Tugas Belajar

  • Friday, 25 August 2017
  • ADM
  • 328

Menunjuk Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010 jo. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Bahwa Program Tugas Belajar diberikan kepada PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka peningkatan SDM Aparatur dan memenuhi kebutuhan tenaga profesional berbasis kompetensi;
  2. Setiap penunjukan atau pengangkatan peserta tugas belajar harus diusulkan oleh Kepala OPD kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sebelum mengikuti mata kuliah sesuai dengan kalender akademik resmi dari sekolah;
  3. Berdasarkan pada pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa lamanya masa tugas belajar dapat diperpanjang apabila akibat program studi yang ditentukan tidak bisa diselesaikan oleh PNS yang bersangkutan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  4. Berdasarkan pada pasal 12 ayat (3) disebutkan bahwa permohonan perpanjangan masa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala BKD dengan tembusan kepada pimpinan SKPD yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar;
  5. Berdasarkan pasal 17 huruf (e) disebutkan bahwa setiap PNS peserta tugas belajar wajib melaporkan kemajuan tugas belajar setiap semester kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah serta pimpinan SKPD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pengumuman hasil ujian akhir semester;
  6. Bahwa PNS tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya atau telah dinyatakan lulus (bukan setelah wisuda) harus bekerja kembali pada Instansi pengirim dan Kepala OPD mengusulkan pemberhentian tugas belajar selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa tugas belajar;
  7. Guna tertib administrasi, kami lampirkan persyaratan administrasi penunjukan atau pengangkatan peserta tugas belajar, perpanjangan masa tugas belajar dan pemberhentian tugas belajar.

PERSYARATAN ADMINISTRASI PENUNJUKAN ATAU PENGANGKATAN PESERTA TUGAS BELAJAR

  1. Surat permohonan perihal permohonan Surat Keputusan Tugas Belajar yang ditujukan kepada Gubernur c.q. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah;
  2. Surat pengantar dari Instansi perihal permohonan Surat Keputusan Tugas Belajar yang ditujukan kepada Gubernur c.q. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah;
  3. Surat Rekomendasi dari Kepala OPD yang menerangkan bahwa program studi yang akan diambil merupakan kebutuhan OPD terkait;
  4. Surat keterangan uraian tugas calon peserta tugas belajar yang di tandatangani oleh Kepala OPD;
  5. Surat keterangan telah diterima sebagai mahasiswa dari pihak sekolah;
  6. Jadwal akademik (masa studi/awal masuk kuliah s.d. lulus);
  7. Kurikulum/ Surat keterangan resmi lama studi dari sekolah;
  8. Surat keterangan sumber biaya dari pihak pemberi beasiswa;
  9. Surat tidak pernah dijatuhi hukuman displin;
  10. Fotocopy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
  11. Fotocopy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
  12. Fotocopy SK pengangkatan sebagai PNS yang telah dilegalisir;
  13. Fotocopy DP3/SKP 2 tahun terakhir yang telah dilegalisir;

PERSYARATAN ADMINISTRASI PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR

1. Surat pengantar dari Instansi perihal permohonan perpanjangan masa tugas belajar yang ditujukan kepada Gubernur c.q. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah, yang mencantumkan hal-hal sebagai berikut :

  1. Kondisi kegiatan perkuliahan peserta tugas belajar pada saat ini;
  2. Permasalahan/kendala yang dihadapi sehingga belum mampu menyelesaikan pendidikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan;
  3. Rencana (jadwal) penyelesaian perkuliahan;
  4. Kesiapan untuk menyelesaikan pendidikan.

2. Surat resmi dari pihak sekolah, yang berisi antara lain :

  1. Kondisi kegiatan perkuliahan peserta tugas belajar pada saat ini;
  2. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pendidikan.
  3. Fotocopy Surat Keputusan Tugas Belajar yang telah dilegalisir;
  4. Fotocopy Surat Keputusan Perpanjangan masa tugas belajar pertama (jika mengajukan perpanjangan masa tugas belajar yang kedua) yang telah dilegalisir;
  5. Fotocopy SK Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir;
  6. Transkrip nilai/KHS (Kartu hasil Studi) persemester.

 

PERSYARATAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN TUGAS BELAJAR DAN PENEMPATAN KEMBALI

  1. Surat pengantar dari Instansi perihal permohonan pemberhentian tugas belajar dan penempatan kembali yang ditujukan kepada Gubernur c.q. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah;
  2. Ijazah atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah (disertai dengan gelar yang diperoleh) jika ijazah belum diterbitkan;
  3. Fotocopy Surat Keputusan Tugas Belajar yang telah dilegalisir;
  4. Fotocopy Surat Keputusan Perpanjangan pertama dan kedua (jika ada) yang telah dilegalisir;
  5. Transkrip nilai peserta tugas belajar;
  6. Fotocopy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir.

PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN SURAT REKOMENDASI TUGAS BELAJAR

  1. Surat pengantar dari Instansi perihal permohonan Surat Rekomendasi Tugas Belajar yang ditujukan kepada Gubernur c.q. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah;
  2. Surat Rekomendasi dari Kepala OPD yang menerangkan bahwa program studi yang akan diambil merupakan kebutuhan OPD terkait;
  3. Surat keterangan uraian tugas calon peserta tugas belajar yang di tandatangani oleh Kepala OPD;
  4. Pengumuman atau surat keterangan resmi dari sekolah mengenai persyaratan yang mewajibkan melampirkan Surat Rekomendasi Tugas Belajar dari Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah;
  5. Surat keterangan sumber biaya dari pihak pemberi beasiswa;
  6. Surat tidak pernah dijatuhi hukuman displin;
  7. Fotocopy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
  8. Fotocopy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
  9. Fotocopy SK pengangkatan sebagai PNS yang telah dilegalisir;
  10. Fotocopy DP3/SKP 2 tahun terakhir yang telah dilegalisir;