• Fri, 04 Jun 2010
  • ADM
  • 9020

Prosedur Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD)

SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD)   A. PENDAFTARAN PESERTA 1. Sistem dan Mekanisme     1)   Prinsip Umum pengadaan CPNSD adalah netral, obyektif, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dan transparan.     2)   Tujuan Pengadaan CPNSD .           Adalah memperoleh CPNSD yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral dan memiliki kompetensi sesuai dengan  tugas/jabatan yang akan diduduki.     3)    Susunan Tim Pengadaan CPNSD Provinsi Jawa Tengah meliputi            a)    Penanggungjawab            b)    Wakil Penanggungjawab            c)    Ketua            d)    Wakil Ketua            e)    Sekretaris            f)     Koordinator Sub Tim Seleksi Administrasi            g)    Koordinator Sub Tim Penyusunan Mated Ujian dan Pengolahan Hasil Ujian            h)    Koordinator Sub Tim Pelaksanaan Ujian            I)     Koordinator Sub Tim Pemantau dan Evaluasi    4)     Persyaratan umum pelamar :           (a)  Warga Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);           (b)  Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan betas) tahun dan se'tinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pads tanggal 1 Januari   2011 dan/atau yang memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2002 yaitu berusia 35 sampai dengan 40 tahun per 1 Januari 2011.           (c)  Telah terdaftar pads Dinas Tenaga Keda setempat, dibuktikan dengan Kartu Pencari Kerja (AK.I) ;           (d)   Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan           (e)  Tidak  pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadaan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena suatu tindakan pidana kejahatan ;           (f)   Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan/gerakan yang menentang Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;           (g)  Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta ;           (h)  Berkelakuan balk yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres) setempat ;           (i)   Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah           (j)   Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan Surat Keterangan dari unit pelayanan kesehatan pemerintah ;           (k)  Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia           (1)  Bersedia Tidak mengajukan permohonan pindah instansi ke luar doerah, sebelum memiliki masa kerja aktif sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dihitung sejak Pengangkatan CPNSD. 5. Olahragawan Berprestasi Olahragawan Berprestasi adalah Olahragawan yang telah mencapai prestasi tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat dan / atau penghargaan, sebagai berikut : (a) Asian Games atau Olimpiade/Para Olimpic atau kejuaraan Asia/Dunia Senior cabang olahraga yang merupakan kalender tetap/resmi dan diselenggarakan oleh Federasi Internasional cabang olahraga, minima juara III atau Mendali Perunggu. (b) Pekan Olahraga SEA Games/Para Games atau Kejuaraan Regional/Asean Senior cabang olahraga yang merupakan kalender tetap/resmi dan diselenggarakan oleh Federasi Regional cabang olahraga, minimal meraih Juara II atau Medali Perak. (c) Pekan Olahraga Nasional (PON)/Pekan Olahraga Cacat Nasional (PORCANAS) atau Kejuaraan Nasional Senior cabang olahraga yang merupakan kalender tetap/resmi dan diselenggarakan oleh induk organisasi cabang olahraga sebagai Juara I atau Medali Emas. (d) Pelatih Olahraga berprestasi Pelatih Olahraga berprestasi adalah Pelatih Olahraga yang memiliki pengalaman sebagai pelatih yang menghasilkan olahragawan berprestasi balk tingkat nasional atau tingkat internasional yang dibuktikan dengan piagam/sertifikat atas prestasinya yang dikeluarkan 2. Pendaftaran CPNSD a. Pengumuman Pengumuman dimuat di internet, koran dan pagan pengumuman yang ditandatangani resmi oleh Ketua Tim Pengadaan CPNSD Provinsi/ Kabupaten/Kota. b. Pendaftaran menggunakan media internet (on line registration) dengan tats cars (1) Pelamar membuka situs