• Fri, 15 Oct 2010
  • ADM
  • 1892

Kegiatan Tes Potensi PNS Pemprov. Jateng

Dalam rangka mendukung program peningkatan pemberdayaan perempuan di jajaran PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pada tahun anggaran 2010 telah dilaksanakan kegiatan Tes Potensi dengan fokus pada PNS JFU golongan IIIc ke atas dengan pendidikan minimal S1 dan usia maksimal 50 tahun per tahun 2010.

Read more
  • Thu, 14 Oct 2010
  • ADM
  • 5176

Sosialisasi PP No. 53 Tahun 2010

Dalam rangka penyamaan presepsi dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

Read more
  • Mon, 11 Oct 2010
  • ADM
  • 2121

Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN

SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA (CAPRA) INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN) PERIODE TAHUN 2010 Dasar Hukum Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 892.1/1055/SJ tanggal 22 Maret 2010 perihal Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun Ajaran 2010/2011. Surat Menteri dalam Negeri Nomor : 892.2/1063/Diklat tanggal 24 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Seleks Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun Ajaran 2010/2011. Persyaratan Pas photo berwarna menghadap kemuka dan tidak memakai kacamata, ukuran 3x4 cm sebanyak 6 (enam) lembar; Warga Negara Republik Indonesia : Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) tahun lulus mulai 2008, 2009 dan  2010 dengan nilai minimal rata-rata 7,00 (Tujuh koma nol nol) yang dilegalisasi dan disahkan oleh Kepala Sekolah;Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Kejar Paket C, Usia Maksimal 21 tahun per tanggal 1 September 2010, tahun lulus 2008 dan 2009 dengan nilai minimal rata-rata 7,00 (Tujuh koma nol nol) yang dilegalisasi dan disahkan oleh Kepala Dinas setempat. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Kepolisian Tingkat Kab/Kota setempat; Surat Keterangan berbadan sehat, tidak cacat jasmani/rohani, tidak bertato/bekas tato dan tidak buts warns. Dalam hal berkacamata diberikan toleransi maksimal ukuran plus dan minus 1,0 (satu koma nol) dan tidak menggunakan contact lens dari Dokter Pemerintah setempat; Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk prig dan 155 cm untuk wanita; Surat Pernyataan belum pernah menikah/kawin, hamil/melahirkan yang diketahui oleh orang tua/wali dan disahkan Kepala Desa/Lurah setempat; Surat pernyataan sanggup tidak menikah/kawin selama mengikuti pendidikan yang dinyatakan secara tertulis di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- yang diketahui oleh orang tua/wali; Surat pernyataan bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan pemerintah sejak pelaksanaan pendidikan apabila mengundurkan diri atau diberhentikan karena melakukan kesalahan atau melanggar peraturan pendidikan yang dinyatakan secara tertulis di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- yang diketahui oleh orang tua/wali; Surat pernyataan bersedia mengikuti proses pendidikan di Kampus IPDN Pusat atau Daerah (Bukittinggi, Pekanbaru, Makasar dan Manado) sesuai program studi yang ditetapkan di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,-;10. Bagi calon peserta tes yang masih menduduki kelas akhir Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) wajib menyerahkan Surat Keterangan dari Kepala   Prosedur Seleksi calon praja IPDN TA 2010 dilaksanakan dengan sistem gugur Tempat Pendaftaran di Kantor BKD/KKD/Bagian Kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jateng Seleksi Pendaftaran peserta seleksi calon praja IPDN Tahun 2010 dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 23 April 2010 dengan jumlah pendaftar 2.084   Seleksi Administrasi dilaksanakan tanggal 29 April s.d 2 Mei 2010 oleh Panitia Provinsi dan peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebanyak 2.077 orang Seleksi Psikologi dilaksanakan tanggal 20 s.d 25 Mei 2010 bertempat Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah. calon praja yang dinyatakan lulus seleksi psikologi sebanyak 1.115 orang. Seleksi Kesamaptaan dilaksanakan tanggal tanggal 20 s.d 21 Juni 2010 di Stadion Diponegoro Semarang. calon praja yang dinyatakan lulus tes kesamaptaan sebanyak 453 orang Seleksi Kesehatan dilaksanakan tanggal 25 s.d 26 Juni 2010 di RSUD Tugurejo. calon praja yang dinyatakan lulus tes kesehatan sebanyak 263 orang. Seleksi Akademis dilaksanakan tanggal 6 Juli 2010 di Sasana Widya Praia Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah. Calon Praia yang dinyatakan lulus tes akademis dan berhak mengikuti penentuan akhir (Pantukhir) sebanyak 114 orang. Pantukhir calon praja IPDN telah dilaksanakan pads tanggal 6 s.d 13 Agustus 2010 di Kampus IPDN Jatinangor. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1­524 Tahun 2010 tanggal 13 Agustus 2010 ditetapkan sebagai calon praja IPDN utusan Provinsi Jawa Tengah yang lulus Pantukhir sebanyak 109 orang Seleksi Pantukhir tahap kedua Calon Praia IPDN, telah dilaksanakan pads tanggal 27 s.d 30 Agustus 2010 di Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri. Pada Pantukhir Tahap Kedua Capra IPDN utusan Provinsi Jawa Tengah yang berhak mengikuti Pantukhir sebanyak 5 (lima) orang. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 892.1­630 Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010 ditetapkan calon praja utusan Provinsi Jawa Tengah yang lulus pantukhir tahap kedua sebanyak 5 orang Keseluruhan Calon Praia yang lulus pads Seleksi Penerimaan Praia IPDN Tanun 2010 asal Pendaftaran Jawa Tengah sebanyak 114 (seratus empat betas) orang

