Sekda : Prov Jateng berkomitmen mendorong Pelaksanaan Sistem Merit Kabupaten Kota

  • Friday, 17 June 2022
  • ADM
  • 112

Sukoharjo 16/06 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rakor Pembinaan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Instansi Kabupaten/Kota yang diselenggarakan di Auditorium Wijaya Utama “Menara Wijaya” Kabupaten Sukoharjo.

Hadir Kepala/Perwakilan dari  BKD/BKPPD/BKPSDM dari Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dengan narasumber dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Widodo, SH, MH menyampaikan sambutan selamat datang kepada peserta narasumber rakor, dan berharap peserta mendapatkan ilmu serta manfaat dari rakor ini.

Dilanjutkan Sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, SE, MM yang disampaikan oleh Kepala BKD Prov. Jateng Drs. Wisnu Zaroh, M.Si, dikarenakan ada acara yang lain, akan menyampaikan di akhir acara.

Sumarno lewat Kepala BKD Prov. Jateng menyampaikan pada tahun 2021 pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan predikat sangat baik dalam penerapan sistem merit dengan nilai 335,5 atau 0,81, namun hasil penilaian dari Komisi Aparatur Sipil Negara,  instansi kabupaten kota di Jawa Tengah akhir Desember tahun 2021 terdapat 5 kabupaten kota kategori baik, 6 kategori kurang, dan 24 kategori buruk.

Upaya dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah dengan mengadakan Asistensi ke Wilayah eks Karesidenan dengan mengundang Kabupaten/Kota, dapat disimpulkan masalah yang terjadi di Kabupaten/Kota diantaranya sulitnya membangun komitmen PPK, belum membangun Talent manajemen, belum memiliki produk hukum daerah tentang pengelolaan SDM Aparatur serta tingkat pemahaman yang berbeda-beda dalam menterjemahkan sistem merit itu sendiri. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk bersama berkolaborasi dalam mendukung pelaksanaan sistem merit dan siap memberikan asistensi kepada Kabupaten/kota.

 

Narasumber

Ir Iwan Agustiawan Fuad, M.Si, Asisten KASN Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I menyampaikan materi OPTIMALISASI IMPLEMENTASI PENERAPAN SISTEM MERIT, menyampaikan bahwa manfat Sistem Merit Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya, Memberikan penghargaan bagi ASN yang adil dan layak sesuai kinerja, Mengembangkan kemampuan dan kompetensi ASN, Memberikan kepastian karier dan melindungi karier ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan dan Mengelola ASN secara efektif dan efisien.

 

Sedangkan Sri Hadiati Wara Kustriani, MBA, Anggota KASN Koordinator Pengawasan  Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, menyampaikan materi PENTINGNYA PENERAPAN  SISTEM MERIT UNTUK INSTANSI PEMERINTAH, menyampaikan VISI INDONESIA 2045 BERDAULAT, MAJU, ADIL DAN MAKMURASN yang Profesional, Bersih, Kompeten, Netral, dan Berintegritas Sangat Berperan Dalam Menentukan  Efektifitas Pemerintah dalam Mewujudkan  Visi Pembangunan.

Tujuan Merit Sistem

  1. Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya (HC Acquisition);
  2. Mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat (HC Development);
  3. Mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak (HC Retention)
  4. Melindungi karier ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit seperti nepotisme, primordialisme, dan favoritisme (HC Engagement).

Sistem Merit Upaya Mewujudkan Reformasi Birokrasi

  1. Kualifikasi Menghasilkan Pejabat Birokasi dan SDM Aparatur yang Pofesional dan Berkompeten untuk Menghasilkan Kinerja yang Tinggi;
  2. Kompetensi Mewujudkan Birokrasi Efektif dan Efisien  yang Berkelas Dunia untuk Menopang Program Kerja Pembangunan;
  3. Kinerja, Terwujudnya Pembangunan untuk Mencapai Kemajuan, Pelayanan Publik yang Berkualitas serta Tercapainya Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing.

Catatan evaluasi Pelaksanaan Sistem Merit

  1. Masih tingginya Intervensi Politik yaitu Patronasi elit kuat, sehingga menurunkan semangat unit pengelola SDM, Pola Karier pegawai tidak berdasarkan   kinerja dan kompetensi namun faktor politik/kedekatan;
  2. Adanya sejumlah Pelanggaran dalam Manajemen dan Kebijakan ASN yaitu Proses pengisian JPT tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak berkoordinasi dengan KASN dan Pengisian JPT dari TNI/ POLRI aktif pada jabatan sipil di luar 15 Instansi yang  dikecualikan;
  3. Belum Meratanya Pemahaman Sistem Merit yaitu Komitmen PPK hanya setengah hati dan masih sebatas procedural, Kebijakan Pembangunan SDM tidak menjadi prioritas dan Komiten Indek Profesional    Daerah kurang karena sistem merit        tidak berdampak langsung terhadap tunjangan/kesejahteraan;

Diakhir acara, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, SE, MM menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi, bersama-sama mendorong Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bupati walikota di Jawa Tengah agar dapat mensukseskan peningkatan sistem Merit di Provinsi Jawa Tengah, diwujudkan dengan penandatanganan Komitmen bersama yang ditandatangani Sekda, Kepala BKD Prov. Jateng dan Kepala/perwakilan dari BKD/BKPP/BKPSDM Kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Materi Download

 OPTIMALISASI IMPLEMENTASI PENERAPAN SISTEM MERIT

 PENTINGNYA PENERAPAN  SISTEM MERIT UNTUK INSTANSI PEMERINTAH

 

 

Berita Lainnya
  • 29 June 2022
  • ADM

Kepala BKD Mengambil Sumpah/Janji PNS 1490 orang secara Daring dan Luring

Read more
  • 29 June 2022
  • ADM

Sosialisasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan.

Read more
  • 17 June 2022
  • ADM

Sekda : Prov Jateng berkomitmen mendorong Pelaksanaan Sistem Merit Kabupaten Kota

Read more