cpns.jateWprov.go.id (2)  Pelamar mencermati sub menu informasi (pengumuman, alur pendaftaran, formasi lowong, Instansi, petunjuk pengisian dan informasi / rekap pelamar). (3)  Pelamar memilih menu pendaftaran CPNSD, lalu mengikuti perintah yang disediakan. (4)  Pelamar memilih Instansi (Provinsi/Kabupaten/Kota). (5)  Pelamar memilih kelompok formasi (Guru, Tenaga Kesehatan, Tenaga Teknis Lainnya dan Pelatih Olahraga). (6)      Pelamar memilih satu jenis formasi yang dibutuhkan dari beberapa Formasi yang disediakan. (7)    Pelamar mengisi biodata yang diminta. (8)      Pelamar mendapatkan nomor pendaftaran secara otomatis dari aplikasi pendaftaran. (9)  Pelamar mencetak formulir Pendaftaran sebagai salah satu berkas administrasi persyaratan setelah yakin data isian benar. c. Pengiriman berkas administrasi pendaftaran peserta Pengiriman berkas administrasi pendaftaran kepada Panitia rangkap 1 (satu), meliputi (a)    Formulir pendaftaran dicetak melalui aplikasi on line dan ditempeli pas foto (b)    Surat lamaran ditujukan kepada Gubernur untuk formasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Bupati/Walikota untuk formasi Pemerintah Kabupaten/Kota (c)    Fotocopy Ijazah dan traskrip nilai yang dipersyaratkan dilegalisasi (d)    Sertifikat profesi/piagam bagi formasi yang dipersyaratkan dilegalisasi; (e)    Fotocopy KTP dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (f)     Surat pernyataan kesanggupan mengganti biaya yang dikeluarkan oleh panitia sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juts rupiah) apabila pelamar mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus dan diterima pads penetapan kelulusan dibubuhi materai Rp.6.000,- B. PELAKSANAAN SELEKSI 1. Seleksi Administrasi a.    Seleksi administrasi dilaksanakan dengan Penelitian berkas adalah memeriksa kebenaran dan kesesuaian antara berkas administrasi pendaftaran dengan data base pendaftaran sebagaimana dicetak pads Formulir Pendaftaran. b.    Keputusan seleksi administrasi adalah :       a)    MS (Memenuhi Syarat).       b)    TMS (Tidak Memenuhi Syarat)      2. Tes Psikologi 1) Tes Bakat Skolastik (TBS) (a)  Kemampuan verbal ( Sinonim, anonim, analogi, pemahaman wacana ) (b)  Kemampuan kuantitatif Deretan angka, Aritmetika, Geometrika ) (c)  Kemampuan penalaran Penalaran logis, Penalaran analitis ) 2) Tes Skala Kematangan (TSK) (a)    Kemampuan beradaptasi (b)    Pengendalian diri (c)    Semangat berprestasi (d)    Integritas (e)    Inisiatif 3. Tes Akademis Dengan materi Tes Pengetahuan Umum (a)    Idiologi (b)    Politik (c)    Ekonomi (d)    Sosial Budaya (e)    Hukum dan Hankam 4. Pengolahan UK (a) Batching yaitu mengelompokkan LJK sesuai dengan urutan formasi dan memberikan tanda sekat untuk satuan lembar tertentu LJK (paling banyak 200 UK). (b)  Scanning yaitu memindai UK dengan satu jenis alat scan tertentu (IMR) untuk diproses dari image menjadi script dengan satu aplikasi tertentu (DMR) untuk mendapatkan karakter isian UK. (c)  Validating yaitu mencocokan data karakter isian biodata UK dengan data base pendaftaran. (d)  Scoring yaitu mentransformasikan karakter isian LJK menjadi nilai jawaban UK dengan aplikasi pengolahan UK yang telah diisi dengan Kunci Jawaban Soal Tes Psikologi. (e) Sorting yaitu mengurutkan nilai jawaban UK sesuai urutan tertinggi sampai dengan terendah tiap formasi per instansi, untuk diambil jumlah kelulusannya sesuai alokasi formasi per instansi. (f)   Printing yaitu mencetak nilai hasil Tes Psikologi dalam urutan ranking dan daftar kelulusan sesuai alokasi formasi. C. PENGUMUMAN a.   Penetapan kelulusan Keputusan penetapan peserta yang dinyatakan lulus oleh Gubernur untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bupati/Walikota untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. b.   Pengumuman Kelulusan. 1)      Pengumuman kelulusan dilaksanakan secara lugs dan serentak oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota 2)      Pengumuman kelulusan melalui a)    Media cetak selama 1 (satu) hari. b)    Internet selama 5 (lima) hari. c)    Papan Pengumuman selama 10 (sepuluh) hari.

