK.03/1999	1999	Administrasi Pengelolaan Dana Gaji Pegawai Daerah
957	Undang-Undang	35	1999	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN
958	Keputusan Presiden	355-M	1999	PEMBENTUKAN KABINET 1999-2004
959	Undang-Undang	36	1999	Undang-Undang Tentang Telekomunikasi
960	Keputusan Presiden	37	1999	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 183 TAHUN 1998 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
961	Undang-Undang	38	1999	Pengelolaan Zakat
962	Keputusan MENPAN	38/KEP/MK.WASPAN/8/1999	1999	JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA
963	Undang-Undang	39	1999	HAK ASASI MANUSIA
964	Peraturan Mendagri	4	1999	PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI, KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA
965	Perda Prop. Jateng	4	1999	RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA
966	Undang-Undang	4	1999	SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
967	Keputusan Presiden	40	1999	DEWAN PEMBINA INDUSTRI STRATEGIS
968	Undang-Undang	40	1999	Pers
969	Undang-Undang	41	1999	KEHUTANAN
970	Keputusan Mendagri	41	1999	PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT KUSTA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
971	Peraturan Pemerintah	41	1999	Peraturan Pemerintah Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
972	Keputusan Presiden	41	1999	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 198 TAHUN 1998TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1999
973	Undang-Undang	42	1999	Jaminan Fidusia
974	Keputusan Presiden	42	1999	Perubahan atas keputusan presiden no 21 tahun 1999 tentang tim kerja terpadu pengkajian pelaksanaan ketetapan MPR RI No. X / MPR / 1998 berkaitan dengan pemisahan yang tugas antar fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif.
975	Undang-Undang	43	1999	Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
976	Keputusan Presiden	44	1999	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden
977	Keputusan Presiden	47	1999	Pemberian uang penghargaan atas prestasi kerja ketua, wakil ketua dan anggota DPR RI periode 1997/2002
978	Kepmen Keuangan	478/KMK.03/1999	1999	HARGA PEMBELIAN BERAS OLEH PEMERINTAH KEPADA BADAN URUSAN LOGISTIK
979	Keputusan Mendagri	48	1999	Persiapan Dan Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah
980	Keputusan Presiden	48	1999	TIM PENGKAJIAN KEBIJAKSANAAN DAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN LANDREFORM
981	Keputusan Presiden	49	1999	Organisasi Sekretariat Jenderal MPR RI
982	Keputusan Mendagri	49	1999	Pembentukan Tim Persiapan Dan Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah
983	Undang-Undang	5	1999	LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
984	Peraturan Pemerintah	5	1999	Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik
985	Perda Prop. Jateng	5	1999	RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
986	Peraturan Pemerintah	51	1999	PENYELENGGARAAN STATISTIK
987	Keputusan Mendagri	53	1999	Pemberlakuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Mengenai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Peraturan Daerah
988	Peraturan Pemerintah	53	1999	Peraturan Pemerintah Tentang Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara (PERUM PERHUTANI)
989	Keputusan Presiden	57	1999	Honorarium bagi ketua, ketua pengganti, anggota, dan anggota pengganti panitia penyelesaian perselisihan perburuan pusat
990	Keputusan Presiden	58	1999	PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA PARA HAKIM AGUNG PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
991	Peraturan Pemerintah	58	1999	Syarat-Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
992	Keputusan Mendagri	583.33 - 316	1999	PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS
993	Keputusan Presiden	59	1999	PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGANAGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
994	Keputusan Mendagri	6	1999	Pendelegasian wewenang Pemberian dan Penolakan izin menjadi Anggota Partai Politik, bagi pegawai Negeri Sipil di jajaran Departemen Dalam Negeri
995	Perda Prop. Jateng	6	1999	PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH DARI PERUSAHAAN DAERAH (PD) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH
996	Peraturan Pemerintah	60	1999	Pendidikan Tinggi
997	Peraturan Pemerintah	61	1999	Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum
998	SKB mendikbud dan Ka BKN	61409/MPK/KP & 181	1999	PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA
999	SKB mendikbud dan Ka BKN	61409/MPK/KP/99 & 181 TAHUN 1999	1999	PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA
1000	Peraturan Pemerintah	63	1999	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINT AH NOMOR 73 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN
1001	Keputusan Mendagri	63 TAHUN 1999	1999	PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENYESUAIAN PERISTILAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
1002	Keputusan Presiden	64	1999	Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia Pada Organisasi-organisasi Internasional
1003	Keputusan Mendagri	64	1999	PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI DESA
1004	Keputusan Presiden	65	1999	Panitia Negara Perayaan hari-hari besar Nasional dan penerimaan Kepala Negara / Pemerintah Asing / pimpinan organisasi Internasional
1005	Peraturan Pemerintah	65	1999	Tatacara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara
1006	Keputusan Mendagri	65 TAHUN 1999	1999	PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI PEMBENTUKAN KELURAHAN
1007	Peraturan Pemerintah	66	1999	Persyaratan dan Tatacara Pengangkatan Serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa
1008	Keputusan Presiden	66	1999	Tunjangan bahaya radiasi bagi pegawai negeri di lingkungan badan pengawas tenaga nuklir
1009	Peraturan Pemerintah	67	1999	Tatacara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa
1010	Keputusan Presiden	67	1999	Tim Koordinasi Tindak Lanjut PelaksanaanUndang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
1011	Peraturan Pemerintah	68	1999	TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA
1012	Instruksi Presiden	7	1999	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
1013	Keputusan Presiden	72	1999	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAH RAGA SENAYAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1997
1014	Keputusan Presiden	73	1999	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 1985 TENTANG BADAN PENGELOLA KOMPLEK KEMAYORAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 1991
1015	Keputusan Mendagri	74	1999	Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pemberlakuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Mengenai Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dan Peraturan Daerah Serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Masa Jabatan Wakil Kepala Daerah
1016	Keputusan Presiden	74	1999	Perubahan atas keputusan presiden no. 12 tahun 1995 tentang tunjangan panitera
1017	Keputusan Presiden	76	1999	TATA CARA PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I (PROPINSI), DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II (KABUPATEN/KOTA) DARI ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
1018	Keputusan Presiden	77	1999	LEMBAGA SANDI NEGARA
1019	Peraturan Pemerintah	78	1999	Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri
1020	Peraturan Pemerintah	79	1999	Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
1021	Keputusan Presiden	8	1999	Lembaga Administrasi Negara
1022	Undang-Undang	8	1999	PERLINDUNGAN KONSUMEN
1023	Surat Mendagri	804/672/SJ	1999	Penyaluran Bantuan Perumahan Oleh Bapertarum -PNS
1024	Keputusan Presiden	81	1999	PEMBENTUKAN KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
1025	Peraturan Pemerintah	81	1999	PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN
1026	Undang-Undang	81	1999	PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN
1027	Keputusan Presiden	82	1999	Perubahan atas keputusan presiden nomer 104 tahun 1998 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat negara.
1028	Keputusan Presiden	83	1999	LEMBAGA KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT
1029	SE Gubernur Jawa Tengah	845.1/06010	1999	Penyaluran Bantuan Perumahan Dari Bapertarum - PNS
1030	Kep Gubernur Jateng	845.1/2108/1999	1999	PEMBENTUKAN TIM BANTUAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
1031	SE Gubernur Jawa Tengah	848/0021026	1999	Bakal Calon Bupati/Walikota Dan Wakil Bupati/Walikota
1032	Keputusan Presiden	85	1999	BADAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERNEGARA
1033	Keputusan Presiden	86	1999	Susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan RI
1034	Keputusan Presiden	87	1999	Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
1035	Keputusan Presiden	88	1999	KOMISI INDEPENDEN PENGUSUTAN TINDAK KEKERASAN DI ACEH
1036	Keputusan Presiden	89	1999	KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN
1037	Instruksi Presiden	9	1999	PENERTIBAN REKENING DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
1038	Keputusan Presiden	90	1999	KOMITE PENILAIAN INDEPENDEN
1039	Keputusan Presiden	93	1999	Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP)menjadi Universitas.
1040	Keputusan Presiden	94	1999	DEWAN RISET NASIONAL
1041	Keputusan Presiden	95	1999	Badan Kepegawaian Negara
1042	Keputusan Mendagri	974.33 - 415	1999	PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH, NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH DAN NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
1043	Keputusan Presiden	99	1999	Pemberian uang penghargaan atas prestasi kerja ketua, wakil ketua dan anggota DPR RI Periode 1997/2002
1044	SE Kepala BKN	K.26-20/V.24-25/99	1999	Tata Cara Pengangkatan PNS Sebagai Pelaksana Tugas
1045	SE Kepala BKN	K.26-29/V.36-8/ 1999	1999	PUPNS TAHUN 2002
1046	SE Kepala BKN	K.26-3/V.5-10/99	1999	PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA HARIAN
1047	Keputusan Jaksa Agung	KEP-090/ J.A/08	1999	TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
1048	Peraturan Menaker	PER-01/MEN/1999	1999	UPAH MINIMUM
1049	SE Kepala BPKP	SE-06.04/00-22/K/1999	1999	ORGANISASI, MUTASI, TATA USAHA, DAN TATA KERJA PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN BPKP
1050	SE Dirjen Anggaran	SE-126/A/1999	1999	Pembayaran Gaji Pokok Dan Tunjangan Hakim
1051	SE Dirjen Anggaran	SE-146/A/1999	1999	Pembayaran Gaji Pokok Dan Tunjangan Hakim
1052	SE Dirjen Anggaran	SE-153/A/1999	1999	Petunjuk Teknis Pembayaran Gaji PNS / DO Ex Propinsi Timor Timur
1053	SE Dirjen Anggaran	SE-156/A/1999	1999	Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Hakim Khusus Bagi Pegawai Negeri Sipil Asal Timor Timur
1054	SE Dirjen Anggaran	SE-178/A/1999	1999	Daftar Penilaian Administrasi Pengelolaan Gaji Pegawai Daerah
1055	SE Dirjen Anggaran	SE-179/A/1999	1999	Tata Cara Permintaan, Pemberian Dan Penghentian Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Badan PengawasanTenaga Nuklir
1056	SE Dirjen Anggaran	SE-180/A/1999	1999	PENINJAUAN KEMBALI PERHITUNGAN SATUAN BIAYA PERJALANAN PINDAH MENETAP KARENA PENSIUN
1057	SE Dirjen Anggaran	SE-210/A/1999	1999	Pengisian Pagu Gaji Pada Bank Operasional III
1058	SE Dirjen Anggaran	SE-34/A/3/0399	1999	Tunjangan Perbaikan PenghasilanBagi Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Pensiunan Mulai Tanggal 1 April 1999
1059	Keputusan MENPAN	04/KEP/M.PAN/2/2000	2000	Persamaan Eselon Bagi Jabatan Pimpinan pada Pengurus KORPRI.
1060	SE Mendagri	042/2364/SJ	2000	PENATAAN DOKUMEN/ARSIP
1061	Kep Menristek	06 /M/KP/III/2000	2000	ORGANISASI DAN TATA KERJA STAF AHLI MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
1062	Instruksi Gubernur Jateng	060/76/2000	2000	PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 22 TAHUN 2000 TENTANG PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
1063	Peraturan Pemerintah	1	2000	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 1999 TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) ATAU PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DAN PERSEROAN TERBATAS YANG SEBAGIAN SAHAMNYA DIMILIKI OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI NEGARA PENANAMAN MODAL DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
1064	Kep Gubernur Jateng	1	2000	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IJIN TRAYEK
1065	Keputusan Presiden	10	2000	BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
1066	Undang-Undang	10	2000	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 1999TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOALEMO
1067	Peraturan Pemerintah	100	2000	Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
1068	Keputusan Presiden	100	2000	Tunjangan Tenaga Kesehatan
1069	Peraturan Pemerintah	101	2000	Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
1070	Keputusan Presiden	101	2000	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 Tentang Tunjangan Tenaga KependidikanSebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1997
1071	Keputusan Presiden	102	2000	Perubahan AtasKeputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 Tentang Tunjangan Dosen
1072	Peraturan Pemerintah	102	2000	STANDARDISASI NASIONAL
1073	Keputusan Presiden	103	2000	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Tunjangan Jabatan Peneliti
1074	Peraturan Pemerintah	104	2000	DANA PERIMBANGAN
1075	Keputusan Presiden	104	2000	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1985TENTANG TUNJANGAN JABATAN PENGAMAT GUNUNG API
1076	Peraturan Pemerintah	105	2000	PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DAERAH
1077	Keputusan Presiden	105	2000	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1989 Tentang Tunjangan Jabatan Penyuluh Pertanian
1078	Peraturan Pemerintah	106	2000	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dalam melaksanakan Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan.
1079	Keputusan Presiden	106	2000	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1996 Tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan
1080	Peraturan Pemerintah	107	2000	PINJAMAN DAERAH
1081	Peraturan Pemerintah	108	2000	TATACARA PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH
1082	Keputusan Presiden	109	2000	DEWAN GULA NASIONAL
1083	Peraturan Pemerintah	109	2000	KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
1084	Keputusan Presiden	11	2000	BADAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN KESENIAN
1085	Undang-Undang	11	2000	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1999TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUOL, KABUPATEN MOROWALI, DAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
1086	Peraturan Pemerintah	110	2000	KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1087	Keputusan Presiden	110	2000	PENETAPAN JUMLAH DAN TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG BARU DIBENTUK SETELAH PEMILIHAN UMUM 1999
1088	Keputusan Presiden	111	2000	SEKRETARIAT KABINET
1089	Keputusan Presiden	113	2000	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
1090	Peraturan Pemerintah	114	2000	PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1997 TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
1091	Peraturan Pemerintah	115	2000	PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
1092	Keputusan Presiden	117	2000	SEKRETARIAT NEGARA
1093	Keputusan Mendagri	118-281 Tahun 2000	2000	PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH TAHUN 2000
1094	Keputusan Mendagri	118.05-336 Tahun 2000	2000	PENAMBAHAN ANGGARAN SEKRE-TARIAT DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH TAHUN 2000
1095	Keputusan Mendagri	118.2-198 Tahun 2000	2000	PEMBENTUKAN TIM KERJA PUSAT PERCEPATAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR NOMOR 25 TAHUN 1999
1096	SE Mendagri	118/1379 PUMPDA	2000	RENCANA KERJA PERCEPATAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1999.
1097	SE Mendagri	118/1500/ PUMDA	2000	PENATAAN KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN.
1098	Keputusan Presiden	119	2000	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURALSEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH,TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1999
1099	Keputusan Presiden	12	2000	Badan Penetapandan Pengendalian Penyelesaian Prasarana Dan Sarana Pekerjaan Umum
1100	Keputusan Mendagri	12	2000	ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1101	Undang-Undang	12	2000	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 1999TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBATA
1102	Keputusan Presiden	120	2000	Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut PP No. 33 Th.1994 Tentang Peraturan Gaji Hakim Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama
1103	Keputusan Presiden	121	2000	PENUGASAN PRESIDEN KEPADA WAKIL PRESIDEN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS PEMERINTAHAN SEHARI-HARI
1104	Keputusan Presiden	122	2000	PEMBUBARAN DEWAN EKONOMI NASIONAL
1105	Keputusan Presiden	123	2000	PEMBUBARAN DEWAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL
1106	Keputusan Presiden	124	2000	PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
1107	Keputusan Presiden	126	2000	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1993 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PERIKANAN
1108	Keputusan Presiden	127	2000	PERUBAHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) NEGERI MANADO MENJADI UNIVERSITAS NEGERI MANADO
1109	Keputusan Presiden	128	2000	Tunjangan Jabatan Fungsional Agen
1110	Peraturan Pemerintah	129	2000	PERSYARATAN PEMBENTUKAN DAN KRITERIA PEMEKARAN,PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH
1111	Keputusan Presiden	13	2000	DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
1112	Undang-Undang	13	2000	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM
1113	Keputusan Presiden	130	2000	TIM KOORDINASI PENATAAN KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH
1114	Keputusan Presiden	131	2000	PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI PASIR PANGARAIAN, KEJAKSAAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA, KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN, KEJAKSAAN NEGERI RANAI, KEJAKSAAN NEGERI TELUK KUANTAN, KEJAKSAAN NEGERI PANGKALAN KERINO, DAN KEJAKSAAN NEGERI UJUNG TANJUNG
1115	Keputusan Presiden	132	2000	PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS, KEJAKSAAN NEGERI NUNUKAN, KEJAKSAAN NEGERI BONTANG, KEJAKSAAN NEGERI TILAMUTA, DAN KEJAKSAAN NEGERI UNA AHA
1116	Keputusan Presiden	133	2000	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 1999 TENTANG RESTRUKTURISASI DAN REHABILITASI PT (PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
1117	Keputusan Presiden	134	2000	PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAK-SANAKAN TUGAS PRESIDEN
1118	Keputusan Presiden	136	2000	Pemberian Uang Penghargaan Atas Prestasi Kerja Bagi Mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum
1119	Peraturan Pemerintah	138	2000	Peraturan Pemerintah Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
1120	Undang-Undang	14	2000	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 54 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN, KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI, DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
1121	Keputusan Presiden	144	2000	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 118 TAHUN 1999TENTANG PENENTUAN DAN PEROLEHAN KURSI HASIL PEMILIHAN UMUM 1999 UNTUK DPRD I PROPINSI D.I. ACEH, DPRD II KABUPATEN PIDIE DAN ACEH UTARA
1122	Keputusan Presiden	146	2000	Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan
1123	Keputusan Presiden	147	2000	Perubahan atas Keputusan Presiden No.64 Tahun 1992 tentang perpanjangan batas usia Pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan pustakawan.
1124	Kep Ka BKN	149	2000	TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT, INSTRUKTUR LATIHAN KERJA, PENERA, JAGAWANA, DAN TEKNISI KEHUTANAN
1125	Keputusan Presiden	15	2000	KOMISI HUKUM NASIONAL
1126	Peraturan Pemerintah	15	2000	PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN JAYAPURA DARIKOTA JAYAPURA KE WILAYAH SENTANI DI KABUPATEN JAYAPURA
1127	Undang-Undang	15	2000	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 55 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LANDAK
1128	Peraturan Pemerintah	151	2000	TATACARA PEMILIHAN, PENGESAHAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
1129	Keputusan Presiden	152	2000	PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
1130	Keputusan Presiden	157	2000	Pembentukan Tim Kerja PusatImplementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999Tentang Pemerintahan DaerahDan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999Tentang Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah Pusat Dan Daerah
1131	Keputusan Presiden	158	2000	Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa
1132	Keputusan Presiden	159	2000	Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah
1133	Keputusan Mendagri	16	2000	PEDOMAN PEMBENTUKAN ASOSIASI PEMERINTAH DAERAH DAN PENETAPAN WAKIL ASOSIASI PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
1134	Peraturan Pemerintah	16	2000	PEMBAGIAN HASIL PENERIMA AN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTARA PEMERIN TAH PUSAT DAN DAERAH
1135	Keputusan Presiden	16	2000	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT, INSTRUKTUR LATIHAN KERJA, PENERA,JAGAWANA, DAN TEKNISI KEHUTANAN
1136	Undang-Undang	16	2000	Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
1137	Kep Ka BKN	162	2000	Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya
1138	Keputusan Presiden	164	2000	Kedudukan,tugas,fungsi,kewenangan,susunan organisasi dan tata kerja menteri muda.
1139	Keputusan Presiden	165	2000	Kedudukan ,tugas,fungsi,kewenangan,susunan organisasi dan tata kerja departemen.
1140	Keputusan Presiden	166	2000	Kedudukan,tugas,fungsi kewenangan,susunan organisasi dan tata kerja lemba pemerintah non departemen
1141	Keputusan Presiden	168	2000	Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu
1142	Keputusan Presiden	17	2000	PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
1143	Peraturan Pemerintah	17	2000	PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT UNTUK KEPENTINGAN UMUM
1144	Undang-Undang	17	2000	PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
1145	Kep Gubernur Jateng	17	2000	RINCIAN TUGAS KEPALA BALAI, KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA, KEPALA SEKSI TATA OPERASIONAL, KEPALA SUB SEKSI DAN STAF BALAI PENGOBATAN SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROPINSI JAWA TENGAH
1146	Keputusan Mendagri	17	2000	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
1147	Keputusan Presiden	175	2000	Susunan Organisasi dan Tugas Menteri Muda
1148	Keputusan Presiden	177	2000	Susunan Organisasi Dan Tugas Departemen
1149	Keputusan Presiden	178	2000	Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen
1150	Keputusan Presiden	18	2000	PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH
1151	Kep Gubernur Jateng	18	2000	PENGGUNAAN GEDUNG GRADHIKA BHAKTI PRAJA MILIK/DIBAWAH PENGUASAAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
1152	Keputusan Presiden	181	2000	Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi DanDaerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2001
1153	Peraturan Pemerintah	19	2000	TIM GABUNGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
1154	Keputusan Presiden	19	2000	Tunjangan Hakim
1155	Undang-Undang	19	2000	Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
1156	Keputusan MENPAN	19/KEP/M.PAN/11/2000	2000	Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya
1157	Keputusan Mendagri	2	2000	Pedoman Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan Dan Pemperhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
1158	Kep Gubernur Jateng	2	2000	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
1159	Keputusan Presiden	20	2000	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
1160	Keputusan Presiden	21	2000	PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 191 TAHUN 1998 TENTANG DEWAN PENEGAKAN KEAMANAN DAN SISTEM HUKUM
1161	Undang-Undang	22	2000	MINYAK DAN GAS BUMI
1162	Keputusan Presiden	22	2000	PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 198 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 1999
1163	Kep Gubernur Jateng	22	2000	PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA INSTANSI DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
1164	Undang-Undang	23	2000	PEMBENTUKAN PROPINSI BANTEN
1165	Kep Gubernur Jateng	23	2000	PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
1166	Keputusan Presiden	23	2000	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1980TENTANG BADAN KOORDINASI ENERGI NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH TIGA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGANKEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1999
1167	Kep Mendikbud	232/U/2000	2000	PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA
1168	Peraturan Pemerintah	25	2000	KEWENANGAN PEMERINTAH DANKEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM
1169	Keputusan Presiden	25	2000	Pembentukan Tim Penataan Kembali PNS,Kekayaan Negara dan Peralatan, keuangan,Dokumen dan Arsip pada Departemen/Kantor Menteri Negara Koordinator yang dihapus/digabung/diubah Statusnya.
