• Fri, 04 Jun 2010
  • ADM
  • 1147

Prosedur Pelayanan Surat Ijin Cuti, Keluar negeri, Haji

PROSEDUR PELAYANAN SURAT IJIN CUTI, IJIN KELUAR NEGERI, IJIN HAJI

Read more
  • Fri, 04 Jun 2010
  • ADM
  • 978

Prosedur Pelayanan Pembuatan SK JFU

PROSEDUR PELAYANAN PEMBUATAN SK JABATAN FUNGSIONAL UMUM

Read more
  • Fri, 04 Jun 2010
  • ADM
  • 1363

Prosedur Pelayanan SK Kenaikan Pangkat

PROSEDUR PEMBUATAN SK KENAIKAN PANGKAT

Read more
  • Fri, 04 Jun 2010
  • ADM
  • 5196

Prosedur Pelayanan Pengangkatan CPNS Menjadi PNS

PROSEDUR PELAYANAN PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS   DASAR PP No. 98 Tahun 2000 jo. PP No. 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Keputusan Ka. BKN No. 11 Tahun 2002 tentang Juklak PP No. 98 Tahun 2000 jo. PP No. 11 Tahun 2002 sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus menjalani masa percobaan minimal 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi CPNS. CPNS yang telah menjalankan masa percobaan dapat diangkat menjadi PNS dalam jabatan dan pangkat tertentu dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (Gubernur  Provinsi DKI Jakarta)  CPNS yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dan telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS, tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi PNS, maka hanya diangkat menjadi PNS apabila bukan karena kesalahan yang bersangkutan. Pengangkatan CPNS yang  menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. Pengangkatan CPNS menjadi PNS ditetapkan, apabila telah memenuhi syarat sbb: Memiliki penilaian prestasi kerja yang baik dinyatakan secara tertulis oleh atasan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi PNS, dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Penguji Tersendiri /Tim Penguji yang ditunjuk oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan. Telah lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan, dinyatakan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan . - See more at: http://bkddki.jakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=119:alih-status-cpns-menjadi-pns&catid=8:berita&Itemid=109#sthash.6a4MvWiY.dpuf ebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus menjalani masa percobaan minimal 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi CPNS. CPNS yang telah menjalankan masa percobaan dapat diangkat menjadi PNS dalam jabatan dan pangkat tertentu dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (Gubernur  Provinsi DKI Jakarta)  CPNS yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dan telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS, tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi PNS, maka hanya diangkat menjadi PNS apabila bukan karena kesalahan yang bersangkutan. Pengangkatan CPNS yang  menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. Pengangkatan CPNS menjadi PNS ditetapkan, apabila telah memenuhi syarat sbb: Memiliki penilaian prestasi kerja yang baik dinyatakan secara tertulis oleh atasan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi PNS, dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Penguji Tersendiri /Tim Penguji yang ditunjuk oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan. Telah lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan, dinyatakan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan . - See more at: http://bkddki.jakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=119:alih-status-cpns-menjadi-pns&catid=8:berita&Itemid=109#sthash.6a4MvWiY.dpuf sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus menjalani masa percobaan minimal 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi CPNS. CPNS yang telah menjalankan masa percobaan dapat diangkat menjadi PNS dalam jabatan dan pangkat tertentu dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (Gubernur  Provinsi DKI Jakarta)  CPNS yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dan telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS, tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi PNS, maka hanya diangkat menjadi PNS apabila bukan karena kesalahan yang bersangkutan. Pengangkatan CPNS yang  menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. Pengangkatan CPNS menjadi PNS ditetapkan, apabila telah memenuhi syarat sbb: Memiliki penilaian prestasi kerja yang baik dinyatakan secara tertulis oleh atasan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi PNS, dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Penguji Tersendiri /Tim Penguji yang ditunjuk oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan. Telah lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan, dinyatakan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan . - See more at: http://bkddki.jakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=119:alih-status-cpns-menjadi-pns&catid=8:berita&Itemid=109#sthash.6a4MvWiY.dpuf sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus menjalani masa percobaan minimal 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi CPNS. - See more at: http://bkddki.jakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=119:alih-status-cpns-menjadi-pns&catid=8:berita&Itemid=109#sthash.6a4MvWiY.dpuf   PROSES PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS A. Masa Percobaan Masa selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan masa percobaan.Lamanya masa percobaan adalah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.  Masa percobaan tersebut dihitung sejak tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. B. Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dan pangkat tertentu dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian   -     Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan, apabila telah memenuhi syarat :Setiap unsur penilaian prestasi/DP3 minimal baik   -         Memenuhi syarat-syarat Jasmani/Rohani untuk diangkat menjadi PNS   -      Lulus diklat prajabatan  Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi Pegawai NegeriSipil tidak boleh beralaku surut.Umpamanya : Surat Keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan tanggal 28 Agustus 2004, maka mulai berlakunya keputusan adalah tanggal 1 September 2004. Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dan telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka hanya dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan.  Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Darah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menjalai masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Usul Pengangkatan / permintaan pertimbangan teknis harus menyebutkan secara rinci alasan keterlambatan pengangkatan yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil, dengan melampirkan :a. surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;b. foto copy sah Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Penguji Tersendiri /Tim Penguji Kesehatan;d. daftar penilaian prestasi kerja DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir;e. surat pernyataan melaksanakan tugas / surat penugasan; danf. pas foto hitam putih ukuran 3 x 4 cm 1 (satu) lembar untuk penetapan KARPEG bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat. C. Berkas persyarat pengangkatan CPNS menjadi PNS         Surat pengusulan dari Kepala SKPD          Foto 3x4 (2 lembar)          Fotocopy KTP          Fotocopy SK CPNS (legalisir basah)          Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) (legalisir basah)          Fotocopy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) (legalisir basah)          Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Penguji (asli)          Fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan (STTPL) beserta transkrip nilai (legalisir basah)          Fotocopy ijazah terakhir sesuai pendidikan pada SK CPNS (legalisir basah)          Fotocopy SK Penempatan terakhir, bila telah berpindah unit kerja dari unit kerja sebelumnya sesuai SK CPNS (legalisir basah)  