Read more
  • Fri, 04 Jun 2010
  • ADM
  • 3362

Pengiriman Diklat Kepemimpinan

PROSEDUR PENGIRIMAN DIKLAT KEPEMIMPINAN   A. DASAR HUKUM Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 tahun 2004 tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I, II, III dan IV B. DEFINISI DIKLAT Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil (PP nomor 101 Tahun 2000), selain itu Diklat jugs didefinisikan sebagai penyelenggaraan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan     (Permendagri Nomor 31 Tahun 2007). Diklat Kepemimpinan dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. C. TINGKATAN DIKLAT KEPEMIMPINAN Diklat Kepemimpinan terdiri dari:      1.    Diklat Kepemimpinan Tingkat IV adalah Diklat Kepemimpinan untuk Jabatan Struktural Eselon IV;      2.    Diklat Kepemimpinan Tingkat III adalah Diklat Kepemimpinan untuk Jabatan Struktural Eselon III;      3.    Diklat Kepemimpinan Tingkat II adalah Diklat Kepemimpinan unutk Jabatan Struktural Eselon II.      4.    Diklat Kepemimpinan Tingkat I adalah Diklat Kepemimpinan untuk -Jabatan Struktural Eselon I. Penyetaraan bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus Diklat Dalam Jabatan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 101   Tahun 2000 diatur sebagai  berikut:     1.    Diklat ADUM setara dengan Diklatpim Tingkat IV;     2.    Diklat SPAMA setara dengan Diklatpim Tingkat III;     3.    Diklat SPAMEN setara dengan Diklatpim Tingkat II; D. PESERTA DIKLAT KEPEMIMPINAN Kepemimpinan tingkat tertentu tidak dipersyaratkan mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat di bawahnya. PNS yang akan mengikuti Diklat Kepemimpinan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :    1.    Calon peserta diklatpim adalah Pegawai Negeri Sipil yang lulus seleksi;    2.    Menyerahkan surat keputusan pengangkatan bagi peserta yang telah menduduki jabatan struktural;    3.    Usia maksimal 53 tahun;    4.    Berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan uji kesehatan. E. SELEKSI PESERTA DIKLAT KEPEMIMPINAN Seleksi peserta Diklat Kepemimpinan meliputi    1.    Seleksi Administrasi;    2.    Seleksi Akademik;    3.    Seleksi Psikologi. Bagi calon peserta yang telah menduduki jabatan struktural, hanya dilakukan seleksi administrasi.

