Promosi Terbuka

Promosi Terbuka

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Promosi Terbuka Jabatan Struktural Eselon IV

Berdasarkan ketentuan, pengisian dalam jabatan struktural eselon IV merupakan usulan dari Pimpinan SKPD dan untuk selanjutnya dibahas dalam Sidang Baperjakat. Guna mendapatkan PNS yang berkompeten dan memberikan referensi bagi Pimpinan SKPD untuk memilih PNS yang unggul menduduki jabatan struktural eselon IV maka dilakukan melalui promosi terbuka.

I.     Indentifikasi Jabatan

Jabatan struktural eselon IV merupakan unsur pelaksana teknis pemerintahan daerah yang bertanggungjawab kepada pimpinan SKPD yang berjumlah 1.284 jabatan, terdiri dari :

  1. Kepala Seksi
  2. Kepala Sub Bidang
  3. Kepala Sub Bagian

II.   Persyaratan jabatan

a.     Ketentuan Umum

    1. Berstatus  PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
    2. Minimal ijazah S1 atau Setara;
    3. Prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
    4. Tidak sedang dan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
    5. Sehat jasmani dan rohani.

b.   Ketentuan Khusus

    1. Menduduki jabatan fungsional umum (non pejabat fungsional tertentu);
    2. Pangkat minimal penata (III/c).

III.   Ruang lingkup

Ruang lingkup peserta promosi terbuka jabatan struktural eselon IV harus berstatus sebagai PNS Provinsi Jawa Tengah yang telah memenuhi syarat administrasi.

IV.   Tahapan seleksi

promosi_eselon_iv

Tahapan seleksi menggunakan sistem gugur yang meliputi :

1)      Pengumuman

Diumumkan secara terbuka di SKPD yang melaksanakan promosi terbuka melalui papan pengumuman, media elektronik termasuk website pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Informasi pengumuman memuat substansi nama jabatan, persyaratan jabatan, batas waktu pengumpulan kelengkapan administrasi, dan materi atau tahapan seleksi.

Guna memenuhi prinsip equity maka seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memenuhi persyaratan dilakukan seleksi melalui tahapan yang telah ditetapkan.

2)     Seleksi Administrasi

  1. Seleksi Administratif, dilaksanakan guna memenuhi persyaratan administratif sesuai ketentuan normatif bidang kepegawaian;
  2. Seleksi administratif calon pejabat struktural eselon IV Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan pemeriksaan dokumen yang meliputi Pangkat, Usia, Pendidikan, Pengalaman, masa Jabatan dan Diklatpim sesuai ketentuan normatif bidang kepegawaian;
  3. Seleksi administrasi dilakukan by system dengan menggunakan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi (simpeg) oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  4. Nominatif PNS yang memenuhi syarat administrasi akan disampaikan kepada SKPD masing-masing dan diumumkan secara terbuka.

 3)   Seleksi Makalah

  1. Keseluruhan PNS yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi wajib melakukan penulisan makalah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD masing-masing;
  2. Seleksi makalah dilakukan guna mengukur kompetensi yang bersangkutan dalam hal analisis, pemikiran strategis, perencanaan dan organisasi, serta komunikasi tertulis;
  3. Makalah dibuat rangkap 2 (dua) untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan SKPD dan Tim Seleksi promosi terbuka (BKD) dengan cover warna hijau;
  4. Makalah harus memperhatikan metodologi penulisan dan disusun sendiri oleh PNS bersangkutan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
  5. Penilaian makalah dilakukan oleh pimpinan SKPD atau dapat dibantu oleh pejabat struktural eselon III yang berkompeten.
  6. Penilaian menggunakan pedoman yang telah ditetapkan dan selanjutnya pimpinan SKPD menyampaikan hasil penilaian kepada Tim Seleksi untuk dilakukan verifikasi dengan melampirkan surat pernyataan telah melaksanakan penilaian secara obyektif.
  7. Tim seleksi selanjutnya menetapkan nilai dan menyusun nominatif berdasarkan peringkat (passing grade) dengan kriteria hasil memenuhi syarat dan kurang memenuhi syarat;
  8. Hasil penilaian dimaksud menjadi data base dan diolah dalam Simpeg yang terintegrasi;
  9. Berdasarkan Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hasil pengukuran kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang merupakan informasi yang rahasia sehingga akan di sampaikan secara tertutup kepada PNS yang bersangkutan (melalui email) dan melalui atasan langsungnya (kolektif).
  10. Tindak lanjut hasil penilaian :
  • PNS yang memenuhi syarat (MS) disampaikan informasi untuk mengikuti tahapan seleksi Fit and Proper Tes dan
  • PNS yang kurang memenuhi syarat (KMS) tidak dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya dan diberikan kesempatan untuk memeperbaiki makalah pada tahun berikutnya.

 4)   Seleksi Fit and Proper Test

  1. Keseluruhan PNS yang dinyatakan memenuhi syarat penulisan makalah wajib mengikuti seleksi fit and Proper Tes;
  2. Instrumen Fit and Proper Tes disusun oleh Tim Seleksi secara terstandar guna mengukur kemampuan personal, interpersonal dan manajerial seorang PNS dengan metode wawancara terstruktur;
  3. Wawancara terstruktur dilakukan oleh pimpinan SKPD dan dapat dibantu oleh pejabat eselon III yang berkompeten dengan didampingi tim fasilitasi promosi terbuka (BKD) untuk menjamin obyektifitasnya.
  4. Proses wawancara harus terdokumentasi dan dilakukan monitoring oleh Tim dari BKD Provinsi Jawa Tengah;
  5. Pimpinan SKPD melakukan penilaian menggunakan pedoman yang telah ditetapkan dan menyampaikan hasil penilaian kepada tim fasilitator dengan melampirkan surat pernyataan telah melaksanakan penilaian secara obyektif.
  6. Tim seleksi selanjutnya menetapkan nilai dan menyusun nominatif berdasarkan peringkat (passing grade) dengan kriteria hasil memenuhi syarat dan kurang memenuhi syarat;
  7. Hasil penilaian dimaksud menjadi data base kader potensial dalam talent pool dan diolah dalam Simpeg yang terintegrasi;
  8. Tindak lanjut hasil penilaian :
  • PNS yang memenuhi syarat (MS) masuk dalam nominatif kader potensial (talent pool) dan menjadi pertimbangan proyeksi dalam jabatan;
  • PNS yang kurang memenuhi syarat (KMS) tidak masuk dalam nominatif kader potensial (talent pool) dan diberikan kesempatan untuk dilakukan fit and proper tes pada tahun berikutnya.

V.      Pembahasan Baperjakat

Apabila terdapat kekosongan jabatan, pimpinan SKPD memilih 3 (tiga) orang dari talent pool untuk selanjutnya diusulkan kepada Gubernur tembusan Ketua Baperjakat guna dibahas dalam sidang baperjakat. Usulan dimaksud selanjutnya dilakukan verifikasi dan pembahasan dalam sidang Baperjakat dengan mempertimbangkan database administrasi (simpeg), kompetensi (e-kompetensi – hasil assessment center), kinerja (e-kinerja – hasil evaluasi kinerja), kasus (e-kasus) dan penjelasan pimpinan SKPD selaku user. Hasil Sidang Baperjakat Provinsi Jawa Tengah kemudian dilaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah dalam bentuk notulen untuk mendapatkan keputusan.

VI.   Pelantikan

Setelah mendapatkan keputusan Gubernur Jawa Tengah akan dilakukan pelantikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.