peraturan kepegawaian

  1. Home
  2. Peraturan Kepegawaian

Pencarian

Show
entries
No Jenis Nomor Tahun Tentang
176 SE Mendagri 802.122/10596/SJ/89 1989 PENGGANTIAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH YANG TELAH MENJABAT 5 TAHUN ATAU LEBIH.
177 Peraturan Pemerintah 8 1989 PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA
178 Keputusan Mendagri 5 1989 PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENJENJANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI
179 Keputusan Mendagri 4 1989 PANATARAN PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN KETERAMPILAN BAGIISTERI PESERTA PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENJENJANGAN SESPADAN SEPADYA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI
180 SKB Mendagri dan Menhankam 35 TAHUN 1989KEP/09/VI/1989 1989 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERTAHAN AN KEAMANAN NEGARA BAGI APARAT DEPARTEMEN DALAM NEGERI
181 SEB Ka BAKN dan Dirjen Anggaran 19/SE/1989 & SE-51/A/1989 1989 PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEMBERIAN PENSIUN JANDA/ DUDANYA SERTA TATA CARA PEMBAYARANNYA
182 SE Ka BAPEK 1575/BAPEK/3/89 1989 PEMBERHENTIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIJATUHI HUKUMAN PENJARA DAN MENINGGALKAN TUGAS SELAMA 6 (ENAM) BULAN SECARA TERUS MENERUS.
183 Instruksi Mendagri dan Jaksa Agung 11 TAHUN 1989 & INS-007/J.A/3/ 1989 1989 PELAKSANAAN PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENANG KAPAN /PENAHANAN PEJABAT/PEGAWAI PEMERINTAH WILAYAH/DAERAH DALAM JAJARAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
184 Keputusan Mendagri 21 1988 PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN KETERAMPILAN APARATUR PEMERINTAH DESA/PEMERINTAH KELURAHAN
185 SE Ka Bandiklat Depdagri 897/559/ DIKLAT 1987 PETUNJUK TEKNIS PENGESAHAN PESERTA PENDIDIKANDAN LATIHAN
186 SE Mendagri 890/12800/SJ 1987 PENGEMBANGAN PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR PEMERINTAH
187 Peraturan Pemerintah 7 1987 PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM BIDANG KESEHATAN KEPADA DAERAH
188 Kep Mensos 11/HUK/1987 1987 PENDELEGASIAN WEWENANG DIBIDANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN SOSIAL YANG DIPERBANTUKAN PADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I DAN II SELURUH INDONESIA
189 Kep Gubernur Jateng 875.1/39242/1986 1986 PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI SURAT-SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT LAINNYA DIBIDANG KEPEGAWAIAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SE JA
190 SE Gubernur Jawa Tengah 875.1/36959/1986 1986 Petunjuk Pelaksanaan SK Gubernur Kdh Tk I Jawa Tengah Nomor 875.1/39242/1986 tgl. 1 Desember 1986
191 SE Mendagri 117/915/PUOD 1986 PROSEDUR PEMBENTUKAN HUBUNGAN PERSAHABATAN/KERJASAMA ANTARA PEMDA DENGAN INSTANSI/LEMBAGA DI DALAM DAN LUAR NEGERI
192 Kep Gubernur Jateng 875/2160/1985 1985 PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI SURAT-SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
193 Undang-Undang 8 1985 ORGANISASI KEMASYARAKATAN
194 SE Gubernur Jawa Tengah 099/16032 1985 KUNJUNGAN PEJABAT PEMERINTAH KE LUAR NEGERI DENGAN SPONSOR/PEMBIAYAANDARI PERUSAHAAN SWASTA
195 Keputusan Presiden 22 1984 TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENYALURAN SUBSIDI GAJI DAN PENSIUN BAGI DAERAH OTONOM
196 SE Mendagri 098 / 3199 1984 USULAN PENGIRIMAN PEJABAT KE LUAR NEGERI
197 Kep Gubernur Jateng 474.2/77/1983 1983 PENDELEGASIAN WEWENANG MENGENAI PENOLAK AN/ PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TK I JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KAB/KOTAMADYA DATI II SE JAWA TENGAH
198 Peraturan Pemerintah 22 1983 KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
199 Peraturan Pemerintah 1 1983 PERLAKUAN TERHADAP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS ATAU CACAT AKIBAT KECELAKAAN KARENA DINAS
200 SE Mendagri 099/1345/PUOD 1983 Kunjungan pejabat pemerintah ke Luar Negeri dengan sponsor/Pembiayaan dari perusahaan swasta.

Designed & Developed by BKD Provinsi Jawa Tengah