Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan “MERAJUT PERSATUAN DALAM BINGKAI KEBHINEKAAN”. Tujuan diselenggarakan kegiatan ini untuk membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, Selain itu, ASN juga dituntut untuk mampu memberikan pelayanan publik bagi masyarakat dan menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Acara diselenggaran pada Rabu 21 juni 2023 secara luring dan daring bertempat di kantor BKD Provinsi Jawa Tengah dan diikuti OPD Provinsi Jawa Tengah dengan Narasumber Ibu Irene Camelyn Sinaga, AP., M.Si (Direktur Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP); Ibu Dr. Martuti, M.M. (Widyaiswara Ahli Utama BPSDMD Provinsi Jawa Tengah); Bapak Drs. Joko Prihatmoko, M.Si (Dosen FISIP Universitas Wahid Hasyim Semarang); Dan juga selaku moderator Bapak Noorochmat Isdaryanto, S.S., M.Si (Ketua Laboratorium Pengembangan Pancasila UNNES)

Acara dibuka oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Plt. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bp.  Kabul Sutriyono, S.H., M.H. dalam sambutanya Inti dari apa yang kita lakukan adalah pada dasarnya Pertama, kita menginginkan seluruh ASN fokus pada pekerjaan mereka masing-masing dalam membangun Provinsi Jawa Tengah ini. Kami berharap kepada seluruh ASN Provinsi Jawa Tengah dapat mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Kedua, kita ingin mendorong peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa dalam satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, kita harus terus memperkuat rasa kebangsaan dan kebanggan sebagai warga Negara Indonesia yang bersatu dan bernaung dalam dasar negara Pancasila.Ketiga, kita ingin menghimbau kepada ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bahwa aparatur tidak boleh terjun dalam politik praktis. Oleh karena itu, dalam menghadapi bulan-bulan dan tahun-tahun politik ini maka netralitas aparatur adalah suatu keharusan. Pengabdian aparatur adalah tegak lurus terhadap kepentingan bangsa dan negara.