Read more
  • Fri, 04 Jun 2010
  • ADM
  • 1096

Prosedur Pelayanan Tes Kompetensi Pjbt Struk

PROSEDUR PELAYANAN TES KOMPETENSI PEJABAT SRUKTURAL

Read more
  • Fri, 04 Jun 2010
  • ADM
  • 1668

Prosedur Pelayanan SK Jabatan Fungsional

PROSEDUR PELAYANAN PEMBUATAN SK JABATAN FUNGSIONAL

Read more
  • Fri, 04 Jun 2010
  • ADM
  • 1091

Prosedur Pelayanan Sk Jabatan Struktural

PROSEDUR PELAYANAN PEMBUATAN SK JABATAN STRUKTURAL

Read more
  • Fri, 04 Jun 2010
  • ADM
  • 6000

Prosedur Pelayanan Kenaikan Pangkt(UKPPI)

PROSEDUR PELAYANAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH (UKPPI)   UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJASAH 1.   Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah meliputi :      a.    Tingkat I, bagi PNS yang memiliki ijasah SLTP/SLTA/Diploma I.      b.    Tingkat II, bagi PNS yang memiliki ijasah Diploma II/III.      c.    Tingkat III, bagi PNS yang memiliki ijasah Sarjana (S-1)/Diploma IV.      d.    Tingkat IV, bagi PNS yang memiliki ijasah S-2/S-3. 2.  Persyaratan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah      a.     Berstatus PNS dan diusulkan oleh instansi;      b.     Memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang terakreditasi;      c.     Memiliki surat izin belajar atau surat keterangan belajar dari BKD, kecuali bagi yang              ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon PNS;      d.     Memiliki Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik dari BKD;      e.     Menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan              ijazah yang diperoleh;      f.     Telah menduduki pangkat/gol. ruang yang dipersyaratkan sebagaimana Surat Edaran Gubernur             Jawa Tengah Nomor 800/06295/2009, sebagai berikut :             1)     Juru Muda Tingkat I (I/b) bagi PNS yang berijazah SLIP;             2)     Juru (I/c) bagi PNS yang berijazah SLTA;             3)     Pengatur Muda (II/a) bagi PNS yang berijazah Diploma I/Diploma II;             4)     Pengatur Muda Tingkat I (II/b) bagi PNS yang berijazah Diploma III;             5)     Pengatur (II/c) bagi PNS yang berijazah S1/Diploma IV;             6)     Penata Muda (III/a) bagi PNS yang berijazah S2;             7)     Penata Muda Tingkat I (III/b) bagi PNS yang berijazah S3 (Doktor). 3.  Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah      a.    Ujian tertulis, meliputi :            1)      Pengetahuan umum, meliputi                     a)     Pengetahuan aktual                     b)     Pengetahuan popular                     c)     Pengetahuan pemerintahan clan pembangunan             2)      Pengetahuan substansi, meliputi                     a)     Pengetahuan perkantoran                     b)     Pengetahuan kepegawaian                     c)     Pengetahuan administrasi clan manajemen     b.     