Read more
  • Fri, 04 Jun 2010
  • ADM
  • 9908

Prosedur Pengajuan Tugas Belajar

PROSEDUR PENGAJUAN TUGAS BELAJAR   Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 85 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Persyaratan : PNS calon peserta tugas belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut   PNS memiliki masa kerja paling sedikit 2(dua) tahun sebagai PNS dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS atas pertimbangan Gubernur   DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir   Berusia paling tinggi :          1.   35 tahun untuk jenjang Diploma dan Sarjana (S-1)          2.   40 tahun untuk jenjang Pascasarjana (S-2)          3.   45 tahun untuk jenjang Doktoral (S-3)   Menduduki jabatan atau melaksanakan tugas yang memerlukan keahlian yang sesuai bidang yang akan diikuti   Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat   Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara   Direkomendasikan oleh pimpinan SKPD tempat PNS ybs bekerja   Dinyatakan lulus seleksi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan ybs   Telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) kali jangka waktu tugas belajar untuk program Diploma dan Strata 1 (S1) dan 2 (dua) kali jangka waktu tugas belajar untuk program Strata 2 (S2) dan Strata 3(S3) baru dapat melanjutkan ke jenjang yangh lebih tinggi, bagi PNS yang pernah menerima tugas belajar.   PNS calon peserta tugas belajar yang dibiayai dari bantuan pihak lain diluar APBD selain memenuhi persyaratan diatas, harus pula  memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak pemberi bantuan   PNS calon peserta tugas belajar yang dibiayai oleh dana APBD harus mendikuti seleski yang diselenggarakan oleh Tim BKD Prov. Jateng dan dinyatakan memenuhi syarat (MS). Adapun materi seleksi adalah : Tes Potensi Akademik, Psikotes, Wawancara. Biaya untuk pelaksanaan tugas belajar dapat bersumber dari :   APBD   Bantuan APBN   Bantuan pemerintah negara asing yang direkomendasikan oleh Bappenas atau kementerian/lembaga non kementerian   Bantuan badan atau organisasi swasta dalam negeri   Bantuan badan atau organisasi swasta luar negeri, yang direkomendasikan oleh Bappenas atau kementerian/lembaga non kementerian   Biaya bersama (cost sharing) APBD dan bantuan APBN atau bantuan pemerintah negara asing atau badan atau organisasi swasta baik dalam negeri maupun luar negeri Masa Tugas Belajar : 1.  Lamanya masa tugas belajar yang dibiayai dari APBD adalah sebagai berikut:   Paling lama 4 tahun untuk jenjang Diploma   Paling lama 4 tahun untuk jenjang Sarjana   Paling lama 2 tahun untuk jenjang Pascasarjana   Paling lama 4 tahun untuk jenjang Doktoral 2.  Lamanya masa tugas belajar yang dibiayai oleh bantuan pihak lain diluar APBD, ditetapkan berdasarkan      ketentuan pihak pemberi bantuan. 3.  lamanya masa tugas belajar yang dibiayai bersama (cost sharing) ditetapkan berdasarkan kesepakatan      antara Pemerintah Daerah dan pihak pemberi bantuan. 4.  Lamanya masa tugas belajar dpat diperpanjang apabila akibat program studi yang ditentukan, tidak bisa      diselesaikan oleh PNS yang bersangkutan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 5.  Perpanjangan masa tugas belajar dapat diberikan paling banyak 2 kali untuk setiap kali paling lama 6 bulan 6.  Permohonan perpanjangan masa tugas belajar harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui      kepala BKD dengan tembusan kepada pimpinan SKPD yang bersangkutan selambat-,Iambatnya 3 bulan      sebelumberakhirnya masa tugas belajar 7.  Permohonan perpanjangan masa tugas belajar harus mendapat persetujuan dari pimpinan lembaga pendidikan      dan pimpinan lembaga pemberi bantuan pendidikan yang bersangkutan 8.  Perpanjangan masa tugas PNS yang bersangkutan bagi peserta TB dengan sumber biaya APBD      Tata Cara pemberian Tugas belajar Tahap pelaksanaan pemberian tugas belajar biaya APBD adalah sebagai berikut 1.  Pengumuman oleh BKD Prov. Jateng kepada masing-masing SKPD mengenai program TB 2.  Pengusulan dari masing-masing SKPD bagi PNS yang berminat dan memenuhi syarat administrasi untuk      mengikuti program tugas belajar kepada BKD 3.  Penelitian kelengkapan administrasi oleh BKD 4.  Pengiriman daftar nominatif PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi pada instansi 5.  Pelaksanaan seleksi akademik oleh BKD 6.  Pengumuman hasil seleksi 7.  