1170	Undang-Undang	26	2000	PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
1171	Keputusan Presiden	26	2000	Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Negari Republik Indonesia
1172	Undang-Undang	27	2000	PEMBENTUKAN PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
1173	Undang-Undang	28	2000	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANGUNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN MENJADI UNDANG-UNDANG
1174	Keputusan Mendagri	3	2000	Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji Dan Pelantikan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
1175	Undang-Undang	31	2000	DESAIN INDUSTRI
1176	Undang-Undang	32	2000	DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADI
1177	Undang-Undang	34	2000	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
1178	Undang-Undang	38	2000	PEMBENTUKAN PROVINSI GORONTALO
1179	Keputusan Presiden	38	2000	PEMBUBARAN BADAN KOORDINASI BANTUAN PEMANTAPAN STABILITAS NASIONAL
1180	Keputusan MENPAN	38/KEP/M.PAN/4/2000	2000	Pencabutan Persamaan Eselon Bagi Jabatan Pimpinan Pengurus KORPRI.
1181	Keputusan Presiden	39	2000	Pencabutan Keputusan Presiden RI No. 16 tahun 1990 tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik INdonesia
1182	Peraturan Pemerintah	39	2000	PERUBAHAN ATAS PERATUR AN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 1992 TENTANG TENAGA KEPENDIDIKAN
1183	Keputusan Mendagri	4	2000	Pedoman Pembentukan Kecamatan
1184	Kepmen OTDA	4	2000	PENBENTUKAN KELOMPOK KERJA SEBAGAI TINDAK LANJUT KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2000
1185	Instruksi Presiden	4	2000	Penerbitan Rekening Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen
1186	Keputusan Presiden	4	2000	Pengangkatan Sekretaris Kabinet sebagai Kepala Sekretariat Kabinet
1187	Keputusan Presiden	40	2000	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Lembaga Administrasi Negara
1188	Keputusan Presiden	41	2000	SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT
1189	Keputusan MENPAN	41 /KEP/M.PAN/12/2000	2000	Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dan Angka kreditnya
1190	Keputusan Presiden	42	2000	SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN
1191	Keputusan MENPAN	42 /KEP/M.PAN/12/2000	2000	JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN DAN ANGKA KREDITNYA
1192	Keputusan Presiden	44	2000	KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL
1193	Keputusan Presiden	45	2000	PEMBUBARAN DEWAN PEMBINA INDUSTRI STRATEGIS
1194	Peraturan Pemerintah	46	2000	PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
1195	Keputusan Presiden	46	2000	Perubahan atas Keputusan Presiden No 29 Tahun 1999 tentang koordinasi Penempatan Tenaga kerja Indonesia
1196	Peraturan Pemerintah	47	2000	Pelaksanaan Konsultasi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1197	Keputusan Presiden	49	2000	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
1198	Keputusan Presiden	5	2000	BADAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN MOBILITAS PENDUDUK
1199	Peraturan Pemerintah	5	2000	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
1200	Keputusan Mendagri	5	2000	Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
1201	Undang-Undang	5	2000	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG
1202	Keputusan Presiden	50	2000	TIM KOORDINASI TELEMATIKA INDONESIA
1203	Keputusan Presiden	51	2000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH
1204	Kepmen Keuangan	519/KMK.04/2000	2000	TATA CARA PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
1205	Keputusan Presiden	52	2000	Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
1206	Kepmen Keuangan	523/KMK.03/2000	2000	TATA CARA PENGANGGAAN, PENYALURAN DANA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
1207	Keputusan Presiden	53	2000	Penugasan Wakil Presiden melaksanakan Tugas Presiden
1208	Peraturan Pemerintah	54	2000	LEMBAGA PENYEDIA JASA PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN
1209	Kepmen Keuangan	556/KMK.03/2000	2000	TATACARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
1210	Keputusan Presiden	56	2000	SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
1211	Keputusan Presiden	58	2000	SEKRETARIAT NEGARA
1212	Peraturan Pemerintah	59	2000	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1980 TENTANG HAK KEUANGAN/ ADMINISTRATIF KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DAN BEKAS KEPALA DAERAH/BEKAS WAKIL KEPALA DAERAH SERTA JANDA/DUDANYA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1993
1213	Keputusan Presiden	59	2000	SEKRETARIAT KABINET
1214	Instruksi Presiden	6	2000	Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1981 tentang Penyelenggraan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih
1215	Undang-Undang	6	2000	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN BURU, DAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
1216	Peraturan Pemerintah	60	2000	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1980 TENTANG HAK KEUANGAN/ ADMINISTRATIF MENTERI NEGARA DAN BEKAS MENTERI NEGARA SERTA JANDA/DUDA (SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1993.
1217	Keputusan Presiden	60	2000	SEKRETARIAT PENGENDALIAN PEMERINTAHAN
1218	Peraturan Pemerintah	61	2000	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1996 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF DUTA BESAR LUAR BIASA DANBERKUASA PENUH DAN MANTAN DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH SERTA JANDA/DUDANYA
1219	Keputusan Presiden	62	2000	KOORDINASIPENATAANRUANG NASIONAL
1220	Peraturan Pemerintah	62	2000	PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN LOMBOK BARAT
1221	Keputusan Presiden	63	2000	BADAN KEBIJAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN NASIONAL
1222	Keputusan Presiden	66	2000	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 1997TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN EKSPOR
1223	Keputusan Presiden	67	2000	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
1224	Keputusan Presiden	68	2000	SEKRETARIAT PRESIDEN
1225	Keputusan Mendagri	7	2000	Pegawai Bank Pembangunan Daerah
1226	Instruksi Presiden	7	2000	PEMBERIAN VISA BAGI WARGA NEGARAREPUBLIK RAKYAT CINA
1227	Keputusan Presiden	7	2000	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 153 TAHUN 1999TENTANG BADAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL
1228	Undang-Undang	7	2000	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG
1229	Peraturan Pemerintah	71	2000	TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DANPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
1230	Peraturan Pemerintah	72	2000	PENYESUAIAN PENSIUN POKOKMANTAN PIMPINAN DAN HAKIM ANGGOTA MAHKAMAH AGUNG SERTA JANDA/DUDANYA.
1231	Peraturan Pemerintah	73	2000	PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILANUMUM, PERADILAN TATA NASKAH NEGARA DAN PERADILAN AGAMA
1232	Peraturan Pemerintah	74	2000	PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENG HASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI, HAKIM DAN PEJABAT NEGARA
1233	Keputusan Presiden	74	2000	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1976TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIADI LUAR NEGERI, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGANKEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 1999
1234	Keputusan Presiden	75	2000	PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENYELESAIAN MASALAH ACEH
1235	Peraturan Pemerintah	77	2000	Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Penerima Pensiun dan Janda/Dudanya
1236	Keputusan Presiden	77	2000	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap
1237	Peraturan Pemerintah	78	2000	Penetapan Pensiun Pokok Mantan Pejabat Negara dan Janda/Dudanya
1238	Keputusan Presiden	79	2000	Penugasan Wakil Presiden melaksanakan Tugas Presiden
1239	Keputusan Presiden	8	2000	Penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan Tugas Presiden dalam hal Presiden berada diluar Negari
1240	Peraturan Pemerintah	8	2000	Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama
1241	Undang-Undang	8	2000	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN DAN KABUPATEN SIMEULUE
1242	Keputusan Mendagri	8	2000	PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 950-176A TAHUN 1999 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DITUGASKAN SEBAGAI ORDONATUR DAN PEMEGANG KAS DANA PEMBANGUNAN LANJUTAN KESATRIANSEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
1243	Keputusan Presiden	80	2000	KOMITE ANTAR DEPARTEMEN BIDANG KEHUTANAN
1244	SE Mendagri	800/2365/SJ	2000	PEDOMAN RELOKASI DAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT DI DAERAH
1245	Keputusan Presiden	81	2000	Pembubaran Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Kepres No.16 Tahun 1999 tentang Pembentukan komisi Pemilihan Umum dan Penetapan organisasi dan Tata Kerja sekretariat umum komisi Pemilihan umum
1246	Keputusan Presiden	82	2000	Perubahan atas Kepres No.136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen.
1247	Keputusan Presiden	83	2000	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 138 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
1248	Peraturan Pemerintah	83	2000	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 1998
1249	Peraturan Pemerintah	84	2000	PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1250	Keputusan Presiden	84	2000	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
1251	SE Gubernur Jawa Tengah	848/1847	2000	Bakal Calon Bupati/Walikota Dan Wakil Bupati/Walikota
1252	Keputusan Presiden	87	2000	PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
1253	Keputusan Presiden	89	2000	KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
1254	Peraturan Pemerintah	9	2000	Gaji Pokok pimpinan dan Hakim Anggota Mahkamah Agung
1255	Instruksi Presiden	9	2000	PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
1256	Kep Gubernur Jateng	9	2000	PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2000
1257	Keputusan Presiden	9	2000	Penugasan Wakil Presisen melaksanakan tugas
1258	Undang-Undang	9	2000	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
1259	Keputusan Mendagri	9	2000	PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 950-2 TAHUN 1999 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT ORDONATUR, PEMBANTU ORDONATUR DAN PEMEGANG KAS DANA PEMBANGUNAN SISTEM KOMUNIKASI DEPARTEMEN DALAM NEGERI
1260	Kep Bapertarum-PNS	90/TAPERUM-PNS/2000	2000	Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Bapertarum PNS.
1261	Kep Gubernur Jateng	911/163/2000	2000	PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PARA PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
1262	Kep Gubernur Jateng	911/198/2000	2000	PENETAPAN BESARNYA UPAH TENAGA KERJA HARIAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
1263	Keputusan Presiden	95	2000	BADAN PERTANAHAN NASIONAL
1264	Peraturan Pemerintah	96	2000	Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
1265	Peraturan Pemerintah	97	2000	Formasi Pegawai Negeri Sipil
1266	Peraturan Pemerintah	98	2000	Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
1267	Peraturan Pemerintah	99	2000	Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
1268	Surat Wapres	B-01/Wk.Pres/Set/Ii/2000	2000	Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon I
1269	Tap MPR	III	2000	SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1270	Ketetapan MPR	III/MPR/2000	2000	SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1271	Ketetapan MPR	IV/MPR/2000	2000	REKOMENDASI KEBIJAKAN DALAMPENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
1272	SE Kepala BKN	K.26/22/V.15-30/99	2000	Batas Usia Pensiun Bagi Kepala Desa/ Kepala Kelurahan
1273	Kep Menaker	KEP-226/MEN/2000	2000	PERUBAHAN PASAL 1, PASAL 3, PASAL 4, PASAL 8, PASAL, 11, PASAL 20, DAN PASAL 21 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR PER-01/MEN/1999 TENTANG UPAH MINIMUM
1274	SKB Menaker dan Ka BAKN	KEP.40/MEN/2000, 15A TAHUN 2000	2000	PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAI.PENGANTAR KERJA DAN ANGKA KREDITNYA
1275	SEB Dirjen Anggaran & Dirjen PUMDA	SE-186/A-2000 & 911/2189/PUMDA	2000	PEDOMAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJARUTIN TA 2001 BAGI INSTANSI VERTIKAL DEPARTEMEN YANG AKAN DISERAHKAN / DILIMPAHKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH
1276	SE Dirjen Anggaran	SE-32/A/2000	2000	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL
1277	SE Dirjen Anggaran	SE-33/A/2000	2000	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
1278	SE Dirjen Anggaran	SE-34/A/2000	2000	PENYESUAIAN GAJI POKOK PEJABAT NEGARA
1279	SE Dirjen Anggaran	SE-42/A/2000	2000	TUNJANGAN DOSEN YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN
1280	SE Dirjen Anggaran	SE-55/A/2000	2000	Penegasan Pelaksanaan Surat Edaran Nomor Se-40/A/2000
1281	SE Dirjen Anggaran	SE-67/A/2000	2000	PENINJAUAN KEMBALI TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
1282	SE Dirjen Anggaran	SE-73/A.1/2000	2000	Penyampaian Laporan Barang Inventaris
1283	SE Menaker	SE.04/M/SJ/2000	2000	PENGANGKATAN PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA
1284	Kep Menristek	016/M/Kp/I/2001	2001	PENGANGKATAN TIM ASISTENSI TEKNISMITIGASI BENCANA ALAM DAN APLIKASI REKAYASA FORENSIK TAHUN ANGGARAN 2001
1285	Kep Ka Bapenas	020/M.PPN/12/2001	2001	PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI PERENCANA
1286	SE Mendagri	027/116/SJ	2001	PENGADAAN BARANG/JASA DAN PINJAMAN DAERAH
1287	Kep Ka. Arsip Nasional RI	03 Tahun 2001	2001	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Organisasi dan Tatakerja Arsip Nasional RI
1288	Peraturan Pemerintah	1	2001	Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1289	Keputusan Presiden	10	2001	Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Pertanahan
1290	Perda Prop. Jateng	10	2001	RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH ( REPETADA ) PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002
1291	Kep Mendikbud	107/U/2001	2001	PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI JARAK JAUH
1292	Peraturan Pemerintah	11	2001	INFORMASI KEUANGAN DAERAH
1293	SKB Ka Bapenas & Ka BAKN	1106 /KA/08/2001 & 34A Th. 2001	2001	PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DAN ANGKA KREDITNYA
1294	Keputusan Presiden	123	2001	TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1295	Kepmen Kehutanan	123/Kpts-II	2001	ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEHUTANAN
1296	Keputusan Mendagri	13	2001	DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
1297	Keputusan Presiden	13	2001	Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional
1298	Undang-Undang	14	2001	PATEN
1299	Kepmen Keuangan	141 / KMK.07 / 2001	2001	141 / KMK.07 / 2001 SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
1300	Undang-Undang	15	2001	MEREK
1301	Peraturan Pemerintah	15	2001	PENGALIHAN STATUS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL
1302	Keputusan Presiden	15	2001	Penugasan Wakil Presiden Untuk Menandatangani Keputusan Presiden Mengenai Penganugerahan Gelar dan Tanda-tanda Kehormatan
1303	Keputusan Presiden	16	2001	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000
1304	Undang-Undang	16	2001	Yayasan
1305	Keputusan MENPAN	16/KEP/M.PAN/3/2001	2001	Jabatan Fungsional Perencana Dan Angka Kreditnya
1306	Kep Gubernur Jateng	17	2001	Pendelegasian Wewenang Menetapkan Dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat-Surat Keputusan Dan Surat-Surat Lainnya Di Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
1307	Kep Ka BKN	17	2001	Penyetaraan Eselon dan Jenjang Pangkat Jabatan Pimpinan pada Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia
1308	Keputusan Presiden	17	2001	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen
1309	Kep Mendikbud	178/U/2001	2001	GELAR DAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI
1310	Keputusan Mendagri	18	2001	Pedoman Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat
1311	Kep Mendikbud	184/U/2001	2001	PEDOMAN PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN PROGRAM DIPLOMA, SARJANA DAN PASCASARJANA DI PERGURUAN TINGGI
1312	SKB Mendagri, Menlu, Menkeh, dan Menakertrans	19 Th 2001, 121/Kepala/VII/2001/01, M-01.UM.01.10 Th 2001, 414/KMK.01/01 dan 144/MEN/2001	2001	Pembentukan Tim Penanggulangan Permaalahan Penempatan dan Perlindungan tenaga kerja Indonesia Ke Luar Negeri
1313	Keputusan Mendagri	2	2001	ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT ILMU PEMERINTAHAN
1314	Perda Prop. Jateng	2	2001	PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
1315	Peraturan Pemerintah	2	2001	PENGAMANAN DAN PENGALIHAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
1316	Instruksi Presiden	2	2001	Penggunaan Komputer Dengan Aplikasi Komputer Berbahasa Indonesia
1317	Keputusan Presiden	20	2001	Pembentukan Panitia Nasional Konperensi Tingkat Tinggi XI Kelompok 15
1318	Peraturan Pemerintah	20	2001	Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1319	Keputusan Mendagri	20	2001	Pengangkatan dan Pengukuhan Pamong Praja Muda Lulusan STPDN
1320	Undang-Undang	20	2001	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
1321	Keputusan Mendagri	21	2001	Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah
1322	SKB Ka BKN, Panglima TNI dan Kapolri	21/2001, Kep/o4/V/2001 dan Kep/01/V/2001	2001	Ketentuan Pelaksanaan PP No. 5 Th. 2001 tentang Pemberhentian Pegawai negeri dan Pembatalan SK Pensiun Pegawai Negeri pada Bekas Propinsi Timor Timur
1323	Keputusan Presiden	22	2001	Badan Pengelola Dana Abadi Umat
1324	Keputusan Mendagri	22	2001	Bentuk Produk-produk Hukum Daerah
1325	Keputusan MENPAN	22/KEP/M.PAN/4/2001	2001	JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN ANGKA KREDITNYA
1326	SE MENPAN	222/M.PAN/8/2001	2001	MENTAATI KETENTUAN JAM KERJA.
1327	Keputusan Mendagri	23	2001	Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
1328	Keputusan Presiden	23	2001	Tim Pengkajian Kelembagaan Pengelola Gelanggang Olah Raga Bung Karno
1329	Keputusan Mendagri	24	2001	Lembaran Daerah dan Berita Daerah
1330	Keputusan Presiden	24	2001	Tim Konsulat Privatisasi Badan Usaha Milik Negara
1331	Keputusan Mendagri	25	2001	Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
1332	Keputusan Presiden	25	2001	Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan BBM serta Perusak Aparatur Negara Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik
1333	Keputusan Presiden	26	2001	Penugasan Wakil Presiden untuk Melaksanakan tugas Presiden
1334	Keputusan Mendagri	26	2001	Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam negeri dan Otonomi daerah Nomot 1 Tahun 2001 tentang Organisasi dan tatakerja Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
1335	Peraturan Pemerintah	26	2001	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pega-Wai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997
1336	Peraturan Pemerintah	27	2001	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA
1337	Keputusan Mendagri	27	2001	Rencana Strategi Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Tahun 2001-2004
1338	Peraturan Pemerintah	28	2001	Paraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
1339	Keputusan Mendagri	28	2001	Perubahan Atas Keputusan menteri dalam negeri Nomor 73 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri
1340	Peraturan Pemerintah	29	2001	Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
1341	Keputusan Mendagri	29	2001	Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2000 tentang Organisasi dan tatakerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional
1342	SE Dirjen Dikti	2933/D/T	2001	PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL NON DOSEN MENJADI DOSEN DI PERGURUAN TINGGI DAN PERPINDAHAN DOSEN PNS ANTAR PERGURUAN TINGGI
1343	Keputusan Presiden	3	2001	Badan Kordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi
1344	Perda Prop. Jateng	3	2001	PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
1345	Instruksi Presiden	3	2001	Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna
1346	Peraturan Pemerintah	3	2001	Peraturan Pemerintah Tentang Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan
1347	Keputusan Mendagri	3	2001	PERPUSTAKAAN DESA / KELURAHAN
1348	Keputusan Presiden	30	2001	Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota Tenaga Tim Asistensi dan Staf Administrasi Kesekretariatan Komisi Ambudsman Nasional
1349	Peraturan Pemerintah	30	2001	Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda / Dudanya
1350	Keputusan Presiden	31	2001	Pembentukan Pengadilan Hak Azasi Manusia Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar.
