• Fri, 04 Jun 2010
  • ADM
  • 2423

Prosedur Pembuatan Karis / Karsu

PROSEDUR PEMBUATAN KARIS / KARSU   Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai mana telah dirubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990; Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 Yang berhak memiliki Kartu Istri atau Suami adalah Istri atau Suami dari seorang Pegawai Negeri Sipil. Persyaratan Pengajuan Kartu Suami atau Istri : Masing-masing rangkap 3 (tiga) Fotokopi Surat Nikah / Akta Perkawinan (dilegalisir); Fotokopi SK Pangkat Terakhir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; Pas Foto hitam putih dari istri atau suami Pegawai Negeri Sipil ukuran 3 x 4 cm Prosedur Pengajuan Kartu Suami atau Istri : Tahap I Pemohon yang telah memenuhi persyaratan melalui instansi kerja mengajukan permohonan ke Badan Kepegawaian Daearah; Tahap II Badan Kepegawaian Daerah setelah menyeleksi persyaratan, akan mengajukan permohonan yang memenuhi syarat kepada Badan    Kepegawaian Negara Kantor Regional I. Tahap III Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I setelah menyeleksi berkas persyaratan, akan memproses Kartu Istri/Suami dan     mengembalikan berkas bila tidak memenuhi persyaratan; Tahap IV   Badan Kepegawaian Daerah akan menghubungi Instansi Kerja untuk mengambil Kartu Istri/Suami yang telah selesai atau        memberitahukan bila ada kekurangan berkas.  

Read more
  • Fri, 04 Jun 2010
  • ADM
  • 3358

Prosedur Pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG)

PROSEDUR PEMBUATAN KARTU PEGAWAI   Dasar Hukum Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara  Nomor 01/SE/1994 tanggal 7 Januari 1994 tentang Penetapan Kartu Pegawai. Yang berhak memimiliki Kartu Pegawai :   Pegawai Negeri Sipil; Telah mengikuti prajabatan.   Persyaratan Pengajuan Kartu Pegawai Masing-masing rangkap 3 (tiga);   Fotokopi SK Calon Pegawai; Fotokopi SK Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil; Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/latihan prajabatan; Pas Foto hitam putih ukuran 3 x 4 cm.   Prosedur Pengajuan Kartu Pegawai Tahap I Pemohon yang telah memenuhi persyaratan melalui instansi kerja mengajukan permohonan ke Badan Kepegawaian Daerah; Tahap II Badan Kepegawaian Daerah setelah menyeleksi persyaratan, akan mengajukan permohonan yang memenuhi syarat kepada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I; Tahap III Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I setelah menyeleksi berkas  persyaratan, akan memproses Kartu Pegawai dan mengembalikan berkas bila tidak memenuhi persyaratan; Tahap IV Badan Kepegawaian Daerah akan menghubungi Instansi Kerja untuk mengambil Kartu Pegawai yang telah selesai atau memberitahukan bila ada kekurangan berkas.                                                                    

Read more
  • Wed, 26 May 2010
  • ADM
  • 825

Tupoksi Bidang Umum Kepegawaian

TUPOKSI BIDANG UMUM KEPEGAWAIAN Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Bidang Umum Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan disiplin dan perundang-undangan, dan kesejahteraan pegawai. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Umum Kepegawaian mempunyai fungsi: Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak-sanaan di bidang pembinaan disiplin dan perundang-undangan; Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak-sanaan di bidang kesejahteraan pegawai; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Umum Kepegawaian membawahkan: Subbidang Pembinaan Disiplin Dan Perundang-Undangan; Subbidang Kesejahteraan Pegawai. Android Apps | Indonesian Culture | Android Stuff | Flora Fauna | Happynes | Itechno News | beauty places | Healthy Tips | Seo Tutorial | Love Indonesia | People Biography | Hawaii Beach | Bhaaa | 3D Games | Insurance | Finance | Pregnant | to be Health| collection of indonesian | Denpasar Culture | Goverment | Indonesia Tour Guide | Indonesia Travel | Lyrics | Beach | Beauty | new tech | Google + Linux | Adsense Mobile | Riyadi |

Read more
  • Wed, 26 May 2010
  • ADM
  • 1288

Tupoksi Bidang Mutasi

Tupoksi Bidang Mutasi Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Bidang Mutasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengangkatan dan kepangkatan pemindahan dan pemberhentian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Mutasi mempunyai fungsi: Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak-sanaan di bidang pengangkatan dan kepangkatan; Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak-sanaan di bidang pemindahan dan pemberhentian; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Mutasi membawahkan: Subbidang Pengangkatan Dan Kepangkatan; Subbidang Pemindahan Dan Pemberhentian.

Read more
  • Wed, 26 May 2010
  • ADM
  • 1450

Tupoksi Bidang Pengembangan Pegawai

TUPOKSI BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang diklat dan formasi pegawai, dan jabatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai fungsi: Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak-sanaan di bidang diklat dan formasi pegawai; Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelak-sanaan di bidang jabatan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahkan: Subbidang Diklat Dan Formasi Pegawai; Subbidang Jabatan.  

Read more
  • Wed, 26 May 2010
  • ADM
  • 1194

Tupoksi Sekretariat

TUPOKSI SEKRETARIAT Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, dan umum dan kepegawaian.Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi: Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoor-dinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program; Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoor-dinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan; Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoor-dinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat, membawahkan: Subbagian Program; Subbagian Keuangan; Subbagian Umum Dan Kepegawaian. Aplikasi e-Document Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat maka digunakan Aplikasi e-Document fungsi dari aplikasi ini adalah untuk mengelola surat-surat dinas yang masuk ke BKD, arahan dan disposisi kepada pelaksana

Read more
  • Wed, 26 May 2010
  • ADM
  • 881

Tupoksi Bidang Inka

TUPOKSI BIDANG DOKLAHTA Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Bidang Dokumen dan Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang dokumentasi dan pengolahan data. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Dokumen dan Pengolahan Data mempunyai fungsi: Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang dokumentasi; Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan data; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Dokumen Dan Pengolahan Data, membawahkan: Subbidang Dokumentasi; Subbidang Pengolahan Data.

Read more
  • Wed, 26 May 2010
  • ADM
  • 1628

Tupoksi Sub Bagian Program

TUPOKSI SUB BAGIAN PROGRAM Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyeleng-garaan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan. Sebagai output kegiatan : Program Kerja Sub Bagian Program Program Kerja Bkd Renja SKPD BKD RKA SKPD BKD Laporan kegiatan dan pengendalian BKD Penetapan Kinerja dan LAKIP BKD Bahan LKPJ Gubernur bidang kepegawaian Laporan Hasil Kegiatan BKD Warta Kepegawaian Daerah Buletin Aparatur Laporan Evaluasi Pelaksanaan Waskat

Read more
  • Wed, 26 May 2010
  • ADM
  • 11074

Struktur Organisasi Provinsi Jawa Tengah

Untuk identitas pejabat yang menduduki jabatan dalam struktur organisasi diatas Klik Di sini

Read more