Penetapan keputusan tugas belajar Setiap penunjukkan atau pengangkatan peserta tugas belajar, perpanjangan masa tugas belajar dan pemberhentian tugas belajar ditetapkan dengan keputusan Gubernur Kedudukan, Hak dan kewajiban peserta Tugas Belajar 1.  Selama masa tugas belajar PNS yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan dan tugas kedinasan selama      masa tugas belajar status kepegawaian PNS yang bersangkutan tetap pada SKPD sebelum PNS tersebut      diberi tugas belajar 2.  Selama masa tugas belajar PNS yang bersangkutan dapat diberikan kenaikan pangkat serta hak      kepegawaian lainnya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku 3.  Selama masa tugas belajar PNS yang bersangkutan berhak menerima gaji dan kenaikan gaji berkala serta      tunjangan lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku 4.  Selama masa tugas belajar, PNS yang bersangkutan mendapat biaya pendidikan yang terdiri dari :      a.    Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP)      b.    Bantuan pembelian buku-buku wajib      c.    Bantuan biaya hidup (uang pemondokan/untuk peserta tugas belajar di luar kota dan uang makan      d.    Bantuan biaya praktek      e.    Bantuan biaya penelitian dalam rangka penyusunan skripsi/tesis/disertasi      f.     Bantuan biaya fiskal bagi peserta tugas belajar ke luar negeri      g.    Bantuan biaya wisuda 5.  Bagi PNS peserta tugas belajar jenjang Doktoral (S3) di luar negeri dapat diberikan bantuan tambahan, berupa      bantuan biaya perjalanan untuk mengunjungi keluarga di tanah air setiap tahun maksimal 3 kali selama masa      tugas belajar 6.  Hak-hak keuangan peserta tugas belajar yang bersumber dari bantuan pihak lain di luar APBD ditetapkan      berdasarkan ketentuan pihak pemberi bantuan 7.  Hak-hak keuangan PNS peserta tugas belajar yang bersumber dari biaya bersama (cost sharing) ditetapkan      Setiap PNS peserta tugas belajar wajib : 1.  Menandatangani dan mentaati perjanjian tugas belajar 2.  Mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan 3.  Menyelesaikan program pendidikan dengan balk dan tepat waktu 4.  Mentaati semua peraturan perundangan kepegawaian dan peraturan tugas belajar yang berlaku 5.  Melaporkan kemajuan tugas belajar setiap semester kepada Gubernur cq. Kepala BKD serta pimpinan SKPD     selambat-lambatnya 1 bulan sejak pengumuman hasil ujian akhir semester 6.  Menyampaikan laporan akhir tugas belajar kepada Gubernur cq. Kepala BKD serta pimpinan SKPD      selambat-lambatnya 1 bulan sejak dinyatakan lulus atau diwisuda oleh lembaga pendidikan yang      bersangkutan. Pemberhentian Tugas Belajar dan Penempatan kembali PNS diberhentikan dari tugas belajarnya apabila a.  Diberhentikan sebagai PNS b.  Dikenakan pemberhentian sementara c.  Masa tugas belajarnya berakhir d.  Telah lulus dalam menyelesaikan belajarnya sebelum masa tugas belajarnya berakhir e.  Mengundurkan diri sebagai peserta tugas belajar f.   Tidak dapat menyelesaikan belajarnya sampai masa tugas belajarnya berakhir dan telah mendapatkan      perpanjangan masa tugas belajar PNS yang telah diberhentikan dri tugas belajar ditempatkan kembali untuk didayagunakan dengan memperhatikan formasi jabatan dan kompetensi PNS yang bersangkutan berdasarkan ijazah yang diperolehnya Sanksi PNS peserta tugas belajar yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin dan atau tindakan administratif sebagai berikut : a.   Dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis, apabila tidak melaporkan kemajuan tugas belajar selama 2 semester b.   Diberhentikan sementara pembayaran biaya pendidikan apabila tidak melporkan kemajuan tugas belajar selama 3 semester c.   Dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat sedang, apabila :      1. Oleh pimpinan lembaga pendidikan, dinyatakan secara akademik tidak mampu melanjutkan pendidikan, atau      2. Tidak mampu menyelesaikan belajarnya sampai masa tugas belajarnya berakhir dan telah mendapat          perpanjangan masa tugas belajar, yang disebabkan karena kesalahan PNS yang bersangkutan. d.  Mengembalikan seluruh biaya pendidikan, apabila :     1.  Mengundurkan diri dari tugas belajar sebelum berakhirnya tugas belajar     2.  Setelah melaksanakan tugas belajar tidak bersedia meneruskan menjadi PNS Daerah Pemantauan dan Evaluasi BKD memantau, menilai dan mengevaluasi PNS peserta tugas belajar melalui laporan kemajuan laporan kemajuan belajar dan melalui supervisi langsung ke lembaga pendidikan Hasil pemantauan, penilaian dan evaluasi tersebut dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada pimpinan SKPD yang bersangkutan.