1351	Peraturan Pemerintah	31	2001	Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara , Dan Peradilan Agama Serta Janda / Dudanya
1352	Keputusan Mendagri	31	2001	Uraian Tugas Sub Bagian, Seksi, Sub Bidang Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
1353	Keputusan Mendagri	32	2001	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rutin dan Program Pembangunan Di Liongkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
1354	Keputusan Mendagri	33	2001	Dana Penunjang Pendidikan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri
1355	Keputusan Mendagri	34	2001	Pengamanan Berita Rahasia Melalui Proses Persandian dan Telekomunikasi
1356	Kepmen Keuangan	346/KMK.07/ 2001	2001	PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
1357	Keputusan Mendagri	35	2001	Pengelolaan Dana Kontribusi Daerah Pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri
1358	Keputusan Presiden	35	2001	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 2000
1359	Peraturan Pemerintah	35	2001	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Ang-Gota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/ Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1993
1360	Keputusan MENPAN	35/KEP/M.PAN/5/2001	2001	Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Dan Angka Kreditnya
1361	Keputusan Presiden	36	2001	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Menteri Negara Koordinator
1362	Peraturan Pemerintah	36	2001	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1993
1363	Kep Mendikbud	36/D/O/2001	2001	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN DOSEN
1364	Peraturan Pemerintah	37	2001	Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim, Dan Pejabat Negara
1365	Keputusan Presiden	37	2001	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000
1366	Keputusan MENPAN	37/KEP/M.PAN/5/2001	2001	Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan Dan Angka Kreditnya
1367	Peraturan Pemerintah	38	2001	Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Penerima Pensiun Serta Janda/Dudanya
1368	Keputusan Presiden	38	2001	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Departemen
1369	Kepmen Keuangan	382/KMK.07/2001	2001	Penetapan Rincian Jumlah Dana Kontinjensi Untuk Bantuan Pengalihan Personil, Peralatan, Pembinaan dan Dokumen (P3D) Kepada Pemerintah Daerah
1370	Peraturan Pemerintah	39	2001	Penyelenggaraan Dekonsentrasi
1371	Peraturan Pemerintah	4	2001	Peraturan Pemerintah Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan
1372	Perda Prop. Jateng	4	2001	TERTIB PEMANFAATAN JALAN DAN PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN
1373	Keputusan Presiden	4	2001	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
1374	Keputusan Mendagri	40	2001	Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri
1375	Keputusan Presiden	41	2001	Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan
1376	Keputusan Mendagri	41	2001	Pengawasan Represip Kebijakan Daerah
1377	Peraturan Pemerintah	41	2001	Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan PP 42-2000 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri
1378	Keputusan Mendagri	42	2001	Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang Pada Daerah Yang Baru Dibentuk
1379	Keputusan Mendagri	44	2001	Batas Usia Pensiun Bagi pejabat Struktural Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
1380	Keputusan Mendagri	45	2001	Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
1381	Kepmen Keuangan	451/KMK.07/2001	2001	Penetapan Rincian Jumlah dana Kontinjensi Untuk Bantuan Kepada Pemerintah daerah Yang Mengalami Surplus Marginal Setelah Pengalihan Personil, Peralatan dan Dokumen (P3D) dan Daerah Yang Membutuhkan Bantuan Perlakuan Khusus
1382	Keputusan Mendagri	46	2001	Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
1383	Keputusan Mendagri	47	2001	Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
1384	Keputusan Mendagri	48	2001	Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
1385	Keputusan Presiden	48	2001	Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Azasi Manusia
1386	Keputusan Mendagri	49	2001	Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah
1387	Keputusan Presiden	5	2001	Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/ Kota
1388	Peraturan Pemerintah	5	2001	Pemberhentian Pegawai Negeri Dan Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Pada Bekas Propinsi Timor Timur
1389	Keputusan Mendagri	50	2001	Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air
1390	Peraturan Pemerintah	51	2001	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
1391	Kep Menteri Perumahan dan Pemukiman	519/KPTS/M/ 2001	2001	PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN DAN ANGKA KREDITNYA
1392	Peraturan Pemerintah	52	2001	Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
1393	Kep Menteri Perumahan dan Pemukiman	520/KPTS/M/ 2001	2001	PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN DAN ANGKA KREDITNYA
1394	Kep Menteri Perumahan dan Pemukiman	521/KPTS/M/ 2001	2001	PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN DAN ANGKA KREDITNYA
1395	Kep Menteri Perumahan dan Pemukiman	522/KPTS/M/ 2001	2001	PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN ANGKA KREDITNYA
1396	Keputusan Presiden	53	2001	Pembentukan Pengadilan Hak Azasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
1397	Keputusan Presiden	54	2001	Organisasi dan Tatakerja Kepolisian Negara RI
1398	Keputusan Presiden	55	2001	Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
1399	Peraturan Pemerintah	56	2001	Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1400	Peraturan Pemerintah	57	2001	Peraturan Pemerintah Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional
1401	Peraturan Pemerintah	58	2001	Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
1402	Keputusan Presiden	6	2001	PENETAPAN JUMLAH DAN TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG BARU DIBENTUK SETELAH PEMILIHAN UMUM 1999
1403	Instruksi Presiden	6	2001	Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika Di Indonesia
1404	Keputusan Mendagri	6	2001	PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN
1405	Kepmen Keuangan	6/KMK.04/2001	2001	PELAKSANAAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
1406	Peraturan Pemerintah	60	2001	Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
1407	Keputusan Presiden	61	2001	Tim Pengkajian Pengelolaan Komplek Kemayoran
1408	Peraturan Pemerintah	65	2001	Pajak Daerah
1409	Kepmen Keuangan	655/KMK.02/2001	2001	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.556/ KMK.03/ 2000 TENTANG TATACARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
1410	Peraturan Pemerintah	66	2001	Retribusi Daerah
1411	Peraturan Pemerintah	69	2001	KEPELABUHANAN
1412	Keputusan Presiden	69	2001	Komite Nasional Agenda Habitat I
1413	Instruksi Presiden	7	2001	Langkah-langkah Komprehensif Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh
1414	Perda Prop. Jateng	7	2001	PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEJAHTE-RAAN SOSIAL, DINAS PARIWISATA , DINAS PELAYANAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH, DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DINAS BINA MARGA, DINAS PERMUKIMAN DAN TATA RUANG, DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, DINAS PERTANIAN TANAMAN PANG-AN, DINAS PETERNAKAN, DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN, DINAS KEHUTANAN, DINAS PERKEBUNAN, DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, DINAS KESEHATAN, DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI, DISPENDA, DAN DLLAJ PROPINSI JAWA TENGAH
1415	Peraturan Pemerintah	70	2001	KEBANDARUDARAAN
1416	Keputusan Presiden	70	2001	PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
1417	Keputusan Presiden	72	2001	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA
1418	Peraturan Pemerintah	74	2001	Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun
1419	Peraturan Pemerintah	75	2001	Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
1420	Peraturan Pemerintah	76	2001	Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
1421	Peraturan Pemerintah	77	2001	Irigasi
1422	Keputusan Presiden	77	2001	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2001 tentang Organisasi dan tatakerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
1423	Keputusan Presiden	78	2001	Komite Akreditasi Nasional
1424	Keputusan Presiden	79	2001	Komite Standar Nasional
1425	Keputusan Presiden	8	2001	Badan Amil Zakat Nasional
1426	Kep Ka BKN	8	2001	KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2000 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
1427	Keputusan Mendagri	8	2001	PEDOMAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPILIH MENJADI KEPALA DESA ATAU DIPILIH/DIANGKAT MENJADI PERANGKAT DESA
1428	Perda Prop. Jateng	8	2001	PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN INFORMASI, KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN, BADAN KOORDINASI PEMBANGUNAN LINTAS KABUPATEN / KOTA PRO-PINSI JAWA TENGAH WILAYAH I, WILAYAH II, DAN WILAYAH III , BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, BADAN PENGELOLAAN DAN PENG-ENDALIAN DAMPAK LINGKU-NGAN, BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, BA-DAN PENANAMAN MODAL, BADAN PENGAWAS, BADAN BIMBINGAN MASSAL KETAHANAN PANGAN, BADAN PENELITIAN DAN PENGEM-BANGAN, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN ARSIP DAERAH, DAN BADAN PEM-BERDAYAAN MASYARAKAT PROPINSI JAWA TENGAH
1429	Kep Menperindag	80/MPP/Kep/3/2001	2001	PENGHAPUSAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANDENGAN TINDAK LANJUT DIALIHKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH
1430	Keputusan Presiden	81	2001	Komite kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur
1431	Peraturan Pemerintah	82	2001	PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
1432	Peraturan Pemerintah	84	2001	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan
1433	SE Gubernur Jawa Tengah	875.1/16671	2001	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2001 Tanggal 22 Juli 2001
1434	Keputusan Mendagri	9	2001	KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1435	Kep Ka BKN	9	2001	KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 2000 TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
1436	Peraturan Pemerintah	9	2001	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA
1437	Keputusan Presiden	9	2001	Tunjangan Dosen
1438	Keputusan Presiden	90	2001	Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makassar
1439	Keputusan Presiden	91	2001	Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penugasan Presiden Kepada Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan
1440	Keputusan MENPAN	91/KEP/M.PAN/10/2001	2001	Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya
1441	Keputusan Presiden	92	2001	Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penugasan Wakil Presiden Untuk Menandatangani Keputusan Presiden Mengenai Penganugerahan Gelar dan Tanda-tanda Kehormatan
1442	Keputusan Presiden	93	2001	PENDANAAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DAN PERLINDUNGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
1443	Keputusan MENPAN	93 /KEP/M.PAN/11/2001	2001	Jabatan Fungsional Bidan Dan Angka Kreditnya
1444	Keputusan MENPAN	94 /KEP/M.PAN/10/2001	2001	Jabatan Fungsional Perawat Dan Angka Kreditnya
1445	Keputusan Presiden	96	2001	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Azasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
1446	Keputusan Presiden	97	2001	Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
1447	Keputusan Presiden	98	2001	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan tugas Presiden
1448	Kep Ka BPKP	Kep-06.00.00-080/K/2001	2001	ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
1449	Kep Ka BPKP	Kep-06.00.00-286/K/2001	2001	ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
1450	Kep Ka BPKP	Kep-06.00.00-626/K/2001	2001	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: KEP. 06.00.00-286/K/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
1451	Kep Ka BPKP	KEP-07.02.01-603/K/2001	2001	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PEJABAT YANG DI-INPASSING DI LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL PEMERINTAH
1452	Kep Ka Bapenas	KEP.019/ M.PPN/12/2001	2001	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN / INPASSINGKE DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT PERENCANA
1453	SE Menteri Pertanian	KP.440/287/B/V/2001	2001	ADMINISTRASI PENYULUH PERTANIAN DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH
1454	SE Dirjen Anggaran	S-38/A/2001	2001	Perjalanan Dinas Menteri / Pejabat Eselon I Dengan Pesawat Udara
1455	SE Dirjen Anggaran	S-965/A.11/UP/10/01	2001	Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Struktural
1456	SE Dirjen Anggaran	SE-01/A/2001	2001	TATA CARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM
1457	SE Dirjen Anggaran	SE-07/A/2001	2001	Pelaksanaan Pembayaran Penghasilan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak tetap (PTT) Selama Masa Bakti
1458	SEB Dirjen Anggaran, Dirjen Perimbangan Keuangan & Dirjen PUMDA	SE-112/A/2001, SE-395/PK/2001, SE-900/724/Otda	2001	Kriteria, Dasar Perhitungan dan Tatacara Pencairan Dana Kontinjensi Untuk Bantuan Kepada Pemerintah Daerah Yang mengalami Surplus Marjinal Setelah Pentgalihan P3D dan Daerah Yang Membutuhkan Bantaun Perlakuan Khusus
1459	SE Dirjen Anggaran	SE-15/A/2001	2001	Pembayaran Tunjangan Fungsional Jaksa
1460	SE Dirjen Anggaran	SE-50/A/2001	2001	Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi PNS Yang menduduki Jabatan Struktural
1461	SE Dirjen Anggaran	SE-51/A/2001	2001	Penertiban Penggunaan Ijazah Program studi Magister (S-2) Yang Diperolah Atas Inisiatif Sendiri Di Luar Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Departemen Keuangan
1462	SE Menkeu	SE-76/A/2001	2001	PETUNJUK PELAKSANAAN PASAL 13 AYAT (1) KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 55/KMK.03/ 2001 TANGGAL 5 FEBRUARI 2001tentang Tata Cara Pengamanan, Penghapusan, dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara (BM/KN) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah
1463	SE Dirjen Anggaran	SE-86/A/2001	2001	Pembayaran Pensiun Pokok Bagi Penerima Pensiun PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, Hakim, beserta Janda Duda dan Anak Yatim Piatunya Serta Pemberian Tunjangan Veteran/ Kehormatan Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat/Perintis Pergerakan Kebangsaan / Kemerdekaan Tmt 1 Januari 2001
1464	SE Dirjen Anggaran	SE-90/A/2001	2001	Penyetaraan Eselon dan Jenjang Pangkat Jabatan Pimpinan Pada Perjan TVRI dan Perjan RRI
1465	SE Dirjen Anggaran	SE-90a/A/2001	2001	Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon V
1466	SEB Dirjen Anggaran, Dirjen Perimbangan Keuangan & Dirjen PUMDA	SE-94/A/A/2001, SE-262/PK/2001 dan SE-900/576/OTDA	2001	Penetapan Rincian Jumlah Dana Kontinjensi Untuk Bantuan Pengalihan P3D Kepada Pemerintah Daerah
1467	Kep Mendikbud	012/U/2002	2002	SISTEM PENILAIAN DI SEKOLAH DASAR, SEKOLAH DASAR LUAR BIASA, SEKOLAH LUAR BIASA TINGKAT DASAR, DANMADRASAH IBTIDAIYAH
1468	Kep Ka BKN	08	2002	TATA CARA PERMINTAAN, PEMBE-RIAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
1469	Keputusan MENPAN	09/KEP/M.PAN/2002	2002	JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DAN ANGKA KREDITNYA
1470	Perda Prop. Jateng	1	2002	PEMBENTUKAN,KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, DINAS PARIWISATA, DINAS PELAYANAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH, DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DINAS BINA MARGA, DINAS PERMUKIMAN DAN TATA RUANG, DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, DINAS PETERNAKAN, DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN, DINAS KEHUTANAN, DINAS PERKEBUNAN, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERDAGANGAN, DINAS KESEHATAN, DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI, DINAS PENDAPATAN DAERAH, DAN DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROPINSI JAWA TENGAH
1471	Peraturan Pemerintah Pengganti UU	1	2002	PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
1472	Keputusan Presiden	1	2002	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR
1473	Surat Mendagri	100/756/OTDA	2002	PENYUSUNAN KEWENANGAN WAJIB DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
1474	Kep Gubernur Jateng	103	2002	PETUNJUK PELAKSANAAN PENEGAK AN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROP. JAWA TENGAH
1475	Kep Gubernur Jateng	104	2002	Pendelegasian Wewenang Dan Pemberian Kuasa Pemeriksaan Dan Penindakan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
1476	Kep Ka BKN	11	2002	KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2002
1477	Peraturan Pemerintah	11	2002	Perubahan Atas PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
1478	Perda Prop. Jateng	11	2002	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
1479	Kep Ka BKN	12	2002	KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2002
1480	Peraturan Pemerintah	12	2002	Perubahan Atas PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
1481	Perda Prop. Jateng	12	2002	RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
1482	Kep Ka BAKN	13	2002	KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2000 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2002
1483	Peraturan Pemerintah	13	2002	Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
1484	Perda Prop. Jateng	13	2002	RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA
1485	Keputusan MENPAN	130	2002	JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA
1486	Keputusan MENPAN	130/KEP/M.PAN/12/2002	2002	JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA
1487	Keputusan MENPAN	132	2002	JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA
1488	Keputusan MENPAN	133	2002	JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER DAN ANGKA KREDITNYA
1489	Keputusan MENPAN	136	2002	JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT GUNUNG API DAN ANGKA KREDITNYA
1490	Keputusan MENPAN	138	2002	PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN
1491	Undang-Undang	14	2002	Undang-Undang Tentang Pengadilan Pajak
1492	Perda Prop. Jateng	15	2002	POKOK-POKOK PENGELOLAAN BARANG DAERAH
1493	Kep Menkes	1540/MENKES/XII/2002	2002	Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bakti Dan Cara Lain
1494	Surat MENPAN	159/M.PAN/6/2002	2002	SOSIALISASI PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR NEGARA
1495	Surat MENPAN	175.1/M.PAN/6/2002	2002	KEPEKAAN TERHADAP KONDISIMASYARAKAT/NEGARA
1496	Perda Prop. Jateng	18	2002	PEMBERIAN PERANGSANG ATAS REALIASASI PENRIMAAN DAERAH KEPADA INSTANSI PENGHASIL/ PEMUNGUT/ PENGELOLA
1497	Undang-Undang	18	2002	SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEM BANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGE TAHUAN DAN TEKNOLOGI
1498	Surat MENPAN	181/M.PAN/6/202	2002	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DI-ANGKAT MENJADI PEJABAT NEGARA
1499	Undang-Undang	19	2002	HAK CIPTA
1500	Perda Prop. Jateng	19	2002	PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN Dl PROPINSI JAWA TENGAH
1501	SE MENPAN	192 /M.PAN/7	2002	LAPORAN KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LKPN)
1502	Undang-Undang	2	2002	Kepolisian Negara Republik Indonesia
1503	Keputusan Presiden	2	2002	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA
1504	Undang-Undang	20	2002	Ketenagalistrikan
1505	Perda Prop. Jateng	20	2002	PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN Dl PROPINSl JAWA TENGAH
1506	Surat MENPAN	202/M.PAN/7/2002	2002	PERSIAPAN PELAKSANAANREFORMASI SISTEM KEPEGAWAIAN
1507	Surat MENPAN	208/M.PAN/7/2002	2002	PEMANTUAN DAN EVALUASI PENYE-LENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
1508	Perda Prop. Jateng	21	2002	PENGENDALIAN PEMANFAATAN FLORA DAN FAUNA YANG TIDAK DILINDUNGI LINTAS KABUPATEN/ KOTA Dl PROPINSI JAWA TENGAH
1509	Kep Gubernur Jateng	21	2002	Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah
1510	Kep Gubernur Jateng	22	2002	Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah
1511	SE Menkes	221/MENKES/III/2002	2002	PEMERIKSAAN TES URIN
1512	Surat MENPAN	226.1/M.PAN/8/2002	2002	LAPORAN KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LKPN)
1513	Kep Menkes	228/MENKES/ SK/III/2002	2002	PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT YANG WAJIB DILAKSANAKAN DAERAH
1514	Kep Gubernur Jateng	23	2002	Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi Propinsi Jawa Tengah
1515	Undang-Undang	23	2002	Perlindungan Anak
1516	Keputusan Presiden	23	2002	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
1517	Kepmen Keuangan	231/KMK.06	2002	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 343/KMK.017/1998 TENTANG IURAN DAN MANFAAT PENSIUN
1518	Kep Gubernur Jateng	24	2002	PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS BINA MARGA PROPINSI JAWA TENGAH
1519	Undang-Undang	24	2002	SURAT UTANG NEGARA
1520	Surat MENPAN	243/M.PAN/9/2002	2002	PENINGKATAN REFORMASI BIROKRASIDALAM PELAKSANAAN REKOMENDASIMPR TAHUN 2002
1521	Keputusan Mendagri	25	2002	Pedoman Kebutuhan Teknis Sistem Komunikasi Dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
1522	Kep Gubernur Jateng	25	2002	Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Jawa Tengah
1523	Kep Gubernur Jateng	26	2002	Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah
1524	Surat MENPAN	268/M.PAN/10/2002	2002	PENYAMPAIAN LAPORAN KEKAYAANPENYELENGGARA NEGARA (LKPN)
1525	Surat MENPAN	274/M.PAN/10/2002	2002	PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2002
1526	Surat MENPAN	276/M.PAN/10/2002	2002	PERCEPATAN PEMBERANTASAN KKN
1527	Undang-Undang	28	2002	Undang-Undang Tentang Bangunan Gedung
1528	Kep Menteri Pertanian	282/Kpts/OT.210/4 / 2002	2002	ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI ACEH
1529	Kep Menteri Pertanian	283/Kpts/OT.210/ 4/2002	2002	ORGANISASI DAN TATA KERJABALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL KAMBING, DOMBA DAN ITIK
