Semarang, 8 April 2026 – Dalam rangka meningkatkan tata kelola kearsipan yang tertib, sistematis, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif pada Rabu (8/4) di Ruang Rapat Kinerja.

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan arsip dinamis aktif yang memiliki frekuensi penggunaan tinggi dalam mendukung kegiatan administrasi sehari-hari. Pengelolaan arsip yang baik diharapkan dapat memudahkan proses temu kembali arsip, menjaga keamanan, serta memastikan keutuhan dokumen sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja instansi.

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pegawai dalam pengelolaan arsip dinamis aktif, serta mendorong terciptanya pengelolaan arsip yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan BKD Provinsi Jawa Tengah. Adapun peserta kegiatan merupakan pengelola arsip dan admin SRIKANDI dari masing-masing bidang/unit kerja.

Kegiatan dibuka dengan sambutan Sekretaris BKD yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian BKD Provinsi Jawa Tengah, Feri Fernandes, S.H., M.H. Dalam sambutannya disampaikan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan arsip seiring dengan perkembangan kebijakan kearsipan dan tuntutan transparansi publik.

Sebagai narasumber, BKD menghadirkan Arsiparis Madya dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Lilis Ina Riswati, S.Sos., M.Si. Dalam pemaparannya, beliau menyampaikan materi terkait pengelolaan arsip dinamis aktif baik secara konvensional maupun elektronik.

kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab interaktif antara peserta dan narasumber. Antusiasme peserta terlihat dari aktifnya diskusi yang membahas berbagai permasalahan dan praktik pengelolaan arsip di masing-masing unit kerja.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pengelola arsip di lingkungan BKD Provinsi Jawa Tengah dapat menerapkan pengelolaan arsip dinamis aktif secara lebih baik, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.