Read more
  • Fri, 04 Jun 2010
  • ADM
  • 3219

Prosedur Update Data CPNS / PNS

PROSEDUR PELAYANAN UPDATE DATA CPNS / PNS   1. UPDATE DATA CPNS BARU Formulir Isian Pegawai (FIP 01) CPNS baru disertai berkas pendukung dikirimkan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berkas Pendukung sebagai lampiran pengisian FIP 01, sebagai berikut : Foto Copy Surat Keputusan Calon Pegawai (SK Capeg); Foto Copy Ijasah Pendidikan SD sampai dengan Pendidikan Terakhir sesuai sebagai dasar Pengangkatan CPNS; Foto Copy Surat Nikah; Foto Copy Akte Kelahiran yang bersangkutan, Suami/Istri dan Anak.   2. UPDATE DATA PNS PINDAHAN Formulir Isian Pegawai (FIP 02) PNS Pindahan disertai berkas pendukung dari pengelola kepegawaian SKPD dikirimkan  ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah paling lambat 1 (satu) bulan dari TMT dokumen tersebut, sedangkan berkas pendukung untuk validasi data dari bidang-bidang lain di BKD Prov. Jateng 2 (dua) minggu dari TMT dokumen. Berkas Pendukung sebagai lampiran pengisian FIP 02, sebagai berikut : Foto Copy Surat Keputusan Calon Pegawai (SK Capeg); Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS); Foto Copy Surat Keputusan Konversi NIP; Foto Copy Kartu Pegawai Elektronik (KPE); Foto Copy Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTPL) / Prajabatan; Foto Copy Sumpah Janji PNS; Foto Copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat (SK Kenaikan Pangkat); Foto Copy Surat Keputusan Gaji Berkala; Foto Copy Kartu Pegawai (Karpeg), Karis/Karsu; Foto Copy Surat Keputusan (SK)Jabatan; Foto Copy Pernyataan Pelantikan/Sumpah Janji; Foto Copy Sertifikat Lulus PI; Foto Copy Surat Ijin Belajar; Foto Copy Surat Ijin Penggunaan Gelar; Foto Copy Surat Nikah; Foto Copy DP3; Foto Copy Ijasah/STTB; Foto Copy Akte Kelahiran yang bersangkutan, Suami/Istri dan Anak. Tanda Jasa Foto Copy Taspen Surat Keputusan Mutasi & Sertifikat lainnya (SK Mutasi Lokasi Kerja, SK hukuman Disiplin, Sertifikat Kursus/Diklat, dll).

Read more
  • Fri, 04 Jun 2010
  • ADM
  • 2468

Prosedur Pembuatan Karis / Karsu

PROSEDUR PEMBUATAN KARIS / KARSU   Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai mana telah dirubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990; Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 Yang berhak memiliki Kartu Istri atau Suami adalah Istri atau Suami dari seorang Pegawai Negeri Sipil. Persyaratan Pengajuan Kartu Suami atau Istri : Masing-masing rangkap 3 (tiga) Fotokopi Surat Nikah / Akta Perkawinan (dilegalisir); Fotokopi SK Pangkat Terakhir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; Pas Foto hitam putih dari istri atau suami Pegawai Negeri Sipil ukuran 3 x 4 cm Prosedur Pengajuan Kartu Suami atau Istri : Tahap I Pemohon yang telah memenuhi persyaratan melalui instansi kerja mengajukan permohonan ke Badan Kepegawaian Daearah; Tahap II Badan Kepegawaian Daerah setelah menyeleksi persyaratan, akan mengajukan permohonan yang memenuhi syarat kepada Badan    Kepegawaian Negara Kantor Regional I. Tahap III Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I setelah menyeleksi berkas persyaratan, akan memproses Kartu Istri/Suami dan     mengembalikan berkas bila tidak memenuhi persyaratan; Tahap IV   Badan Kepegawaian Daerah akan menghubungi Instansi Kerja untuk mengambil Kartu Istri/Suami yang telah selesai atau        memberitahukan bila ada kekurangan berkas.  