1530	Surat MENPAN	287/M.PAN/10/2002	2002	PENINGKATAN PENGAMANAN PRASARANA DAN SARANA KERJA APARATUR NEGARA.
1531	Keputusan Mendagri	29	2002	PEDOMAN PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN BELANJA DAERAH, PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
1532	Surat MENPAN	295/M.PAN/11/2002	2002	PEMBERIAN PENGHARGAANKEPADA PEGAWAI TELADAN
1533	Undang-Undang	3	2002	PERTAHANAN NEGARA
1534	Keputusan Presiden	3	2002	TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
1535	Undang-Undang	30	2002	KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
1536	Kep Gubernur Jateng	30	2002	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAWA TENGAH
1537	Kepmen Keuangan	308/KMK.012	2002	KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
1538	Undang-Undang	31	2002	PARTAI POLITIK
1539	Keputusan MENPAN	32	2002	JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA
1540	Undang-Undang	32	2002	PENYIARAN
1541	Kep Gubernur Jateng	331.18-2002	2002	PEMBENTUKAN REGU PENUNJANG PERASIONAL PADA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROPINSI JAWA TENGAH
1542	Kep Gubernur Jateng	34	2002	Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Propinsi Jawa Tengah
1543	Peraturan Pemerintah	34	2002	TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, PEMANFAATAN HUTAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
1544	Peraturan Pemerintah	35	2002	DANA REBOISASI
1545	Kep Gubernur Jateng	35	2002	Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
1546	Peraturan Pemerintah	36	2002	HAK DAN KEWAJIBAN KAPAL ASING DALAM MELAKSANAKAN LINTAS DAMAI MELALUI PERAIRAN INDONESIA
1547	Kep Gubernur Jateng	36	2002	Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Tengah
1548	Peraturan Pemerintah	37	2002	HAK DAN KEWAJIBAN KAPAL DAN PESAWAT UDARA ASING DALAM MELAKSANAKAN HAK LINTAS ALUR LAUT KEPULAUAN MELALUI ALUR LAUT KEPULAUAN YANG DITETAPKAN
1549	SE MENPAN	37A/M.PAN/2	2002	INTENSIFIKASI DAN PERCEPATAN PEMBERANTASAN KKN
1550	Peraturan Pemerintah	38	2002	DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA
1551	Kep Gubernur Jateng	39	2002	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGAWAS PROPINSI JATENG
1552	Perda Prop. Jateng	4	2002	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
1553	Kep Gubernur Jateng	4	2002	MEKANISME PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
1554	Keputusan Presiden	4	2002	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
1555	Kep Gubernur Jateng	40	2002	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ROPINSI JAWA TENGAH
1556	Surat MENPAN	401/M.PAN/11/2002	2002	PELAKSANAAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2002 DAN 2003.
1557	Surat MENPAN	405/M.PAN/11/2002	2002	TERTIB ADMINISTRASI PELAKSANAANHARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2002
1558	Keputusan Mendagri	41	2002	PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM DI PROPINSI, KABUPATEN/KOTA
1559	Kep Gubernur Jateng	41	2002	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN INFORMASI, KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN PROPINSI JAWA TENGAH
1560	Kep Gubernur Jateng	42	2002	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN PROPINSI JAWA TENGAH
1561	Kep Gubernur Jateng	43	2002	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROPINSI JAWA TENGAH
1562	Kep Gubernur Jateng	44	2002	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN ARSIP DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
1563	Kep Gubernur Jateng	45	2002	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN BIMBINGAN MASSAL KETAHANAN PANGAN PROPINSI JAWA TENGAH
1564	Keputusan Presiden	45	2002	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2001 TENTANGKEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN
1565	Kep Gubernur Jateng	46	2002	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROPINSI JAWA TENGAH
1566	Keputusan Presiden	46	2002	TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2002
1567	Kep Gubernur Jateng	47	2002	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
1568	Keputusan MENPAN	47/KEP/M.PAN/8/2002	2002	JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN DAN ANGKA KREDITNYA
1569	Kep Gubernur Jateng	48	2002	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
1570	Kep Gubernur Jateng	49	2002	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL PROPINSI JAWA TENGAH
1571	Perda Prop. Jateng	5	2002	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
1572	Keputusan Presiden	5	2002	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
1573	Kep Gubernur Jateng	50	2002	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROPINSI JAWA TENGAH
1574	Kep Gubernur Jateng	51	2002	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KOORDINASI PEMBANGUNAN LINTAS KABUPATEN/KOTA PROPINSI JAWA TENGAH WILAYAH I, WILAYAH II DAN WILAYAH III PROPINSI JAWA TENGAH
1575	Kep Gubernur Jateng	52	2002	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KANTOR PENGELOLAAN BARANG DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
1576	Kep Gubernur Jateng	53	2002	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KANTOR PENGELOLA DATA ELEKTRONIK PROPINSI JAWA TENGAH
1577	Kep Gubernur Jateng	54	2002	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KANTOR KAS DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
1578	Kep Gubernur Jateng	55	2002	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KANTOR PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
1579	Kep Menkes	558/MENKES/SK/VI/2002	2002	POLA KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI JAJARAN KESEHATAN
1580	Kep Gubernur Jateng	56	2002	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROPINSI JAWA TENGAH
1581	Kep Gubernur Jateng	57	2002	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
1582	Kep Gubernur Jateng	58	2002	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
1583	Keputusan MENPAN	58/Kep/M.PAN/9/2002	2002	Pedoman Pelaksanaan Penilaian Dan Penghargaan Citra Pelayanan Prima Sebagai Unit Pelayanan Percontohan
1584	Kep Gubernur Jateng	59	2002	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
1585	Perda Prop. Jateng	6	2002	PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH
1586	Keputusan Presiden	6	2002	TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
1587	Kepmen Kehutanan	609/Kpts-II/2002	2002	PEDOMAN STUDI DENGAN BIAYA MANDIRI (SWADANA) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KEHUTANAN
1588	Peraturan Pemerintah	62	2002	TARIP ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
1589	Peraturan Pemerintah	63	2002	HUTAN KOTA
1590	Kepmen Kehutanan	6341/KPTS-II	2002	ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI SERTIFIKASI PENGUJI HASIL HUTAN
1591	Kepmen Kehutanan	663/Kpts-II	2002	ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
1592	Kepmen Kehutanan	665/KPTS-II	2002	ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
1593	Peraturan Pemerintah	68	2002	KETAHANAN PANGAN
1594	Perda Prop. Jateng	7	2002	PAJAK PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH
1595	Kep Menteri Pertanian	78/Kpts/OT.210/1/2002	2002	ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN BIOTEKNOLOGI DAN SUMBERDAYA GENETIK PERTANIAN
1596	Perda Prop. Jateng	8	2002	PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN
1597	SE MENPAN	80/M.PAN/3	2002	INTENSIFIKASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
1598	SE Gubernur Jawa Tengah	800/6464/02	2002	PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA (NAPZA
1599	Kep Menteri Pertanian	81/KPTS/OT. 210/2002	2002	ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA PENELITIAN PENYAKIT TUNGRO
1600	Kepmen Kehutanan	8206/Kpts-II/2002	2002	KRITERIA DAN STANDAR PENYULUHAN KEHUTANAN
1601	Kep Menperindag	829/MPP/Kep/12/2002	2002	PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN PRIMANIYARTA KEPADA EKSPORTIR YANG BERPRESTASI SELAMA PERIODE 1997 SAMPAI DENGAN 2001
1602	Keputusan MENPAN	9	2002	JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DAN ANGKA KREDITNYA
1603	Perda Prop. Jateng	9	2002	PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN
1604	SE MENPAN	94.1/M.PAN/4/2002	2002	PEMBERANTAHAN PENYALAHGUNAAN NAR KOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA (NAPZA).
1605	SE Kepala BKN	K.26-3/V.5-10/99	2002	Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian
1606	Kep Irjen Depkeu	KEP-01/IJ/2002	2002	KODE ETIK AUDITOR INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN KEUANGAN
1607	SKB Menkeu dan Ka BAPPENAS	KEP-54/A/2002 & KEP.247/M.PPN/04/2002	2002	PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR S-42/A/2000 DAN S-2262/D.2/05/2000 TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH
1608	Kep Ka Bapenas	KEP. 234/M.PPN/04/2002	2002	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGANGKATAN, KENAIKAN PANGKAT/ JABATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
1609	Kep Ka Bapenas	KEP. 235/M.PPN/04/2002	2002	PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT PERENCANA
1610	Kep Ka Bapenas	KEP. 266/M.PPN/04/2002	2002	TENTANG PETUNJUK TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
1611	Kep Ka Bapenas	KEP.266/M.PPN/04/ 2002	2002	PETUNJUK TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
1612	SKB Ka BKN & Ka BPS	003/KS & 25	2003	PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI DAN ANGKA KREDITNYA
1613	Kep Ka BKN	04	2003	TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA
1614	Keputusan Presiden	1	2003	DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN / KOTA TAHUN ANGGARAN 2003
1615	Kep Ka LAN	1	2003	PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRA JABATAN GOLONGAN I DAN II
1616	Peraturan Pemerintah	1	2003	PEMBERHENTIAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
1617	SKB Mendagri dan Menpan	1	2003	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
1618	Perda Prop. Jateng	10	2003	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG TEMPAT PELELANGAN IKAN
1619	Kep KPU	100	2003	Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004
1620	Kep Gubernur Jateng	101	2003	PEMBERIAN BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2003 KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH
1621	Kep Gubernur Jateng	106	2003	PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
1622	Kep Gubernur Jateng	107	2003	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG TEMPAT PELELANGAN IKAN
1623	Kep Gubernur Jateng	108	2003	PEDOMAN PENATAAN BERKAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
1624	Keputusan Presiden	109	2003	DANA ALOKASI UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2004
1625	Kep Gubernur Jateng	109	2003	PEDOMAN PENGURUSAN SURAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
1626	Peraturan Pemerintah	11	2003	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001
1627	Perda Prop. Jateng	11	2003	RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2003-2008
1628	Kep Gubernur Jateng	110	2003	PEDOMAN PERAWATAN ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
1629	Kep Gubernur Jateng	113	2003	PEMBAGIAN DEFINITIF HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (PPh OPDN) DAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2003
1630	Kepmen Keuangan	117 /KMK.07/ 2003	2003	PENETAPAN RINCIAN DANA PENYEIMBANG KEBIJAKAN TA 2003 UNTUK PENGANGKATAN PEGAWAI BARU KEPADA DAERAH PROPINSI/KABUPATEN/KOTA
1631	Keputusan Mendagri	12	2003	PEDOMAN PENGATURAN WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA
1632	Undang-Undang	12	2003	Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
1633	Peraturan Pemerintah	12	2003	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001
1634	SE Mendagri	121/98/SJ	2003	PERSYARATAN PENGANGKATAN DAN PELAKSANAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENJABAT KEPALA DAERAH.
1635	Keputusan Mendagri	129	2003	PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGKAJIAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
1636	Undang-Undang	13	2003	Ketenagakerjaan
1637	Peraturan Pemerintah	13	2003	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
1638	Kep Ka BKN	13	2003	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
1639	Keputusan Presiden	13	2003	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN
1640	Perda Prop. Jateng	13	2003	TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
1641	Keputusan MENPAN	139/KEP/M.PAN/11/ 2003	2003	JABATAN FUNGSIONAL DOKTER DAN ANGKA KREDITNYA
1642	SE MENPAN	139/M.PAN/5/2003	2003	PENGATURAN HARI LIBUR.
1643	Peraturan Pemerintah	14	2003	PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
1644	Kep Ka BKN	14	2003	PETUNJUK TEKNIS PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PENSIUN JANDA/DUDANYA SEBAGAI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
1645	Keputusan MENPAN	141/KEP/M.PAN/11/2003	2003	JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI DAN ANGKA KREDITNYA
1646	Undang-Undang	15	2003	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG
1647	Kep Ka BKN	15	2003	PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN SEBAGAI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
1648	Keputusan Presiden	15	2003	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN
1649	Keputusan Mendagri	16	2003	TATA CARA KONSULTASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH PROPINSI, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN / KOTA SERTA PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
1650	Kep Ka BKN	16	2003	TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN
1651	Keputusan Presiden	16	2003	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI ORGANISME PENGGANGU TUMBUHAN, PENGAWAS BENIH TANAMAN, PENGAWAS BIBIT TERNAK, MEDIK VETERINER, DAN PARAMEDIK VETERINER
1652	Undang-Undang	17	2003	Keuangan Negara
1653	Keputusan Presiden	17	2003	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 1985 TENTANG PENDIDIKAN DAN LATIHAN AHLI MULTI MEDIA
1654	Kep KPU	172	2003	ORGANISASI DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
1655	Undang-Undang	18	2003	Advokad
1656	Undang-Undang	19	2003	BADAN USAHA MILIK NEGARA
1657	Keputusan Mendagri	19	2003	PEMBINAAN PRAIA STPDN
1658	Kep Ka LAN	2	2003	PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRA JABATAN GOLONGAN III
1659	Peraturan Pemerintah	2	2003	PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
1660	Kep Gubernur Jateng	2	2003	SUPLEMENT PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 73 TAHUN 2002 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2003
1661	Keputusan Presiden	2	2003	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
1662	Undang-Undang	20	2003	SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
1663	Keputusan Presiden	20	2003	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN
1664	Keputusan Mendagri	22	2003	PEDOMAN PENGATURAN WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA
1665	Keputusan Presiden	22	2003	PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI SANDI NEGARA
1666	Undang-Undang	22	2003	SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1667	Undang-Undang	23	2003	PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
1668	Peraturan Pemerintah	23	2003	PENGENDALIAN JUMLAH KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA NEGARA, DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,SERTA JUMLAH KUMULATIF PINJAMAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
1669	Kepmen Keuangan	23/KMK.07/2003	2003	PENETAPAN RINCIAN DANAPENYEIMBANG TAHUN ANGGARAN 2003 KEPADA DAERAH PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
1670	SE MENPAN	233/M.PAN/07/2003	2003	PAKAIAN KERJA PADA HARI JUMAT
1671	Undang-Undang	24	2003	MAHKAMAH KONSTITUSI
1672	Undang-Undang	25	2003	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
1673	Keputusan Presiden	26	2003	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
1674	Undang-Undang	27	2003	PANAS BUMI
1675	Peraturan Pemerintah	28	2003	SUBSIDI DAN IURAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN
1676	Instruksi Presiden	3	2003	KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
1677	Keputusan Presiden	3	2003	TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1678	Keputusan Presiden	30	2003	PERUBAHAN ATAS 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2002
1679	SE MENPAN	309/M.PAN/9/2003	2003	KEWAJIBAN MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) BAGI PEGAWAI NEGERI
1680	Keputusan MENPAN	31	2003	JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK DAN ANGKA KREDITNYA
1681	Kepmen Kehutanan	31/KPTS-II/2003	2003	PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK 121/KPTS-II/1984 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHUTANAN
1682	Keputusan MENPAN	32	2003	JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI DAN ANGKA KREDITNYA
1683	Peraturan Pemerintah	32	2003	TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA DHARMA NUSA
1684	Kep Ka BKN	32	2003	TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
1685	Peraturan Pemerintah	33	2003	PENGHAPUSAN KOTA ADMINISTRATIF KISARAN, KOTA ADMINISTRATIF RANTAU PRAPAT, KOTA ADMINISTRATIF BATU RAJA, KOTA ADMINISTRATIF CILACAP, KOTA ADMINISTRATIF\ PURWOKERTO, KOTA ADMINISTRATIF KLATEN, KOTA ADMINISTRATIF JEMBER, DAN KOTA ADMINISTRATIF WATAMPONE
1686	Kep Gubernur Jateng	331.1.439-2003	2003	PENUNJUKAN KEPALA REGU DAN RINCIAN TUGAS REGU PENUNJANG OPERA SIONAL PADA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROP.JAWA TENGAH
1687	Kep Menteri Perumahan dan Pemukiman	339 /KPTS/M/2003	2003	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI OLEH INSTANSI PEMERINTAH
1688	Undang-Undang	34	2003	PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
1689	Peraturan Pemerintah	34	2003	PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
1690	Peraturan Pemerintah	35	2003	PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA / DUDANYA
1691	Kep Ka BKN	35	2003	PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA
1692	Kepmen Keuangan	35/KMK.07/2003	2003	PERENCANAAN, PELAKSANAAN/ PENATAUSAHAAN, DAN PEMANTAUAN PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH KEPADA DAERAH
1693	SKB Menag, Menakertrans dan Menpan	357 TAHUN 2003 ; KEP.191/ /2003 ; 03/SKB/M.PAN/7/2003	2003	HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2004
1694	Peraturan Pemerintah	36	2003	PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU DAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
1695	Keputusan MENPAN	37	2003	JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI DAN ANGKA KREDITNYA
1696	Kep Ka BKN	38	2003	BENTUK PERSETUJUAN TEKNIS PENGANGKATAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJALANI MASA PERCOBAAN LEBIH DARI 2 (DUA) TAHUN, DAN FORMULIR KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN/ANUMERTA SERTA PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN, CACAT KARENA DINAS, MENINGGAL DUNIA, ATAU TEWAS DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDANYA
1697	Perda Prop. Jateng	4	2003	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Dl RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
1698	Kep Gubernur Jateng	4	2003	SASARAN PROGRAM INTENSIFIKASI PEMBUDIDAYAAN IKAN (INBUDKAN) DI JAWA TENGAH TAHUN 2003
1699	Keputusan Presiden	4	2003	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA
1700	Peraturan Pemerintah	40	2003	TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KANTOR MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
1701	Keputusan Presiden	41	2003	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
1702	Kepmen Kehutanan	410/Kpts-II	2003	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 123/Kpts-II/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEHUTANAN
1703	Kep Ka BKN	46A	2003	Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil
1704	Kep Ka BKN	46B	2003	Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Dalam Rangka Penyusunan Klasifikasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Nasional
1705	Peraturan Pemerintah	47	2003	PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN
1706	Keputusan Presiden	47	2003	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2003
1707	Keputusan Presiden	49	2003	PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 1976 TENTANG PEMBANGUNAN PUSAT PENELITIAN, ILMU PENGETAHUAN, DAN TEKNOLOGI DI SERPONG
1708	Keputusan Mendagri	5	2003	IZIN TERTULIS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI YANG MENCALONKAN DIRI ATAU DICALONKAN MENJADI KEPALA DAERAH ATAU WAKIL KEPALA DAERAH
1709	Kep Gubernur Jateng	5	2003	NILAI PEROLEHAN DAN HARGA DASAR AIR UNTUK MENGHITUNG PAJAK PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH
1710	Keputusan Presiden	5	2003	TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
1711	Keputusan Presiden	50	2003	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, PENGUJI MUTU BARANG, DAN PENERA
1712	Keputusan Presiden	52	2003	PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA TINGGI NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
1713	Peraturan Pemerintah	53	2003	BADAN PENGAWAS PASAR TENAGA LISTRIK
1714	Keputusan MENPAN	54	2003	JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA
1715	Peraturan Pemerintah	54	2003	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 2000 TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
1716	Keputusan Presiden	54	2003	POLA ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
1717	Keputusan MENPAN	55	2003	JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA
1718	Peraturan Pemerintah	55	2003	TANDA KEHORMATAN SATYALENCANA PENDIDIKAN
1719	Kep Gubernur Jateng	59	2003	PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DI PROPINSI JAWA TENGAH
1720	Keputusan Presiden	59	2003	TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA
1721	Kep Gubernur Jateng	6	2003	NILAI PEROLEHAN DAN HARGA DASAR AIR UNTUK MENGHITUNG PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN
1722	Keputusan Mendagri	6	2003	PEDOMAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
1723	Perda Prop. Jateng	6	2003	RETRIBUSI IZIN TRAYEK
1724	Keputusan Presiden	61	2003	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 129 TAHUN 1998 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK-HAK ASASI MANUSIA INDONESIA
1725	Kepmen Kehutanan	6188/KPTS-II	2003	ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
1726	Peraturan Pemerintah	62	2003	HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM BESERTA PERANGKAT PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
1727	Kep Gubernur Jateng	63	2003	PEMBIDANGAN TUGAS DAN KEWAJIBAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
1728	Keputusan Presiden	64	2003	PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2003
1729	Kep Gubernur Jateng	65	2003	PEMBENTUKAN SATUAN KOORDINASI PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI (SATKORLAK PBP) PROPINSI JAWA TENGAH
1730	Keputusan Presiden	65	2003	PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIMMENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001 KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2003
1731	Keputusan MENPAN	66	2003	JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DAN ANGKA KREDITNYA
1732	Keputusan Presiden	66	2003	PENYESUAIAN GAJI POKOK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2003
1733	Keputusan Presiden	67	2003	PENYESUAIAN GAJI POKOK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2003
1734	Kep Gubernur Jateng	67	2003	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH
1735	Kep KPU	676	2003	TATA ADMINISTRASI KEUANGAN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PARTAI POLITIK, SERTA PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM
1736	Kep KPU	68	2003	TATA CARA SELEKSI DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
1737	Keputusan Presiden	68	2003	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, DAN TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN
1738	Kep Gubernur Jateng	69	2003	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 64 TAHUN 2002 TENTANG PEJABAT PELAKSANA TUGAS (PLT), PEJABAT PELAKSANA HARIAN (PLH) DAN PEJABAT YANG MENJALANKAN TUGAS (YMT) PADA UNIT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
1739	Keputusan Presiden	69	2003	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN, PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN, DAN PENGAWAS BENIH IKAN
1740	Kep Gubernur Jateng	7	2003	PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN (P4) DI PROPINSI JAWA TENGAH
1741	Kep Gubernur Jateng	70	2003	PERAWATAN, SANTUNAN CACAD, DAN UANG DUKA BAGI ANGGOTA HANSIP
1742	Kep Gubernur Jateng	71	2003	PEMBENTUKAN PEMBINA, PENGAWAS DAN PENGELOLA MASJID AGUNG PROPINSI JAWA TENGAH
1743	Kep Gubernur Jateng	72	2003	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN FLORA DAN FAUNA YANG TIDAK DILINDUNGI LINTAS KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH
1744	Keputusan Presiden	73	2003	PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
1745	Kep Gubernur Jateng	73	2003	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG TEMPAT PELELANGAN HASIL HUTAN
1746	Kep Gubernur Jateng	74	2003	BAGI HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI PEMBERIAN IJIN DISPENSASI KELEBIHAN MUATAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2003
1747	Kep Gubernur Jateng	75	2003	BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR PROPINSI JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2003
1748	Kep Gubernur Jateng	76	2003	BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PROPINSI JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2003
1749	Keputusan Presiden	76	2003	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 89 TAHUN 2002 TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK TAHUN 2003 YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
1750	Kep Gubernur Jateng	77	2003	BAGI HASIL PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS PEMBELIAN KAYU MELALUI PENJUALAN LANGSUNG DAN PENJUALAN DENGAN PERJANJIAN DARI PT. PERHUTANI (PERSERO) UNIT I JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2003
1751	Kep Gubernur Jateng	78	2003	PEMBAGIAN SEMENTARA HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2003
1752	Kep Gubernur Jateng	79	2003	PENDELEGASIAN WEWENANG MELAKSANAKAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
1753	Peraturan Pemerintah	8	2003	PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1754	Keputusan Presiden	80	2003	PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
1755	Kep Gubernur Jateng	80	2003	SUPLEMENT KEDUA KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 73 TABUN 2002 TENTANG STANDARISASI BlAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BlAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2003
1756	Kep Gubernur Jateng	81	2003	PEMBENTUKAN DEWAN GULA PROPINSI JAWA TENGAH
1757	Keputusan Presiden	81	2003	SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
1758	Keputusan Presiden	82	2003	TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
1759	Kep Gubernur Jateng	821.2/124/2003	2003	PENILAIAN/EVALUASI KINERJA PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
1760	Kep Gubernur Jateng	83	2003	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 30 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROPINSI JAWA TENGAH
1761	Keputusan Presiden	83	2003	SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK
1762	Kep Gubernur Jateng	84	2003	PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH ( TP - UKS ) PROPINSI JAWA TENGAH
1763	Keputusan Presiden	84	2003	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PEMERIKSA PAJAK, DAN PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
1764	Kep Gubernur Jateng	85	2003	PEMBAGIAN UANG PERANGSANG ATAS REALISASI PENERIMAAN PAJAK PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH
1765	Keputusan Presiden	85	2003	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DAN PEMERIKSA MEREK
1766	Kep Gubernur Jateng	86	2003	PEMBAGIAN UANG PERANGSANG ATAS REALISASI PENERIMAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN
1767	Keputusan Presiden	86	2003	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
1768	SE Gubernur Jawa Tengah	865/00960	2003	PENATAAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH PROP JAWA TENGAH
1769	Kep Gubernur Jateng	87	2003	PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II
1770	SE Gubernur Jawa Tengah	875.1/6332	2003	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 104 Tahun 2002 Tanggal 25 Desember 2002
1771	Kep KPU	88	2003	Panitia Pengawas Pemilihan Umum
1772	Keputusan Presiden	88	2003	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPPRES NOMOR 47 TAHUN 2002
1773	Keputusan Presiden	9	2003	Tim Koordinasi Telematika Indonesia
1774	Peraturan Pemerintah	9	2003	WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
1775	Kep Gubernur Jateng	91	2003	PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2003
1776	Kep Gubernur Jateng	93	2003	PEMBENTUKAN DEWAN EVALUASI KOTA (DEK) PROPINSI JAWA TENGAH
1777	Kep Gubernur Jateng	94	2003	PEMBENTUKAN BADAN AKREDITASI SEKOLAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2003-2007
1778	Keputusan Mendagri	95	2003	PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PADA SAAT MENJELANG DAN SESUDAH PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004
1779	Kep Gubernur Jateng	98	2003	PEMBERIAN TAMBAHAN BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2003 KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH
1780	Kep Gubernur Jateng	99	2003	PEMBERIAN KEKURANGAN BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2002 KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH
1781	Keputusan MPR	IV	2003	SUSUNAN, KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI KONSTITUSI
1782	Kep Ka Bapenas	KEP.011/M.PPN/02/2003	2003	PEDOMAN AKREDITASI DAN ALIH KREDIT PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL SUBSTANTIF PERENCANA
1783	Kep Ka Bapenas	KEP.013/M.PPN/02/ 2003	2003	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL PENJENJANGAN PERENCANA
1784	SE Menkes	KP.01.02.3.1.739	2003	PENEMPATAN TENAGA MEDIS MELALUI MASA BAKTI DAN CARA LAIN
1785	SE Dirjen Anggaran	SE-118/A/2003	2003	TATA CARA PERMINTAAN,PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN
1786	SE Menkeu	SE-187/MK.2/2003	2003	BATASAN UMUR PEMAKAIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS OPERASIONAL SEBAGAI DASAR USULAN PENGHAPUSAN
1787	SE Dirjen Anggaran	SE-188/A/2003	2003	PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
1788	SE Panwaslu	03/SE/PANWASLU/2004	2004	PENGAWASAN PENGGUNAAN FASILITAS JABATAN DALAM KAMPANYE
1789	Keputusan Presiden	1	2004	KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
1790	Instruksi Mendagri	1	2004	KONSOLIDASI DUKUNGAN PENYE LENGGARAAN PEMILU 2004 OLEH JAJARAN PEMERINTAH DAERAH
1791	Undang-Undang	1	2004	PERBENDAHARAAN NEGARA
1792	Peraturan Pemerintah Pengganti UU	1	2004	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
1793	Perda Prop. Jateng	1	2004	TATA CARA PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
1794	Peraturan Pemerintah	1	2004	Tata Cara Penyampaian Rencana Dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
1795	Undang-Undang	10	2004	PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1796	Keputusan Presiden	10	2004	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2003
1797	Keputusan Mendagri	106	2004	JABATAN PENELITI DILINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI
1798	Keputusan Presiden	107	2004	DEWAN PENGUPAHAN
1799	Surat Mendagri	111/982/Sj	2004	Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Pendaftaran Pemilih Untuk Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden.