Ujian praktek, meliputi             1)     Karya tulis             2)     Wawancara 4.  Prosedur Ujian enaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah      a.    Telah menduduki Pangkat/golongan ruang yang dipersyaratkan      b.    Diusulkan oleh kepala instansi dengan melampirkan :            1)     Biodata peserta ujian;            2)     Fotocopy ijazah yang telah dilegalisir;            3)     Fotocopy SK CPNS;            4)     Fotocopy SK pangkat terakhir;            5)     Fotocopy surat izin belajar atau surat keterangan belajar yang dikeluarkan oleh BKD            6)     Fotocopy Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik;            7)     Pas foto 3 x 4 hitam putih terbaru 3 lembar.

Read more
  • Fri, 04 Jun 2010
  • ADM
  • 1595

Prosedur Pelayanan Ujian Dinas

PROSEDUR PELAYANAN UJIAN DINAS UJIAN DINAS Ujian Dinas merupakan syarat bagi PNS yang akan dipertimbangkan kenaikan pangkat ke golongan yang lebih tinggi. Ujian Dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I (II/d) menjadi ke Penata muds (III/a) dan Ujian Dinas Tingkat II untuk Penata Tingkat I (III/d) menjadi Pembina (IV/a). Persyaratan Ujian Dinas a. Ujian Dinas Tingkat I :     Memiliki pangkat Pengatur Tingkat I (II/d) minimal 2 tahun, persyaratan ini untuk memberikan kesempatan memenuhi salah satu persyaratan untuk kenaikan pangkat regular pads saatnya nanti (tahun ke 4). b. Ujian Dinas Tingkat II :     Memiliki pangkat Penata Tingkat I (III/d) dan sudah menduduki jabatan eselon III, hal ini untuk memberikan kesempatan bagi eselon III untuk memenuhi salah satu persyaratan kenaikan pangkat pilihan kejenjang pangkat terendahnya (IV/a). Prosedur Ujian Dinas : a.    Telah memiliki pangkat Pengatur Tk. I (II/d) minimal 2 tahun untuk peserta Ujian Dinas Tingkat I b.    Telah memiliki pangkat Penata Tingkat I (III/d) dan sudah menduduki jabatan eselon III untuk peserta Ujian Dinas Tingkat II c.    Diusulkan oleh Kepala SKPD dengan melampirkan       1.     Surat pengantar dari kepala SKPD       2.     Pas Photo hitam putih 3x4 sebanyak 3 lembar       3.     SK pangkat terakhir dan SK jabatan bagi pejabat eselon III Materi Ujian Dinas : a.  Ujian Dinas TK. I      1).    Pancasila , UUD 1945 dan GBHN      2).    Kepegawaian dan KORPRI      3).    Pengetahuan perkantoran dan adminstrasi      4).   Tupoksi dan instansi      5).    Bahasa dan sejarah Indonesia b.  Ujian Dinas TK. II:      1).   Pancasila , UUD 1945 dan GBHN      2).   Kepegawaian dan KORPRI      3).   Teori kepemimpinan dan manajemen      4).   Tupoksi dan instansi      5).   Bahasa dan sejarah Indonesia      6).   Politik Dalam Negeri dan Luar Negeri      7).   Karya Tulis

Read more