Read more
  • Fri, 04 Jun 2010
  • ADM
  • 3411

Prosedur Pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG)

PROSEDUR PEMBUATAN KARTU PEGAWAI   Dasar Hukum Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara  Nomor 01/SE/1994 tanggal 7 Januari 1994 tentang Penetapan Kartu Pegawai. Yang berhak memimiliki Kartu Pegawai :   Pegawai Negeri Sipil; Telah mengikuti prajabatan.   Persyaratan Pengajuan Kartu Pegawai Masing-masing rangkap 3 (tiga);   Fotokopi SK Calon Pegawai; Fotokopi SK Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil; Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/latihan prajabatan; Pas Foto hitam putih ukuran 3 x 4 cm.   Prosedur Pengajuan Kartu Pegawai Tahap I Pemohon yang telah memenuhi persyaratan melalui instansi kerja mengajukan permohonan ke Badan Kepegawaian Daerah; Tahap II Badan Kepegawaian Daerah setelah menyeleksi persyaratan, akan mengajukan permohonan yang memenuhi syarat kepada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I; Tahap III Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I setelah menyeleksi berkas  persyaratan, akan memproses Kartu Pegawai dan mengembalikan berkas bila tidak memenuhi persyaratan; Tahap IV Badan Kepegawaian Daerah akan menghubungi Instansi Kerja untuk mengambil Kartu Pegawai yang telah selesai atau memberitahukan bila ada kekurangan berkas.                                                                    

Read more
  • Wed, 26 May 2010
  • ADM
  • 912

Tupoksi Bidang Umum Kepegawaian

TUPOKSI BIDANG UMUM KEPEGAWAIAN Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Bidang Umum Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan disiplin dan perundang-undangan, dan kesejahteraan pegawai. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Umum Kepegawaian mempunyai fungsi: Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak-sanaan di bidang pembinaan disiplin dan perundang-undangan; Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak-sanaan di bidang kesejahteraan pegawai; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Umum Kepegawaian membawahkan: Subbidang Pembinaan Disiplin Dan Perundang-Undangan; Subbidang Kesejahteraan Pegawai. Android Apps | Indonesian Culture | Android Stuff | Flora Fauna | Happynes | Itechno News | beauty places | Healthy Tips | Seo Tutorial | Love Indonesia | People Biography | Hawaii Beach | Bhaaa | 3D Games | Insurance | Finance | Pregnant | to be Health| collection of indonesian | Denpasar Culture | Goverment | Indonesia Tour Guide | Indonesia Travel | Lyrics | Beach | Beauty | new tech | Google + Linux | Adsense Mobile | Riyadi |

Read more
  • Wed, 26 May 2010
  • ADM
  • 1349

Tupoksi Bidang Mutasi

Tupoksi Bidang Mutasi Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Bidang Mutasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengangkatan dan kepangkatan pemindahan dan pemberhentian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Mutasi mempunyai fungsi: Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak-sanaan di bidang pengangkatan dan kepangkatan; Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak-sanaan di bidang pemindahan dan pemberhentian; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Mutasi membawahkan: Subbidang Pengangkatan Dan Kepangkatan; Subbidang Pemindahan Dan Pemberhentian.

Read more
  • Wed, 26 May 2010
  • ADM
  • 1504

Tupoksi Bidang Pengembangan Pegawai

TUPOKSI BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang diklat dan formasi pegawai, dan jabatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai fungsi: Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak-sanaan di bidang diklat dan formasi pegawai; Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak-sanaan di bidang jabatan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahkan: Subbidang Diklat Dan Formasi Pegawai; Subbidang Jabatan.  

Read more