1800	Kep Ka BKN	12	2004	TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
1801	Keputusan MENPAN	128	2004	JABATAN FUNGSIONAL PENELITI DAN ANGKA KREDITNYA
1802	Keputusan Presiden	13	2004	TUNJANGAN JABATAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS PENGGANTI MAHKAMAH PELAYARAN
1803	Keputusan MENPAN	135	2004	PEDOMAN UMUM EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
1804	Perda Prop. Jateng	14	2004	RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA PROPINSI JAWA TENGAH
1805	SE Mendagri	141-509-SJ -2004	2004	PEDOMAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG AKAN MENJA DI ANGGOTA/PENGURUS PARTAI POLITIK DAN/ATAU CALON ANGGOTA LEGISLATIF.
1806	Keputusan Mendagri	146	2004	PERMINTAAN CUTI, PENETAPAN STATUS NON AKTIF GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DAN PENETAPAN SEKRE TARIS DAERAH SEBAGAI PELAKSANA TUGAS PEMERINTAHAN DALAM RANGKA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
1807	Undang-Undang	15	2004	PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
1808	Peraturan Pemerintah	15	2004	PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL
1809	Keputusan Mendagri	152	2004	PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH
1810	SE Mendagri	155/563/SJ	2004	PELAKSANAAN PENGGUNAAN HAK-HAK DPRD SEBAGAI SUATU LEMBAGA
1811	Undang-Undang	16	2004	Kejaksaan Repoblik Indonesia
1812	Peraturan Pemerintah	16	2004	Peraturan Pemerintah Tentang Penatagunaan Tanah
1813	Peraturan Pemerintah	17	2004	Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
1814	Undang-Undang	18	2004	PERKEBUNAN
1815	Undang-Undang	19	2004	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG
1816	Keputusan Presiden	19	2004	Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi
1817	Undang-Undang	2	2004	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
1818	Perda Prop. Jateng	2	2004	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
1819	Peraturan Pemerintah	2	2004	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1820	Peraturan Pemerintah Pengganti UU	2	2004	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1821	Peraturan Pemerintah	20	2004	RENCANA KERJA PEMERINTAH
1822	Keputusan Presiden	21	2004	Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung
1823	Peraturan Pemerintah	21	2004	PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
1824	Kep Ka BKN	21	2004	TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI
1825	Kep Ka. Lembaga Informasi Nasional Nasional	22 / SK /KA.LIN	2004	ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA INFORMASI NASIONAL
1826	Peraturan Pemerintah	23	2004	BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
1827	Undang-Undang	23	2004	PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
1828	Peraturan Pemerintah	24	2004	KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
1829	Undang-Undang	24	2004	Undang-Undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
1830	Peraturan Pemerintah	25	2004	PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1831	Undang-Undang	25	2004	SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
1832	Keputusan Presiden	25	2004	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Perantara Hubungan Industrial, Dan Pengantar Kerja
1833	Keputusan Presiden	26	2004	Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 Sebagai Hari Yang Diliburkan
1834	Keputusan MENPAN	26	2004	PETUNJUK TEKNIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
1835	Peraturan Pemerintah	27	2004	TATA CARA PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH
1836	Undang-Undang	27	2004	Undang-Undang Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi
1837	Keputusan Presiden	28	2004	PERUBAHAN ATAS KEPUTUS AN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 1981 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANA MAN MODAL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 120 TAHUN 1999
1838	Undang-Undang	28	2004	Undang-Undang Tentang Peubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
1839	Kep Ka BPS	289	2004	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGANGKATAN, KENAIKAN PANGKAT/JABATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
1840	Undang-Undang	29	2004	Undang-Undang Tentang Praktik Kedokteran
1841	Kep Ka BPS	290	2004	STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
1842	Peraturan Pemerintah	3	2004	DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, DAERAH KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2005
1843	Undang-Undang	30	2004	Jabatan Notaris
1844	Undang-Undang	31	2004	PERIKANAN
1845	Peraturan Pemerintah	32	2004	PEDOMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1846	Undang-Undang	32	2004	Pemerintahan Daerah
1847	Undang-Undang	33	2004	Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
1848	Keputusan Presiden	33	2004	Tunjangan Hakim Pada Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer
1849	Undang-Undang	34	2004	TENTARA NASIONAL INDONESIA
1850	Keputusan Presiden	34	2004	Tunjangan Panitera Pada Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer
1851	Kep Ka BKN	35	2004	PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2004
1852	Kep KPU	35	2004	Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Tempat Pemungutan Suara
1853	Kep Ka BKN	35A	2004	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi, Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2004
1854	Kep Ka BKN	35B	2004	Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2004
1855	SKB Menag, Menakertrans dan Menpan	362/2004, KEP.119/MEN/VII/2004, SKB/02/M.PAN/7/2004	2004	Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2005
1856	Undang-Undang	37	2004	KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
1857	Peraturan Pemerintah	37	2004	Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik
1858	Kep KPU	37	2004	Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Tempat Pemungutan Suara
1859	Undang-Undang	39	2004	Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
1860	Undang-Undang	4	2004	Kekuasaan Kehakiman
1861	Perda Prop. Jateng	4	2004	POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1862	Keputusan Presiden	4	2004	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI
1863	Keputusan Presiden	40	2004	RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN 2004-2009
1864	Undang-Undang	40	2004	SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
1865	Peraturan Pemerintah	42	2004	PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGRI SIPIL
1866	Keputusan Presiden	42	2004	TUNJANGAN BAHAYA NUKLIR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
1867	Peraturan Pemerintah	45	2004	PERLINDUNGAN HUTAN
1868	Kep Menkes	477/MENKES/SK/IV/2004	2004	TARIP PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESER A PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI RUMAH SAKIT VERTIKAL
1869	Instruksi Presiden	5	2004	PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
1870	Undang-Undang	5	2004	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
1871	Keputusan Presiden	5	2004	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS
1872	Peraturan Pemerintah	55	2004	PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DlKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
1873	Keputusan Presiden	6	2004	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
1874	Keputusan MENPAN	61	2004	PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN
1875	Keputusan Presiden	61	2004	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
1876	Perda Prop. Jateng	7	2004	HARI JADI PROVINSI JAWA TENGAH
1877	Undang-Undang	7	2004	SUMBER DAYA AIR
1878	Keputusan Presiden	71	2004	PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2004
1879	Keputusan Presiden	8	2004	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2003
1880	Undang-Undang	8	2004	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
1881	Kep Gubernur Jateng	800.05/022/2004	2004	PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PROPINSI JAWA TENGAH
1882	Peraturan Pemerintah	9	2004	KAMPANYE PEMILIHAN UMUM OLEH PEJABAT NEGARA
1883	Perda Prop. Jateng	9	2004	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
1884	Keputusan Presiden	9	2004	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2003
1885	Undang-Undang	9	2004	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
1886	Instruksi Dirjen Anggaran	INS-01/ A	2004	PEMBAYARAN GAJI / PENSIUN / TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS TAHUN ANGGARAN 2004 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMAAN PENSIUN / TUNJANGAN
1887	Keputusan MENPAN	KEP/ 61/M.PAN/6/2004	2004	PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN
1888	Keputusan MENPAN	KEP/25/M.PAN/2/2004	2004	PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAH
1889	Keputusan MENPAN	KEP/26/M.PAN/2/2004	2004	PETUNJUK TEKNIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
1890	Keputusan MENPAN	KEP/46/M.PAN/4/2004	2004	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
1891	Peraturan Menaker	PER. 02/MEN/XII/2004	2004	PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA ASING
1892	SE Dirjen Anggaran	SE-109/A	2004	PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN DAN POLISI KEHUTANAN
1893	SE MENPAN	SE/ 26.1 /M.PAN/10	2004	PEDOMAN UMUM TATALAKSANA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
1894	SE MENPAN	SE/04/M.PAN/03/2004	2004	LARANGAN PNS DALAM KEGIATAN KAMPANYE PEMILU 2004
1895	SE MENPAN	SE/30/MEPAN/TO/2004	2004	PENINGKATAN PENGAWASAN DAN DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH
1896	Kepmen Kehutanan	SK. 132/Menhut-II/2004	2004	PEDOMAN UMUM PENYULUHAN KEHUTANAN
1897	Kepmen Kehutanan	SK.348/Menhut-VI/2004	2004	PENETAPAN JATAH PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI USAHA PEMANFAATAN HUTAN TANAMAN DALAM WILAYAH ERJA ERUM PERHUTANI UNTUK PERIODE TAHUN 2005
1898	Peraturan Pemerintah	1	2005	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
1899	Peraturan Presiden	1	2005	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL
1900	Peraturan Kepala BKN	10	2005	Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Calon Kepala Daerah/Calon Wakil Kepala Daerah
1901	Instruksi Presiden	10	2005	PENGHEMATAN ENERGI
1902	Peraturan Pemerintah	10	2005	PENGHITUNGAN JUMLAH HAK SUARA KREDITOR
1903	Peraturan Presiden	10	2005	UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTRIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA
1904	Peraturan Menkeu	10/PMK.03	2005	PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 447/KMK.03/2002 TENTANG BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
1905	Undang-Undang	11	2005	PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)
1906	Peraturan Pemerintah	11	2005	PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
1907	Instruksi Presiden	11	2005	PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI
1908	Peraturan Presiden	11	2005	PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPRES NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
1909	Peraturan Mendagri	12	2005	PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
1910	Instruksi Presiden	12	2005	PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN
1911	Undang-Undang	12	2005	PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)
1912	Peraturan Presiden	12	2005	PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
1913	Keputusan Mendagri	120-81	2005	PEDOMAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
1914	Undang-Undang	14	2005	GURU DAN DOSEN
1915	Peraturan Presiden	14	2005	KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG
1916	Peraturan Pemerintah	14	2005	Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah
1917	Peraturan Pemerintah	16	2005	PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
1918	Keputusan Presiden	16	2005	PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
1919	Peraturan Presiden	17	2005	KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL
1920	Peraturan Pemerintah	17	2005	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
1921	Peraturan Presiden	18	2005	KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
1922	Peraturan Pemerintah	19	2005	Standar Nasional Pendidikan
1923	Peraturan Pemerintah	2	2005	Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
1924	Undang-Undang	2	2005	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENJADI UNDANG-UNDANG
1925	Peraturan Pemerintah	20	2005	ALIH TEKNOLOGI KEKAYAAN INTELEKTUAL SERTA HASIL KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OLEH PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1926	Peraturan Mendagri	20	2005	PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1927	Peraturan Presiden	20	2005	TATA CARA PERMOHONAN, PEMERIKSAAN, DAN PENYELESAIAN BANDING MEREK
1928	Peraturan Kepala BKN	21	2005	Pedoman Pendataan Dan PengolahanTenaga Honorer Tahun 2005
1929	Peraturan Presiden	21	2005	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
1930	Peraturan Kepala BKN	22	2005	Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2005
1931	Peraturan Pemerintah	22	2005	PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
1932	Peraturan Pemerintah	23	2005	PENGELOLAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
1933	Peraturan Presiden	23	2005	SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
1934	Peraturan Pemerintah	24	2005	STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
1935	Peraturan Presiden	24	2005	TUNJANGAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
1936	Peraturan Pemerintah	25	2005	PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2005 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN
1937	Peraturan Presiden	26	2005	HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT
1938	Peraturan Pemerintah	27	2005	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
1939	Peraturan Presiden	28	2005	DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
1940	Peraturan Pemerintah	29	2005	BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
1941	Peraturan Pemerintah	3	2005	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
1942	Peraturan Pemerintah Pengganti UU	3	2005	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
1943	Undang-Undang	3	2005	SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL
1944	Peraturan Presiden	31	2005	SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET
1945	Peraturan Presiden	32	2005	PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
1946	Peraturan Pemerintah	32	2005	PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
1947	Peraturan Presiden	35	2005	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
1948	Peraturan Pemerintah	36	2005	PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
1949	Peraturan Pemerintah	37	2005	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1950	Peraturan Pemerintah	4	2005	Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata
1951	Peraturan Presiden	40	2005	STAF KHUSUS PRESIDEN
1952	Peraturan Presiden	40	2005	STAF KHUSUS PRESIDEN
1953	Peraturan Presiden	41	2005	TUNJANGAN JABATAN STRUKTURALDI LINGKUNGAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
1954	Peraturan Pemerintah	47	2005	Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap
1955	Peraturan Pemerintah	48	2005	Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil
1956	Peraturan Presiden	48	2005	TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
1957	Peraturan Presiden	49	2005	UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
1958	Peraturan Mendagri	5	2005	PEDOMAN PENILAIAN CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SERTA PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA.
1959	Peraturan Pemerintah	5	2005	Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan
1960	Peraturan Presiden	50	2005	LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONAL
1961	Peraturan Pemerintah	53	2005	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1962	Peraturan Pemerintah	54	2005	PINJAMAN DAERAH
1963	Peraturan Pemerintah	55	2005	DANA PERIMBANGAN
1964	Peraturan Pemerintah	56	2005	SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
1965	Peraturan Pemerintah	57	2005	HIBAH KEPADA DAERAH
1966	Peraturan Pemerintah	58	2005	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1967	Peraturan Presiden	58	2005	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI
1968	Peraturan Pemerintah	6	2005	Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
1969	Peraturan Presiden	61	2005	TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENG ELOLAAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
1970	Peraturan Presiden	62	2005	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUK AN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
1971	Peraturan Presiden	63	2005	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
1972	Peraturan Pemerintah	63	2005	SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
1973	Peraturan Presiden	64	2005	PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
1974	Peraturan Presiden	65	2005	KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
1975	Peraturan Presiden	65	2005	KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
1976	Peraturan Pemerintah	65	2005	PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
1977	Peraturan Pemerintah	66	2005	PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
1978	Peraturan Pemerintah	69	2005	PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/ DUDANYA
1979	Instruksi Presiden	7	2005	DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK KELANCARAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
1980	Peraturan Presiden	70	2005	PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
1981	Peraturan Presiden	70	2005	PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
1982	Peraturan Pemerintah	72	2005	DESA
1983	Peraturan Pemerintah	73	2005	KELURAHAN
1984	Peraturan Presiden	74	2005	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA TAHUN 2006
1985	Peraturan Pemerintah	76	2005	Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Dan Publikasi Informasi Atas Pengelolaan Surat Utang Negara
1986	Peraturan Pemerintah	79	2005	PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
1987	Undang-Undang	8	2005	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
1988	Peraturan Pemerintah	8	2005	TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
1989	Peraturan Presiden	8	2005	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
1990	Peraturan Presiden	81	2005	BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT
1991	Peraturan Presiden	9	2005	KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
1992	Peraturan Mendagri	9	2005	PEDOMAN BAGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
1993	SE MENPAN	SE/02/M.PAN/01/2005	2005	PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)
1994	SE MENPAN	SE/08.A/M.PAN/5/2005	2005	NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
1995	SE MENPAN	SE/08/M.PAN/3/2005	2005	NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
1996	SE MENPAN	SE/13/M.PAN/8/2005	2005	HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2005
1997	Peraturan Presiden	1	2006	PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEME RINAH NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
1998	Peraturan Pemerintah Pengganti UU	1	2006	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH
1999	Undang-Undang	10	2006	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
2000	Peraturan Mendagri	10	2006	PERPINDAHAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
2001	Peraturan Presiden	107	2006	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR
2002	Peraturan Presiden	108	2006	PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS RADIO REPUBLIK INDONESIA
2003	Peraturan Pemerintah	11	2006	PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
2004	Undang-Undang	11	2006	PEMERINTAHAN ACEH
2005	Undang-Undang	12	2006	KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
2006	Peraturan Mendagri	12	2006	KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI DAERAH
2007	Peraturan Pemerintah	12	2006	PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN TAS BARANG MEWAH
2008	Peraturan Presiden	12	2006	TUNJANGAN UMUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
2009	Peraturan Mendagri	13	2006	PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2010	Undang-Undang	13	2006	PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
2011	Peraturan Kepala BKN	13A	2006	PETUNJUK PENETAPAN NOMOR IDENTITAS PEGAWAI (NIP) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2005
2012	Undang-Undang	15	2006	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
2013	Peraturan Mendagri	15	2006	JENIS DAN BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH
2014	Peraturan Pemerintah	15	2006	PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA
2015	Peraturan Mendagri	16	2006	PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
2016	Undang-Undang	16	2006	SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN
2017	Peraturan Mendagri	17	2006	LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH
2018	Undang-Undang	17	2006	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
2019	Peraturan Pemerintah	17	2006	PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/ KEMERDEKAAN
2020	Peraturan Kepala BKN	18	2006	TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN UMUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
2021	Undang-Undang	19	2006	DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
2022	Peraturan Kepala BKN	19	2006	ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
2023	Peraturan Mendagri	2	2006	PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2006
2024	Peraturan Presiden	2	2006	PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001 KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA
2025	Peraturan Pemerintah	20	2006	IRIGASI
2026	Peraturan Bersama Menkes-BKN	20	2006	PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN DAN ANGKA KREDITNYA
2027	Undang-Undang	23	2006	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2028	Peraturan Pemerintah	25	2006	PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2006 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN
2029	Peraturan Mendagri	26	2006	PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
2030	Peraturan Menkeu	26	2006	TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN UMUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBUK INDONESIA, DAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
2031	Peraturan Mendagri	28	2006	PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
2032	Peraturan Presiden	28	2006	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN
2033	Peraturan Pemerintah	29	2006	HAK KEUANGAN, KEDUDUKAN PROTOKOL DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
2034	Peraturan Presiden	29	2006	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
2035	Undang-Undang	3	2006	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
2036	Peraturan Presiden	3	2006	TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL
2037	Peraturan Mendagri	30	2006	TATACARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA KEPADA DESA
2038	Peraturan Presiden	30	2006	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, DAN TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN
2039	Peraturan Mendagri	31	2006	PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN
2040	Peraturan Presiden	31	2006	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN
2041	Peraturan Mendagri	32	2006	PEDOMAN ADMINISTRASI DESA
2042	Peraturan Presiden	32	2006	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI
2043	Peraturan Presiden	33	2006	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
2044	Peraturan Presiden	37	2006	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERU N DANG-U N DANGAN
2045	Peraturan Presiden	37	2006	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2046	Peraturan Presiden	39	2006	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN
2047	Keputusan Presiden	4	2006	PEMBENTUKAN TIM NASIONAL PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
2048	Peraturan Pemerintah	4	2006	PENYELENGGARAAN DAN KERJASAMA PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
2049	Peraturan Presiden	40	2006	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DAN PUSTAKAWAN
2050	Peraturan Presiden	41	2006	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN
2051	Peraturan Pemerintah	42	2006	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
2052	Peraturan Presiden	42	2006	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN
2053	Peraturan Presiden	43	2006	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA
2054	Peraturan Presiden	43	2006	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA
2055	Peraturan Presiden	44	2006	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
2056	Peraturan Presiden	45	2006	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
2057	Peraturan Presiden	46	2006	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK, PEMERIKSA BEA DAN CUKAI, DAN PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
2058	Peraturan Gubernur	47	2006	SISTEM KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
2059	Peraturan Presiden	47	2006	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS
2060	Peraturan Presiden	48	2006	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
2061	Peraturan Presiden	49	2006	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
2062	Peraturan Presiden	5	2006	KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
2063	Peraturan Presiden	50	2006	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI
2064	Peraturan Presiden	51	2006	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR
2065	Peraturan Presiden	52	2006	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA
2066	Peraturan Presiden	53	2006	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2067	Peraturan Presiden	54	2006	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL
2068	Peraturan Presiden	55	2006	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA
2069	Peraturan Presiden	56	2006	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
2070	Peraturan Presiden	57	2006	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA
2071	Peraturan Kepala BKN	58	2006	TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN, ANDALAN SIARAN, DAN ADIKARA SIARAN
2072	Peraturan Presiden	58	2006	TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2073	Peraturan Pemerintah	6	2006	PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
2074	Undang-Undang	6	2006	PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE FINANCING OF TERRORISM, 1999 (KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME, 1999)
2075	Peraturan Presiden	60	2006	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
2076	Peraturan Presiden	61	2006	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT GUNUNGAPI
2077	Peraturan Presiden	62	2006	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN, ANDALAN SIARAN, DAN ADIKARA SIARAN
2078	Peraturan Kepala BKN	63	2006	TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT SEBAGAI PETUGAS PEMASYARAKATAN
2079	Peraturan Presiden	63	2006	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI PENERBANGAN
2080	Peraturan Presiden	66	2006	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2081	Peraturan Presiden	67	2006	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2082	Peraturan Presiden	69	2006	TUNJANGAN DOSEN
2083	Peraturan Pemerintah	7	2006	JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KESEHATAN
2084	Undang-Undang	7	2006	PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI, 2003)
2085	Peraturan Mendagri	7	2006	STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KER]A PEMERINTAHAN DAERAH
2086	Peraturan Presiden	70	2006	DANA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1427 H/2006 M
2087	Peraturan Gubernur	71	2006	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007
2088	Peraturan Presiden	73	2006	TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2089	Peraturan Presiden	73	2006	TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2090	Peraturan Presiden	79	2006	PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
2091	Peraturan Pemerintah	8	2006	PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
2092	Peraturan Presiden	8	2006	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPRES NO. 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
2093	Peraturan Presiden	80	2006	HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS TIM KOORDINASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
2094	Peraturan Presiden	85	2006	PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
2095	Peraturan Presiden	88	2006	TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN ALAM PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT SEBAGAl PETUGAS PEMASYARAKATAN
2096	Peraturan Menlu	9	2006	PANDUAN UMUM TATA CARA HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH
2097	Peraturan Bersama Menag & Mendagri	9/2006 dan 8/2006	2006	PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT
2098	Peraturan Gubernur	91	2006	PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (TKP2KPA) PROVINSI JAWA TENGAH
2099	Peraturan Pemerintah	92	2006	PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA
2100	Peraturan Presiden	92	2006	PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
2101	Peraturan Gubernur	94	2006	PEMBENTUKAN KOMITE AKSI PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK DI PROVINSI JAWA TENGAH
2102	Keputusan MENPAN	KEP/169 /M.PAN/10/2006	2006	FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2006
2103	SE Dirjen Anggaran	S-6053/PB/2006	2006	Penjelasan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-26/PB/2006 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia
2104	Peraturan Pemerintah	1	2007	FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
2105	Peraturan Pemerintah	10	2007	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA
2106	Keputusan MENPAN	11	2007	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGAR
2107	Peraturan Pemerintah	14	2007	PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA/DUDANYA
2108	Peraturan Pemerintah	15	2007	TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI KETENAGAKERJAAN DAN PENYUSUNAN SERTA PELAKSANAAN PERENCANAAN TENAGA KERJA
2109	Peraturan Presiden	16	2007	GAJI DAN PENGHASILAN SERTA HAK LAINNYA YANG SAH BAGI KETUA DAN ANGGOTA KOMITE BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
2110	Peraturan Pemerintah	16	2007	PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN
2111	Peraturan Pemerintah	17	2007	PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA
2112	Undang-Undang	17	2007	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
2113	Peraturan Pemerintah	18	2007	PENDANAAN KEOLAHRAGAAN
2114	Peraturan Mendagri	2	2007	ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
2115	Peraturan Pemerintah	2	2007	TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN
2116	Peraturan Pemerintah	20	2007	PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH
2117	Undang-Undang	21	2007	PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
2118	Peraturan Pemerintah	21	2007	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2119	Peraturan Pemerintah	22	2007	NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
2120	Peraturan Kepala BKN	22	2007	NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
2121	Undang-Undang	22	2007	PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
2122	Peraturan Pemerintah	23	2007	DAERAH HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2123	Undang-Undang	24	2007	PENANGGULANGAN BENCANA
2124	Peraturan Presiden	24	2007	TUNJANGAN PANITERA
2125	Undang-Undang	25	2007	PENANAMAN MODAL
2126	Peraturan Pemerintah	25	2007	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
2127	Peraturan Presiden	25	2007	UNJANGAN JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI
2128	Undang-Undang	26	2007	PENATAAN RUANG
2129	Peraturan Presiden	26	2007	TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL
2130	Undang-Undang	27	2007	PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
2131	Peraturan Presiden	27	2007	TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
2132	Peraturan Pemerintah	28	2007	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA
2133	Undang-Undang	28	2007	PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
2134	Peraturan Presiden	28	2007	TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2135	Undang-Undang	29	2007	PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
2136	Peraturan Pemerintah	29	2007	PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA
2137	Peraturan Presiden	29	2007	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
2138	Peraturan Pemerintah	3	2007	LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT
2139	Undang-Undang	30	2007	ENERGI
2140	Peraturan Pemerintah	30	2007	PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN
2141	Peraturan Presiden	30	2007	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI
2142	Peraturan Presiden	31	2007	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN
2143	Peraturan Presiden	32	2007	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN, PENGAWAS BENIH TANAMAN, PENGAWAS BIBIT TERNAK, MEDIK VETERINER, PARAMEDIK VETERINER, PENGAWAS PERIKANAN, PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN, DAN PENGAWAS BENIH IKAN
2144	Peraturan Presiden	33	2007	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN
2145	Peraturan Pemerintah	34	2007	PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2007 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN
2146	Peraturan Presiden	34	2007	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN
2147	Peraturan Presiden	35	2007	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
2148	Peraturan Presiden	36	2007	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, DAN TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN
2149	Peraturan Pemerintah	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2150	Peraturan Pemerintah	38	2007	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2151	Peraturan Pemerintah	39	2007	PENGELOLAAN UANG NEGARA/DAERAH
2152	Undang-Undang	39	2007	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI
2153	Peraturan Kepala BKN	39	2007	TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
2154	Peraturan Presiden	39	2007	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
2155	Peraturan Presiden	4	2007	PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2007
2156	Undang-Undang	40	2007	PERSEROAN TERBATAS
2157	Peraturan Pemerintah	41	2007	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
2158	Peraturan Pemerintah	42	2007	WARALABA
2159	Undang-Undang	43	2007	PERPUSTAKAAN
2160	Peraturan Pemerintah	43	2007	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
2161	Peraturan Kepala BKN	43	2007	TATA CARA PERMINTAAN, PENETAPAN, DAN PENGGUNAAN NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
2162	Peraturan Pemerintah	45	2007	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
2163	Peraturan Presiden	45	2007	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN
2164	Peraturan Presiden	46	2007	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
2165	Peraturan Presiden	48	2007	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN
2166	Peraturan Presiden	5	2007	PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2005 KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2007
2167	Peraturan Mendagri	50	2007	KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
2168	Peraturan Pemerintah	50	2007	TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH
2169	Peraturan Presiden	51	2007	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
2170	Peraturan Presiden	52	2007	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
2171	Peraturan Presiden	53	2007	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK, PEMERIKSA BEA DAN CUKAI, DAN PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
2172	Peraturan Pemerintah	54	2007	PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK
2173	Peraturan Presiden	54	2007	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS
2174	Peraturan Pemerintah	55	2007	PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN
2175	Peraturan Presiden	55	2007	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
2176	Peraturan Pemerintah	56	2007	SANTUNAN DAN TUNJANGAN CACAT PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
2177	Peraturan Presiden	58	2007	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR
2178	Peraturan Presiden	59	2007	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA
2179	Peraturan Presiden	6	2007	PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI
2180	Peraturan Pemerintah	6	2007	TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN
2181	Peraturan Presiden	60	2007	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2182	Peraturan Presiden	61	2007	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL
2183	Peraturan Presiden	62	2007	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA
2184	Peraturan Presiden	63	2007	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
2185	Peraturan Pemerintah	64	2007	PENYESUAIAN PENSIUN EKS PEGAWAI NEGERI SIPlL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
2186	Peraturan Presiden	64	2007	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA
2187	Peraturan Presiden	65	2007	TUNJANGAN DOSEN
2188	Peraturan Presiden	66	2007	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
2189	Peraturan Presiden	67	2007	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT GUNUNGAPI
2190	Peraturan Presiden	72	2007	TUNJANGAN PETUGAS PEMASYARAKATAN
2191	Peraturan Pemerintah	77	2007	LAMBANG DAERAH
2192	Peraturan Mendagri	77	2007	PEMBERIAN IZIN CUTI KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI
2193	Peraturan Pemerintah	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH
2194	Peraturan Pemerintah	8	2007	INVESTASI PEMERINTAH
2195	Peraturan MENPAN	9	2007	PEDOMAN UMUM PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
2196	Peraturan Pemerintah	9	2007	PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
2197	Peraturan Presiden	95	2007	PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
2198	Peraturan Pemerintah	1	2008	INVESTASI PEMERINTAH
2199	Perda Prop. Jateng	1	2008	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2200	Perda Prop. Jateng	10	2008	ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2201	Undang-Undang	10	2008	PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2202	Peraturan Pemerintah	10	2008	PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
2203	Peraturan Mendagri	10	2008	PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
2204	Peraturan Gubernur	100	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Provinsi Jawa Tengah
2205	Peraturan Gubernur	101	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah
2206	Peraturan Gubernur	102	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah
2207	Peraturan Gubernur	103	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah
2208	Peraturan Gubernur	104	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah
2209	Peraturan Gubernur	105	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
2210	Undang-Undang	11	2008	INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
2211	Peraturan MENPAN	11	2008	JABATAN FUNGSIONAL PSIKOLOG KLINIS DAN ANGKA KREDITNYA
2212	Peraturan MENPAN	12	2008	JABATAN FUNGSIONAL FISIKAWAN MEDIS DAN ANGKA KREDITNYA
2213	Peraturan Mendagri	12	2008	PEDOMAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
2214	Undang-Undang	12	2008	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
2215	Undang-Undang	13	2008	Penyelenggaraan Ibadah Haji
2216	Undang-Undang	14	2008	KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
2217	Peraturan Pemerintah	14	2008	PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
2218	Peraturan Mendagri	15	2008	PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH
2219	Undang-Undang	15	2008	Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana)
2220	Peraturan Pemerintah	16	2008	PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
2221	Undang-Undang	17	2008	PELAYARAN
2222	Undang-Undang	18	2008	PENGELOLAAN SAMPAH
2223	Peraturan Pemerintah	19	2008	KECAMATAN
2224	Peraturan Mendagri	19	2008	PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
2225	Undang-Undang	19	2008	SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
2226	Peraturan MENPAN	2	2008	JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN DAN ANGKA KREDITNYA
2227	Undang-Undang	2	2008	PARTAI POLITIK
2228	Perda Prop. Jateng	2	2008	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
2229	Peraturan Mendagri	20	2008	PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Dl DAERAH
2230	Peraturan Pemerintah	20	2008	TATA CARA PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT, PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA, SERTA HAK JABATAN FUNGSIONAL JAKSA YANG TERKENA PEMBERHENTIAN
2231	Undang-Undang	20	2008	USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
2232	Peraturan Pemerintah	21	2008	PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
2233	Undang-Undang	21	2008	PERBANKAN SYARIAH
2234	Peraturan Mendagri	21	2008	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5O TAHUN 2OO7 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2O07 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
2235	Peraturan Pemerintah	22	2008	PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
2236	Peraturan Pemerintah	26	2008	RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
2237	Peraturan Pemerintah	3	2008	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN
2238	Perda Prop. Jateng	3	2008	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005-2025
2239	Peraturan Gubernur	32	2008	PEMBENTUKAN KELOMPOK JABATAN STAF KHUSUS, DAN STAF PRIBADI GUBERNUR JAWA TENGAH
2240	Peraturan Pemerintah	32	2008	PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA
2241	Peraturan Gubernur	33	2008	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH
2242	Peraturan Pemerintah	33	2008	PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN
2243	Peraturan Bersama Menkes-BKN	34	2008	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
2244	Peraturan Gubernur	34	2008	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
2245	Peraturan Pemerintah	34	2008	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA
2246	Peraturan Gubernur	35	2008	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA TENGAH
2247	Peraturan Pemerintah	35	2008	PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2008 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN
2248	Undang-Undang	35	2008	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA MENJADI UNDANG-UNDANG
2249	Peraturan Gubernur	36	2008	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH
2250	Undang-Undang	36	2008	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
2251	Undang-Undang	37	2008	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
2252	Peraturan Gubernur	37	2008	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
2253	Peraturan Pemerintah	38	2008	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
2254	Undang-Undang	39	2008	KEMENTERIAN NEGARA
2255	Peraturan Gubernur	39	2008	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH
2256	Peraturan Pemerintah	39	2008	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN
2257	Peraturan Mendagri	4	2008	PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
2258	Peraturan Gubernur	40	2008	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2259	Undang-Undang	40	2008	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
2260	Peraturan Gubernur	41	2008	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH
2261	Peraturan Pemerintah	41	2008	PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
2262	Peraturan Gubernur	42	2008	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
2263	Undang-Undang	42	2008	PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
2264	Peraturan Pemerintah	42	2008	PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
2265	Peraturan Pemerintah	43	2008	AIR TANAH
2266	Peraturan Gubernur	43	2008	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH
2267	Undang-Undang	43	2008	WILAYAH NEGARA
2268	Peraturan Gubernur	44	2008	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH
2269	Peraturan Pemerintah	44	2008	PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN
2270	Undang-Undang	44	2008	PORNOGRAFI
2271	Peraturan Gubernur	45	2008	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH
2272	Peraturan Pemerintah	45	2008	PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH
2273	Peraturan Gubernur	46	2008	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TENGAH
2274	Peraturan Pemerintah	46	2008	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
2275	Peraturan Gubernur	47	2008	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TENGAH
2276	Peraturan Pemerintah	47	2008	WAJIB BELAJAR
2277	Peraturan Gubernur	48	2008	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH
2278	Peraturan Pemerintah	48	2008	PENDANAAN PENDIDIKAN
2279	Peraturan Gubernur	49	2008	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH
2280	Peraturan Pemerintah	49	2008	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
2281	Perda Prop. Jateng	5	2008	ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2282	Peraturan Mendagri	5	2008	PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI
2283	Peraturan Gubernur	50	2008	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH
2284	Peraturan Gubernur	51	2008	ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGUJIAN DAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TENGAH
2285	Peraturan Gubernur	52	2008	ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
2286	Peraturan Gubernur	53	2008	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT STATISTIK, PENGENDALIAN DAN EVALUASI SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2287	Peraturan Gubernur	54	2008	ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN DAERAH SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2288	Peraturan Pemerintah	58	2008	HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA MANTAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH BESERTA JANDA/DUDANYA
2289	Peraturan Gubernur	59	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
2290	Peraturan MENPAN	6	2008	JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL DAN ANGKA KREDITNYA
2291	Peraturan Mendagri	6	2008	KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2292	Perda Prop. Jateng	6	2008	ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2293	Peraturan Pemerintah	6	2008	PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
2294	Peraturan Gubernur	60	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
2295	Peraturan Pemerintah	60	2008	SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2296	Peraturan Gubernur	61	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah
2297	Peraturan Gubernur	62	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2298	Peraturan Pemerintah	63	2008	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN
2299	Peraturan Gubernur	63	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
2300	Peraturan Gubernur	64	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
2301	Peraturan Gubernur	65	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja ,Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah
2302	Peraturan Pemerintah	65	2008	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
2303	Peraturan Gubernur	66	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
2304	Peraturan Gubernur	67	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah
2305	Peraturan Gubernur	68	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Jawa Tengah
2306	Peraturan Gubernur	69	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
2307	Peraturan Pemerintah	7	2008	DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
2308	Peraturan MENPAN	7	2008	JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER DAN ANGKA KREDIT
2309	Peraturan Kepala BKN	7	2008	Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik
2310	Peraturan Presiden	7	2008	KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA
2311	Perda Prop. Jateng	7	2008	ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2312	Peraturan Mendagri	7	2008	PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
2313	Peraturan Gubernur	70	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
2314	Peraturan Gubernur	71	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah
2315	Peraturan Gubernur	72	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah
2316	Peraturan Gubernur	73	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah
2317	Peraturan Pemerintah	74	2008	GURU
2318	Peraturan Gubernur	74	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah
2319	Peraturan Gubernur	75	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
2320	Peraturan Gubernur	76	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi Jawa Tengah
2321	Peraturan Gubernur	77	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah
2322	Peraturan Gubernur	78	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
2323	Peraturan Gubernur	79	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
2324	Peraturan MENPAN	8	2008	JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN APOTEKER DAN ANGKA KREDITNYA
2325	Perda Prop. Jateng	8	2008	ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2326	Peraturan Mendagri	8	2008	PEJABAT PENGAWAS PEMERINTAH Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
2327	Peraturan Pemerintah	8	2008	TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
2328	Peraturan Gubernur	80	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
2329	Peraturan Gubernur	81	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
2330	Peraturan Gubernur	82	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
2331	Peraturan Gubernur	83	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
2332	Peraturan Gubernur	84	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
2333	Peraturan Gubernur	85	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyrakat Provinsi Jawa Tengah
2334	Peraturan Gubernur	86	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah
2335	Peraturan Gubernur	87	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
2336	Peraturan Gubernur	88	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
2337	Peraturan Gubernur	89	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah
2338	Peraturan MENPAN	9	2008	JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BUDAYA DAN ANGKA KREDITN
2339	Perda Prop. Jateng	9	2008	ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TENGAH
2340	Undang-Undang	9	2008	Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia
2341	Peraturan Mendagri	9	2008	PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
2342	Peraturan Pemerintah	9	2008	TATA CARA DAN MEKANISME PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN /ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
2343	Peraturan Gubernur	90	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah
2344	Peraturan Gubernur	91	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah
2345	Peraturan Gubernur	92	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
2346	Peraturan Gubernur	93	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah DR.Moewardi Provinsi Jawa Tengah
2347	Peraturan Gubernur	94	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. Margono Soekardjo Provinsi Jawa Tengah
2348	Peraturan Gubernur	95	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah
2349	Peraturan Gubernur	96	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah
2350	Peraturan Gubernur	97	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah DR.Amino Gondhohutomo Provinsi Jawa Tengah
2351	Peraturan Gubernur	98	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah DR.RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah
2352	Peraturan Gubernur	99	2008	Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah
2353	Peraturan Pemerintah	1	2009	Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
2354	Perda Prop. Jateng	1	2009	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
2355	Undang-Undang	10	2009	KEPARIWISATAAN
2356	Peraturan Pemerintah	10	2009	PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA
2357	Undang-Undang	11	2009	KESEJAHTERAAN SOSIAL
2358	Peraturan Gubernur	11	2009	PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
2359	Perda Prop. Jateng	11	2009	PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI JAWA TENGAH
2360	Peraturan Pemerintah	11	2009	PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN
2361	Peraturan Gubernur	12	2009	PEDOMAN PEMERIKSAAN REGULER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
2362	SEB Ka BAKN dan Ketua LIPI	12	2009	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 3719/D/2004 DAN NOMOR 60 TAHUN 2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI DAN ANGKA KREDITNYA
2363	Peraturan Pemerintah	12	2009	PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA
2364	Peraturan MENPAN	14	2009	JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DAN ANGKA KREDITNYA
2365	Peraturan Pemerintah	14	2009	TATA CARA BAGI PEJABAT NEGARA DALAM MELAKSANAKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
2366	Peraturan Gubernur	15	2009	PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, DAN KENAIKAN PANGKAT REGULER KE PEMBINA GOLONGAN RUANG IV/A KE ATAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
2367	Peraturan MENPAN	16	2009	JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA
2368	Undang-Undang	16	2009	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG
2369	Peraturan Presiden	16	2009	PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN
2370	Undang-Undang	17	2009	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
2371	Peraturan Presiden	17	2009	PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
2372	Undang-Undang	18	2009	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2373	Peraturan Gubernur	19	2009	ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS PROVINSI KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
2374	Undang-Undang	20	2009	GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN
2375	Peraturan Presiden	20	2009	SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
2376	Peraturan Pemerintah	21	2009	PERUBAHAN RELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2377	Peraturan Presiden	21	2009	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010
2378	Undang-Undang	22	2009	LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
2379	Peraturan Pemerintah	23	2009	PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2380	Peraturan Presiden	24	2009	PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS
2381	Undang-Undang	25	2009	PELAYANAN PUBLIK
2382	Undang-Undang	26	2009	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009
2383	Undang-Undang	27	2009	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2384	Undang-Undang	28	2009	PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
2385	Undang-Undang	29	2009	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN
2386	Perda Prop. Jateng	3	2009	PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK
2387	Undang-Undang	3	2009	PERUBAHAN KEDUA UU 14-1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
2388	Undang-Undang	30	2009	KETENAGALISTRIKAN
2389	Undang-Undang	31	2009	METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
2390	Peraturan Mendagri	31	2009	PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
2391	Undang-Undang	32	2009	PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2392	Undang-Undang	33	2009	PERFILMAN
2393	Undang-Undang	34	2009	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MENJADI UNDANG-UNDANG
2394	Undang-Undang	35	2009	NARKOTIKA
2395	Undang-Undang	36	2009	KESEHATAN
2396	Peraturan Pemerintah	36	2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG HAK KEUANGAN, KEDUDUKAN PROTOKOL, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
2397	Peraturan Pemerintah	37	2009	DOSEN
2398	Undang-Undang	37	2009	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN MENJADI UNDANG-UNDANG
2399	Undang-Undang	38	2009	POS
2400	Undang-Undang	39	2009	KAWASAN EKONOMI KHUSUS
2401	Perda Prop. Jateng	4	2009	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008-2013
2402	Undang-Undang	40	2009	KEPEMUDAAN
2403	Peraturan Pemerintah	41	2009	TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR
2404	Peraturan Pemerintah	42	2009	PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2009 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN
2405	Undang-Undang	42	2009	PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
2406	Peraturan Presiden	42	2009	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PSIKOLOG KLINIS, FISIKAWAN MEDIS, DAN DOKTER PENDIDIK KLINIS
2407	Undang-Undang	43	2009	KEARSIPAN
2408	Peraturan Pemerintah	43	2009	PEMBIAYAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN
2409	Peraturan Pemerintah	44	2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL
2410	Undang-Undang	44	2009	RUMAH SAKIT
2411	Undang-Undang	45	2009	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
2412	Peraturan Mendiknas	46	2009	PEDOMAN UMUM EJAAN BAHASA INDONESIA YANG DISEMPURNAKAN
2413	Undang-Undang	46	2009	PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
2414	Undang-Undang	47	2009	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010
2415	Peraturan Pemerintah	47	2009	PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
2416	Undang-Undang	48	2009	KEKUASAAN KEHAKIMAN
2417	Peraturan Pemerintah	48	2009	PERIZINAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI YANG BERISIKO TINGGI DAN BERBAHAYA
2418	Undang-Undang	49	2009	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
2419	Peraturan Pemerintah	49	2009	TATA CARA PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI
2420	Peraturan Pemerintah	5	2009	BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
2421	Undang-Undang	50	2009	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
2422	Peraturan Pemerintah	51	2009	PEKERJAAN KEFARMASIAN
2423	Undang-Undang	51	2009	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
2424	Peraturan Presiden	53	2009	DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2010
2425	Peraturan Presiden	54	2009	UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
2426	Peraturan Pemerintah	56	2009	PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN
2427	Peraturan Pemerintah	58	2009	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH ACEH DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA DI ACEH
2428	Peraturan Pemerintah	59	2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
2429	Peraturan Pemerintah	60	2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN
2430	Peraturan Pemerintah	61	2009	KEPELABUHANAN
2431	Peraturan Pemerintah	62	2009	HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI YUDISIAL, SERTA MANTAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI YUDISIAL BESERTA JANDA/DUDANYA
2432	Peraturan Pemerintah	63	2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
2433	Peraturan Pemerintah	68	2009	TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS
2434	Peraturan Pemerintah	70	2009	KONSERVASI ENERGI
2435	Peraturan Pemerintah	72	2009	LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API
2436	Peraturan Pemerintah	8	2009	PERUBAHAN KE SEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
2437	SE Gubernur Jawa Tengah	875.1/23605	2009	22 Desember 2009
2438	Undang-Undang	9	2009	BADAN HUKUM PENDIDIKAN
2439	Peraturan Pemerintah	9	2009	PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
2440	Peraturan Pemerintah	1	2010	DEWAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN
2441	Perda Prop. Jateng	1	2010	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013
2442	Peraturan Kepala BKN	10	2010	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
2443	Peraturan Pemerintah	10	2010	TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
2444	Undang-Undang	11	2010	CAGAR BUDAYA
2445	Peraturan Pemerintah	11	2010	PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR
2446	Undang-Undang	12	2010	GERAKAN PRAMUKA
2447	Undang-Undang	13	2010	HORTIKULTURA
2448	Peraturan Pemerintah	14	2010	PENDIDIKAN KEDINASAN
2449	Peraturan Bersama Mendiknas-BKN	14	2010	PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA
2450	Peraturan Gubernur	142	2010	PENDELEGASIAN WEWENANG MENETAPKAN DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN SERTA SURAT-SURAT LAINNYA BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
2451	Peraturan Pemerintah	15	2010	PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
2452	Peraturan Pemerintah	17	2010	PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
2453	Peraturan Pemerintah	19	2010	TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI
2454	Peraturan Gubernur	2	2010	PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 1976 TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI DALAM WILAYAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
2455	Perda Prop. Jateng	2	2010	PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 1976 TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI DALAM WILAYAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
2456	Undang-Undang	2	2010	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010
2457	Peraturan Kepala BKN	21	2010	KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
2458	Peraturan Bersama Mendagri - BKN	22	2010	PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
2459	Peraturan Pemerintah	25	2010	PERUBAHAN KEDUABELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
2460	Peraturan Mendagri	26	2010	PENGGUNAAN SENJATA API BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2461	Peraturan Pemerintah	26	2010	PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
2462	Peraturan Mendagri	27	2010	PEDOMAN PELAPORAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2463	Peraturan Pemerintah	27	2010	PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2464	Peraturan Pemerintah	28	2010	PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
2465	Peraturan Pemerintah	29	2010	PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
2466	Undang-Undang	3	2010	PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
2467	Peraturan Bersama Mendiknas-BKN	3	2010	PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA
2468	Peraturan Bersama Mendagri - BKN	3	2010	PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
2469	Peraturan Pemerintah	30	2010	PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2470	Peraturan Pemerintah	31	2010	PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA
2471	Peraturan Pemerintah	32	2010	PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN
2472	Peraturan Pemerintah	33	2010	PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA
2473	Peraturan Pemerintah	34	2010	PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS PENETAPAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG
2474	Peraturan Pemerintah	35	2010	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN
2475	Peraturan Pemerintah	38	2010	BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA
2476	Peraturan Pemerintah	39	2010	ADMINISTRASI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
2477	Peraturan Kepala BKN	4	2010	PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS FORMASI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
2478	Peraturan Pemerintah	4	2010	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI
2479	Peraturan Pemerintah	40	2010	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
2480	Peraturan Pemerintah	42	2010	HAK-HAK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2481	Peraturan Pemerintah	43	2010	TATA CARA PENETAPAN KAWASAN KHUSUS
2482	Peraturan Pemerintah	44	2010	PREKURSOR
2483	Peraturan Pemerintah	47	2010	JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
2484	Peraturan Pemerintah	5	2010	KENAVIGASIAN
2485	Perda Prop. Jateng	5	2010	PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
2486	Undang-Undang	5	2010	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI
2487	Peraturan Presiden	5	2010	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2010 - 2014
2488	Peraturan Pemerintah	50	2010	JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2489	Peraturan Pemerintah	53	2010	DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
2490	Peraturan Presiden	54	2010	PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
2491	Perda Prop. Jateng	6	2010	RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 - 2029
2492	Peraturan Pemerintah	6	2010	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2493	Perda Prop. Jateng	7	2010	PENANAMAN MODAL DI PROVINSI JAWA TENGAH
2494	Undang-Undang	7	2010	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009
2495	Peraturan Pemerintah	7	2010	PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II
2496	Peraturan Gubernur	79	2010	PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
2497	Peraturan Kepala BKN	8	2010	PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS FORMASI PENYULUH KEHUTANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
2498	Undang-Undang	8	2010	PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
2499	Peraturan Pemerintah	8	2010	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN STATUS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL
2500	SE Gubernur Jawa Tengah	800/22248	2010	Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 142 Tahun 2010
2501	Peraturan Gubernur	85	2010	TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
2502	Peraturan Gubernur	85	2010	Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Provinsi Jawa Tengah
2503	Undang-Undang	9	2010	KEPROTOKOLAN
2504	Peraturan Kepala BKN	9	2010	PEDOMAN UJIAN PENYARIANGAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
2505	Peraturan Gubernur	91	2010	PEDOMAN PEMBAYARAN GAJI DAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
2506	Undang-Undang	1	2011	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2507	Perda Prop. Jateng	1	2011	RETRIBUSI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2508	Peraturan Mendagri	11	2011	PEDOMAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH, DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2509	Peraturan Pemerintah	11	2011	PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
2510	Undang-Undang	12	2011	PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2511	Peraturan Pemerintah	12	2011	PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
2512	Peraturan Mendagri	13	2011	PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
2513	Peraturan Pemerintah	13	2011	PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2514	Peraturan Pemerintah	14	2011	PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
2515	Peraturan Kepala BKN	18	2011	PEDOMAN PENGELOLAAN TATA NASKAH KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
2516	Perda Prop. Jateng	2	2011	PAJAK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2517	Undang-Undang	2	2011	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
2518	Peraturan Pemerintah	21	2011	PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH
2519	Peraturan Mendagri	21	2011	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2520	Peraturan Mendagri	22	2011	PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
2521	Peraturan Mendagri	23	2011	PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
2522	Peraturan Pemerintah	23	2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI
2523	Peraturan Pemerintah	24	2011	BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
2524	Peraturan Mendagri	24	2011	PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI
2525	Peraturan Mendagri	25	2011	PEDOMAN PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2526	Peraturan Pemerintah	25	2011	PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA
2527	SE Kepala BKN	26	2011	HUKUMAN DISIPLIN BAGI PNS YANG MELANGGAR PP NOMOR 10 TAHUN 1983 Jo. PP NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS
2528	Peraturan Mendagri	27	2011	JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2529	Peraturan Mendagri	28	2011	PEDOMAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM MEMBANTU MENINGKATKAN DAN MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2530	Keputusan Presiden	28	2011	PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL
2531	Peraturan Mendagri	29	2011	PEDOMAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA REVITALISASI DAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA
2532	Perda Prop. Jateng	3	2011	PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA K.G.P.A.A. MANGKUNAGORO I PROVINSI JAWA TENGAH
2533	Peraturan Mendagri	30	2011	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
2534	Peraturan Mendagri	31	2011	KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2535	Peraturan Mendagri	32	2011	PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2536	Peraturan Mendagri	33	2011	PEDOMAN FASILITASI PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH
2537	Peraturan MENPAN	34	2011	PEDOMAN EVALUASI JABATAN
2538	Peraturan Mendagri	34	2011	PEDOMAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2539	Peraturan Mendagri	35	2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
2540	Peraturan Mendagri	36	2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2541	Peraturan Mendagri	37	2011	PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
2542	Peraturan Mendagri	38	2011	PEDOMAN PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA DI DAERAH
2543	Peraturan Mendagri	39	2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
2544	Peraturan Mendagri	4	2011	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2545	Peraturan Mendagri	40	2011	PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2546	Peraturan Mendagri	42	2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 55 TAHUN 2010 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2547	Keputusan MENPAN	44	2011	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 355 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INDEPENDEN
2548	Peraturan Pemerintah	44	2011	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
2549	Peraturan Pemerintah	46	2011	PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
2550	Peraturan Mendagri	47	2011	KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2012
2551	Peraturan Mendagri	50	2011	STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2552	Peraturan Mendagri	53	2011	PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
2553	Peraturan Mendagri	54	2011	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2554	Peraturan Mendagri	55	2011	PEDOMAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH OTONOM BARU
2555	Peraturan Mendagri	6	2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR DAN SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK DAN BLANGKO KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
2556	Peraturan Mendagri	64	2011	PEDOMAN PENERBITAN REKOMENDASI PENELITIAN
2557	Peraturan Mendagri	66	2011	KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2558	Peraturan Mendagri	67	2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH
2559	Peraturan Mendagri	70	2011	PEDOMAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
2560	Peraturan Presiden	92	2011	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA
2561	Peraturan Pemerintah	1	2012	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
2562	Perda Prop. Jateng	1	2012	PENGENDALIAN MUATAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN
2563	Peraturan Presiden	10	2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
2564	Peraturan Presiden	100	2012	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI
2565	Peraturan Dirjen Perbendaharaan	11	2012	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-67/PB/2010 TENTANG TUNJANGAN BERAS DALAM BENTUK NATURA DAN UANG
2566	Peraturan Pemerintah	15	2012	PERUBAHAN KEEMPAT BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
2567	Peraturan Presiden	16	2012	RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
2568	SE MENPAN	16	2012	TATA CARA PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL YANG LOWONG SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
2569	Peraturan MENPAN	16	2012	TATA CARA PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL YANG LOWONG SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
2570	Peraturan Presiden	17	2012	UTUSAN KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS PRESIDEN, DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN
2571	Peraturan Pemerintah	18	2012	PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
2572	Peraturan Pemerintah	2	2012	HIBAH DAERAH
2573	Perda Prop. Jateng	2	2012	PEDOMAN PENGELOLAAN KOPERASI
2574	Peraturan Presiden	21	2012	PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KEMITRAAN DAN KERJA SAMA MENYELURUH ANTARA REPUBLIK INDONESIA, DI SATU PIHAK, DAN KOMUNITAS EROPA BESERTA NEGARA-NEGARA ANGGOTANYA, DI PIHAK LAINNYA (FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE PARTNERSHIP AND COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA, OF THE ONE PART, AND THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE OTHER PART)
2575	Peraturan Presiden	22	2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE EKONOMI NASIONAL
2576	Peraturan MENPAN	233	2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOOMOR 197 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI JABATAN YANG DIKECUALIKAN DALAM PENUNDAAN SEMENTARA PENERIMAAN CPNS
2577	Keputusan MENPAN	241	2012	NILAI AMBANG BATAS (PASSING GRADE) KELULUSAN UJIAN KOMPETENSI DASAR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2012
2578	Peraturan Presiden	25	2012	GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI
2579	Peraturan Presiden	26	2012	CETAK BIRU PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL
2580	Peraturan Mendagri	26	2012	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG AKAN MENJADI CALON DAN PURNA TENAGA KERJA INDONESIA
2581	Peraturan Pemerintah	27	2012	IZIN LINGKUNGAN
2582	Peraturan Mendagri	27	2012	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI
2583	Peraturan Pemerintah	28	2012	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN
2584	Peraturan Mendagri	28	2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
2585	Peraturan Mendagri	29	2012	PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
2586	Perda Prop. Jateng	3	2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN DI PROVINSI JAWA TENGAH
2587	Peraturan Pemerintah	30	2012	PEMBIAYAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
2588	Peraturan Pemerintah	31	2012	PEMBERIAN DAN PENGHIMPUNAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN
2589	Peraturan Mendagri	32	2012	PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013
2590	Peraturan Presiden	33	2012	JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
2591	Peraturan Mendagri	33	2012	PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
2592	Peraturan Mendagri	34	2012	PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2593	Peraturan Presiden	34	2012	TUNJANGAN KHUSUS WILAYAH PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DAN/ATAU WILAYAH PERBATASAN BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERTUGAS SECARA PENUH PADA WILAYAH PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DAN/ATAU WILAYAH PERBATASAN
2594	Peraturan Mendagri	35	2012	ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
2595	Peraturan Kepala Arsip Nasional RI	35	2012	JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2596	Peraturan Presiden	35	2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
2597	Peraturan Mendagri	36	2012	PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
2598	Peraturan Mendagri	37	2012	PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
2599	Peraturan Pemerintah	37	2012	PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
2600	Peraturan Menkeu	37	2012	STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013
2601	Peraturan Pemerintah	38	2012	JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
2602	Peraturan Presiden	38	2012	PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012
2603	Peraturan Mendagri	38	2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
2604	Peraturan Pemerintah	39	2012	PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
2605	Peraturan Mendagri	39	2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2606	Undang-Undang	4	2012	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJANEGARA TAHUN ANGGARAN 2012
2607	Perda Prop. Jateng	4	2012	TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
2608	Peraturan Presiden	4	2012	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
2609	Peraturan Mendagri	40	2012	PEDOMAN PENYUSUNAN PROYEKSI PENDUDUK DI DAERAH
2610	Peraturan Pemerintah	40	2012	PEMBANGUNAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP BANDAR UDARA
2611	Peraturan Pemerintah	41	2012	ALAT DAN MESIN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2612	Peraturan MENPAN	41	2012	JABATAN FUNGSIONAL ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ANGKA KREDITNYA
2613	Peraturan Mendagri	41	2012	PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
2614	Peraturan Pemerintah	42	2012	JUAL BELI TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA
2615	Peraturan Presiden	42	2012	PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
2616	Peraturan Pemerintah	43	2012	TATA CARA PELAKSANAAN KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN TEKNIS TERHADAP KEPOLISIAN KHUSUS, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA
2617	Peraturan Presiden	44	2012	INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG SEBAGAI PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH
2618	Peraturan Pemerintah	45	2012	JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2619	Peraturan Pemerintah	46	2012	PENYELENGGARAAN PENGAMATAN DAN PENGELOLAAN DATA METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
2620	Peraturan Pemerintah	47	2012	TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS
2621	Peraturan Presiden	48	2012	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
2622	Peraturan Presiden	49	2012	KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
2623	Undang-Undang	5	2012	PENGESAHAN ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM (KONVENSI ASEAN MENGENAI PEMBERANTASAN TERORISME)
2624	Peraturan Pemerintah	50	2012	PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
2625	Peraturan Pemerintah	51	2012	SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TRANSPORTASI
2626	Peraturan Presiden	52	2012	PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
2627	Peraturan Pemerintah	52	2012	SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
2628	Peraturan Pemerintah	53	2012	PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
2629	Peraturan Presiden	54	2012	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2013
2630	Peraturan Pemerintah	55	2012	KENDARAAN
2631	Peraturan Presiden	55	2012	STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI JANGKA PANJANG TAHUN 2012-2025 DAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2012-2014
2632	Peraturan Pemerintah	56	2012	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
2633	Peraturan Presiden	6	2012	KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
2634	Peraturan Presiden	60	2012	WAKIL MENTERI
2635	Peraturan MENPAN	66	2012	PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PEMBINA/PENANGGUNG JAWAB PEMERINGKATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGRAAAN PELAYANAN PUBLIK
2636	Undang-Undang	7	2012	PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
2637	Peraturan Presiden	7	2012	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
2638	Peraturan Presiden	70	2012	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
2639	Peraturan MENPAN	76	2012	JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN DAN ANGKA KREDITNYA
2640	Peraturan MENPAN	77	2012	JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DAN ANGKA KREDITNYA
2641	Peraturan MENPAN	78	2012	PENGAWASAN SELEKSI PEGAWAI UNTUK PROMOSI DI LEMBAGA PENEGAK HUKUM
2642	Peraturan MENPAN	79	2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DAN ANGKA KREDITNYA
2643	Peraturan Presiden	8	2012	KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
2644	Undang-Undang	8	2012	PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2645	Keputusan Presiden	8	2012	SATUAN TUGAS PENANGANAN KASUS WARGA NEGARA INDONESIA/ TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG TERANCAM HUKUMAN MATI DENGAN
2646	Peraturan MENPAN	80	2012	PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
2647	Peraturan MENPAN	81	2012	PEDOMAN PENAMAAN, SINGKATAN, DAN AKRONIM INSTANSI PEMERINTAH
2648	Peraturan MENPAN	82	2012	PEDOMAN PENULISAN DAN PRESENTASI HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
2649	Peraturan MENPAN	83	2012	PEDOMAN PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL INSTANSI PEMERINTAH
2650	Kep Ka BKN	9	2012	PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
2651	Peraturan Presiden	97	2012	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 1999 TENTANG RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
2652	Instruksi Presiden	1	2013	AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2013
2653	Peraturan MENPAN	1	2013	JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI DAN ANGKA KREDITNYA
2654	Peraturan Kepala BKN	1	2013	KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
2655	Perda Prop. Jateng	1	2013	PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH
2656	Peraturan Pemerintah Pengganti UU	1	2013	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
2657	Peraturan Gubernur	1	2013	TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2658	Keputusan Presiden	10	2013	HARI MUSIK NASIONAL
2659	Peraturan MENPAN	10	2013	PEDOMAN MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN TENAGA HONORER
2660	Perda Prop. Jateng	10	2013	PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PROVINSI JAWA TENGAH
2661	Peraturan Pemerintah	10	2013	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA I
2662	Peraturan Gubernur	10	2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013
2663	Peraturan Gubernur	11	2013	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH TIRTA UTAMA PROVINSI JAWA TENGAH
2664	Peraturan Gubernur	12	2013	PEDOMAN PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013
2665	Peraturan MENPAN	13	2013	JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA DAN ANGKA KREDITNYA
2666	Peraturan Gubernur	13	2013	PEDOMAN PENOMORAN KODE LOKASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PENOMORAN KODE BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2667	Peraturan Presiden	14	2013	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE EKONOMI NASIONAL
2668	Peraturan Gubernur	14	2013	TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014
2669	Peraturan Pemerintah	15	2013	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS
2670	Peraturan Gubernur	15	2013	PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
2671	Undang-Undang	15	2013	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013
2672	Peraturan Mendagri	16	2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
2673	Peraturan Presiden	16	2013	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN, PENGAWAS BENIH TANAMAN, PENGAWAS BIBIT TERNAK, MEDIK VETERINER, PARAMEDIK VETERINER, DAN PENGAWAS MUTU PAKAN
2674	Peraturan MENPAN	17	2013	JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA
2675	Peraturan Pemerintah	17	2013	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MICRO, KECIL DAN MENENGAH
2676	Peraturan Gubernur	17	2013	PERJALANAN DINAS GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
2677	Peraturan Mendagri	17	2013	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI
2678	Peraturan Presiden	17	2013	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN
2679	Peraturan Mendagri	18	2013	KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2680	Peraturan MENPAN	18	2013	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 32/KEP/M.PAN/3/2003 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI DAN ANGKA KREDITNYA
2681	Peraturan Gubernur	18	2013	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
2682	Peraturan Pemerintah	18	2013	TATA CARA PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, DAN PEGAWAI NEGERI YANG AKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA, SERTA PELAKSANAAN CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU
2683	Peraturan Presiden	18	2013	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN
2684	Peraturan MENPAN	19	2013	JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI DAN ANGKA KREDITNYA
2685	Peraturan Pemerintah	19	2013	PERAUBAHAN KE EMAPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
2686	Peraturan Gubernur	19	2013	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARDISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013
2687	Peraturan Presiden	19	2013	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN
2688	Peraturan Mendagri	2	2013	PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH
2689	SE MENPAN	2	2013	PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
2690	Peraturan Kepala BPN	2	2013	PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH
2691	Instruksi Presiden	2	2013	PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI TAHUN 2013
2692	Perda Prop. Jateng	2	2013	PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA TENGAH
2693	Peraturan Gubernur	2	2013	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KOPERASI
2694	Peraturan Kepala BKN	20	2013	KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013
2695	Peraturan Gubernur	21	2013	PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI PROVINSI JAWA TENGAH
2696	Peraturan Presiden	21	2013	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
2697	Peraturan MENPAN	22	2013	JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN DAN ANGKA KREDITNYA
2698	Peraturan Gubernur	22	2013	PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL TERBAIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
2699	Peraturan Pemerintah	22	2013	PERUBAHAN KE LIMA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
2700	Peraturan Mendagri	22	2013	STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
2701	Peraturan Presiden	22	2013	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
2702	Peraturan MENPAN	2215	2013	Reformasi Sistem Pengadaan CPNS
2703	Peraturan Gubernur	23	2013	PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
2704	Peraturan Gubernur	24	2013	JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI JAWA TENGAH
2705	Peraturan MENPAN	24	2013	KEBIJAKAN TAMBAHAN ALOKASI FORMASI DAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2013
2706	Undang-Undang	24	2013	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2707	Peraturan Pemerintah	25	2013	PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
2708	Peraturan Gubernur	25	2013	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014
2709	Peraturan Gubernur	26	2013	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013
2710	SE Gubernur Jawa Tengah	2649	2013	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 55 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK TETAP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2711	Peraturan Gubernur	27	2013	JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
2712	Peraturan Gubernur	3	2013	BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI PROVINSI JAWA TENGAH
2713	Peraturan Kepala BKN	3	2013	KAMUS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEGAWAI NEGERI SIPIL
2714	Peraturan Mendiknas	3	2013	KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN DAN UJIAN NASIONAL
2715	Perda Prop. Jateng	3	2013	PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH
2716	Peraturan MENPAN	3	2013	TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
2717	Peraturan Presiden	31	2013	BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1434H/2013M
2718	Peraturan Gubernur	31	2013	IZIN BELAJAR, PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
2719	Peraturan Pemerintah	31	2013	PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
2720	Peraturan Gubernur	32	2013	PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH
2721	Peraturan Gubernur	33	2013	STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN STANDARDISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014
2722	Peraturan MENPAN	35	2013	NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI DASAR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PELAMAR UMUM TAHUN 2013
2723	Peraturan Gubernur	35	2013	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH
2724	Peraturan Gubernur	36	2013	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013
2725	Peraturan Gubernur	37	2013	PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
2726	Peraturan Gubernur	38	2013	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TENGAH
2727	Peraturan MENPAN	39	2013	PENETAPAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
2728	Peraturan Gubernur	39	2013	PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
2729	Peraturan Mendagri	4	2013	DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2730	Peraturan MENPAN	4	2013	MANAJEMEN PERUBAHAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2012-2014
2731	Perda Prop. Jateng	4	2013	PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DI PROVINSI JAWA TENGAH
2732	Peraturan Gubernur	4	2013	TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013
2733	Peraturan Gubernur	40	2013	PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGGARAN 2012
2734	Peraturan Gubernur	42	2013	TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2735	Peraturan Presiden	44	2013	PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013
2736	Peraturan MENPAN	45	2013	JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA KREDITNYA
2737	Peraturan MENPAN	47	2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA DAN ANGKA KREDITNYA
2738	Peraturan Pemerintah	48	2013	PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2013 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN
2739	SKB Menag, Menakertrans dan Menpan	5	2013	HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2014
2740	Perda Prop. Jateng	5	2013	PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH
2741	Peraturan Gubernur	5	2013	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN STANDARDISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013
2742	Peraturan Gubernur	50	2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 109 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS DAN KONDISI KERJA BAGI PARA PEJABAT DAN PEGAWAI DI KANTOR PERWAKILAN DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2743	Peraturan Gubernur	51	2013	PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PARA PEJABAT DAN PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
2744	Peraturan Gubernur	53	2013	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH
2745	Peraturan Gubernur	54	2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013
2746	Peraturan Gubernur	55	2013	TATA CARA PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK TETAP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2747	Peraturan Gubernur	56	2013	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
2748	Peraturan Gubernur	57	2013	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA JAWA
2749	Peraturan Gubernur	58	2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH
2750	Peraturan Gubernur	59	2013	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
2751	Perda Prop. Jateng	6	2013	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA
2752	Keputusan Presiden	6	2013	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
2753	Peraturan Gubernur	63	2013	PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN TATA CARA KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
2754	Peraturan Gubernur	65	2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013
2755	Peraturan Gubernur	67	2013	PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH
2756	Peraturan Gubernur	68	2013	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PIHAK KETIGA
2757	Peraturan Gubernur	69	2013	PEMBENTUKAN KELOMPOK JABATAN STAF KHUSUS DAN STAF PRIBADI GUBERNUR JAWA TENGAH
2758	Peraturan Kepala BKN	7	2013	PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
2759	Peraturan Gubernur	7	2013	PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013
2760	Perda Prop. Jateng	7	2013	TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
2761	Peraturan Gubernur	70	2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARDISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014
2762	Peraturan Menkes	71	2013	PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
2763	Peraturan Gubernur	72	2013	PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN UANG DUKA DAN PIAGAM PENGHARGAAN, PEMBERIAN TALI ASIH, FASILITASI BANTUAN MODAL USAHA BAGI ANGGOTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI PROVINSI JAWA TENGAH
2764	Peraturan Gubernur	76	2013	PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014
2765	Peraturan Gubernur	79	2013	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH
2766	Peraturan Gubernur	8	2013	BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
2767	Peraturan Kepala BKN	8	2013	PEDOMAN PERUMUSAN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS PEGAWAI NEGERI SIPIL
2768	Perda Prop. Jateng	8	2013	PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH
2769	Instruksi Presiden	8	2013	PENYELESAIAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAN KABUPATEN KOTA
2770	Perda Prop. Jateng	9	2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG GARIS SEMPADAN
2771	Keputusan MENPAN	96	2013	PENETAPAN PILOT PROJECT REFORMASI BIROKRASI PADA PEMERINTAH DAERAH
2772	SE MENPAN	B-2432/M.PAN.RB/7/2013	2013	Penerapan Sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam Seleksi CPNS Tahun 2013 dan 2014
2773	SE MENPAN	B/2215 /M.PAN-RB/7/2013	2013	REFORMASI SISTEM PENGADAAN CPNS
2774	Keputusan Presiden	1	2014	DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL
2775	Peraturan Mendagri	1	2014	PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
2776	Peraturan Pemerintah Pengganti UU	1	2014	PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
2777	Instruksi Presiden	1	2014	PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI TAHUN 2014
2778	Perda Prop. Jateng	1	2014	PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI PROVINSI JAWA TENGAH
2779	Peraturan Gubernur	1	2014	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH
2780	Perda Prop. Jateng	10	2014	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2781	Peraturan Gubernur	10	2014	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2782	Undang-Undang	11	2014	KEINSINYURAN
2783	Peraturan MENPAN	11	2014	NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI DASAR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI TENAGA HONORER KATEGORI II TAHUN 2013
2784	Peraturan Gubernur	11	2014	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014
2785	Peraturan Mendagri	11	2014	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN/ATAU WAKIL KEPALA DAERAH
2786	Peraturan Pemerintah	11	2014	PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN
2787	Peraturan Gubernur	12	2014	PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI JAWA TENGAH
2788	Keputusan Presiden	12	2014	PENCABUATAN SURAT EDARAN PRESEDIUM KABINET AMPERA NOMOR SE-06/PRES.KAB/6/1967 TANGGAL 28 JUNI 1967
2789	Peraturan MENPAN	12	2014	TATA CARA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DAN TATA CARA PEMBENTUKAN TIM SELEKSI
2790	Peraturan Gubernur	13	2014	PEDOMAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN DI PROVINSI JAWA TENGAH
2791	Peraturan Presiden	13	2014	PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
2792	Peraturan MENPAN	13	2014	TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
2793	Peraturan Gubernur	14	2014	JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
2794	Peraturan MENPAN	14	2014	PEDOMAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH
2795	Keputusan Presiden	14	2014	PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL
2796	Peraturan Gubernur	15	2014	JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
2797	Peraturan MENPAN	15	2014	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN
2798	Peraturan MENPAN	16	2014	PEDOMAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
2799	Peraturan Gubernur	16	2014	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
2800	Peraturan Gubernur	17	2014	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 96 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2801	Peraturan MENPAN	17	2014	TAMBAHAN ALOKASI FORMASI DAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014
2802	Peraturan Presiden	18	2014	PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFIK SOSIAL
2803	Peraturan Gubernur	18	2014	TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBENTUKAN PELAYANAN TERPADU DAN KOMISI PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK
2804	Peraturan Pemerintah	18	2014	TENTANG LEMBAGA SENSOR FILM
2805	Peraturan Gubernur	19	2014	KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI, DAN HIDROGEOLOGI DI PROVINSI JAWA TENGAH
2806	Instruksi Presiden	2	2014	AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2014
2807	Peraturan Presiden	2	2014	DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA
2808	Peraturan MENPAN	2	2014	JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA
2809	Peraturan Pemerintah Pengganti UU	2	2014	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
2810	Undang-Undang	2	2014	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
2811	Peraturan Gubernur	2	2014	PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014
2812	Perda Prop. Jateng	2	2014	TENTANG PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2813	Peraturan Pemerintah	20	2014	JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
2814	Peraturan Gubernur	20	2014	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH
2815	Peraturan Pemerintah	21	2014	PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
2816	Peraturan Gubernur	21	2014	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH
2817	Undang-Undang	22	2014	PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
2818	Undang-Undang	23	2014	PEMERINTAHAN DAERAH
2819	Peraturan Pemerintah	24	2014	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN
2820	Peraturan Gubernur	25	2014	PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
2821	SE Kepala BKN	26	2014	BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
2822	Peraturan Presiden	26	2014	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA
2823	Peraturan Pemerintah	27	2014	PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
2824	Peraturan Gubernur	28	2014	TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015
2825	Peraturan MENPAN	29	2014	NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI DASAR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014
2826	Peraturan Pemerintah	29	2014	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, DAN PEGAWAI NEGERI YANG AKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA, SERTA PELAKSANAAN CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU
2827	Peraturan Gubernur	29	2014	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015
2828	Peraturan Presiden	29	2014	SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
2829	Peraturan MENPAN	3	2014	JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM DAN ANGKA KREDITNYA
2830	Peraturan Gubernur	3	2014	PEDOMAN PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL DI PROVINSI JAWA TENGAH
2831	Perda Prop. Jateng	3	2014	PENGELOLAAN SAMPAH DI JAWA TENGAH
2832	Undang-Undang	3	2014	PERINDUSTRIAN
2833	Peraturan Gubernur	30	2014	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014
2834	Peraturan Gubernur	31	2014	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2835	Peraturan Presiden	32	2014	PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
2836	Peraturan Gubernur	32	2014	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH
2837	Peraturan Gubernur	34	2014	PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH
2838	Peraturan Pemerintah	34	2014	PERUBAHAN KE ENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
2839	Peraturan Mendagri	34	2014	SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT PEMBACA KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
2840	Peraturan Mendagri	35	2014	PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2841	Peraturan Gubernur	35	2014	PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH
2842	Peraturan Mendagri	36	2014	ORIENTASI KEPEMIMPINAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
2843	Peraturan Mendagri	37	2014	PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
2844	Peraturan Gubernur	37	2014	PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS) PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr.RM.SOEDJARWADI PROVINSI JAWA TENGAH
2845	Peraturan Gubernur	38	2014	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2846	Peraturan Presiden	39	2014	DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL
2847	Peraturan Gubernur	39	2014	PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS) PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH
2848	Instruksi Presiden	4	2014	LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN DAN PEMOTONGAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014
2849	Peraturan Gubernur	4	2014	PEDOMAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH
2850	Peraturan Pemerintah	4	2014	TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI
2851	Peraturan Gubernur	40	2014	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN
2852	Peraturan Gubernur	42	2014	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARDISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014
2853	Peraturan Pemerintah	43	2014	PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
2854	Peraturan Gubernur	44	2014	RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014-2019
2855	Peraturan Gubernur	45	2014	KEBIJAKAN DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2856	Peraturan Gubernur	46	2014	PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT ( HOSPITAL BY LAWS ) PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA TENGAH
2857	Peraturan Gubernur	48	2014	PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGGARAN 2013
2858	Peraturan Gubernur	49	2014	JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
2859	Undang-Undang	5	2014	APARATUR SIPIL NEGARA
2860	Perda Prop. Jateng	5	2014	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2018
2861	Peraturan Pemerintah	5	2014	SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN PEMBUATAN, PENYEBARLUASAN, DAN PENGGUNAAN PRODUK PORNOGRAFI
2862	Peraturan Presiden	5	2014	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
2863	Peraturan Gubernur	50	2014	STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN STANDARDISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015
2864	Peraturan Gubernur	52	2014	PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS DAN KONDISI KERJA BAGI PARA PEJABAT DAN PEGAWAI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH
2865	Peraturan Gubernur	55	2014	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 57 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA JAWA
2866	Peraturan Gubernur	56	2014	PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014
2867	Peraturan Gubernur	59	2014	PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
2868	Undang-Undang	6	2014	DESA
2869	Perda Prop. Jateng	6	2014	PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
2870	Peraturan Gubernur	6	2014	STANDAR PELAYANAN PADA PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK DI PROVINSI JAWA TENGAH
2871	Peraturan Presiden	6	2014	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN
2872	Perda Prop. Jateng	7	2014	BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN
2873	Undang-Undang	7	2014	PERDAGANGAN
2874	Peraturan Gubernur	7	2014	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
2875	Peraturan Mendagri	70	2014	PENDELEGASIAN WEWENANG PENUNJUKKAN/PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2014
2876	Peraturan MENPAN	8	2014	JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN DAN ANGKA KREDITNYA
2877	Peraturan Gubernur	8	2014	PENETAPAN LOGO INSTITUSI PENDIDIKAN BAGI AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
2878	Perda Prop. Jateng	8	2014	PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH
2879	SE Gubernur Jawa Tengah	800/009726	2014	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
2880	Peraturan MENPAN	9	2014	JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA
2881	Peraturan Pemerintah	9	2014	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL
2882	Perda Prop. Jateng	9	2014	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
2883	Peraturan Gubernur	9	2014	PERCEPATAN PELAKSANAAN SISTEM RESI GUDANG DI JAWA TENGAH
2884	Peraturan Gubernur	71	2015	Perubahan Atas Pergub No. 85 Tahun 2010 ttg Tugas Belajar bagi PNS Provinsi Jawa Tengah

Legal Searching

Profil

Info Kepegawaian

Web Link