Read more
  • Fri, 03 Sep 2010
  • ADM
  • 758

Prosedur Pelayanan Tes Potensi

                                                                                   PROSEDUR PELAYANAN TES POTENSI

Read more
  • Fri, 03 Sep 2010
  • ADM
  • 755

Prosedur Pelayanan Tes Kesehatan

                                                   PROSEDUR PELAYANAN TES KESEHATAN

Read more
  • Fri, 03 Sep 2010
  • ADM
  • 1483

Prosedur pelayanan pemberian/penolakan ijin Perceraian PNS

                                                 PROSEDUR PEMBERIAN/PENOLAKAN IJIN PERCERAIAN PNS

Read more
  • Fri, 03 Sep 2010
  • ADM
  • 619

Prosedur Pelayanan Penganugrahan Tanda Jasa

 PROSEDUR PENGANUGRAHAN TANDA JASA SATYA LANCANA KARYA SATYA

Read more
  • Fri, 03 Sep 2010
  • ADM
  • 23623

Prosedur Pelayanan Pemindahan Pegawai

  PROSEDUR MUTASI/PERPINDAHAN PNS   DASAR Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 142 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang menetapkan Dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan serta sureat -surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah   MUTASI PNS Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri (ayat 1 pasal73, UU No 5 th 2014) Ayat 4 pasal 68 : "PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja   JENIS MUTASI PNS Perpindahan antar Kabupaten/Kota di Jawa   Tengah Perpindahan dari Kabupaten/Kota di Jawa   Tengah ke Luar Provinsi Jawa Tengah Perpindahan dari Pemerintah Provinsi Jawa   Tengah ke luar lingkungan Pemerintah   Provinsi Jawa Tengah Perpindahan dari Kabupaten/Kota/Provinsi   Lain/Kementerian/Lembaga ke dalam   lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Perpindahan antar SKPD Perpindahan antar unit kerja dalam SKPD   PERPINDAHAN ANTAR KAB/KOTA DI JAWA TENGAH Kelengkapan Berkas      SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PINDAH DARI PPK/PPKD ASAL (GUB/BUP/WALKOT);           SURAT PERSETUJUAN PINDAH DARI PPKD YANG DITUJU;           FC. SK CPNS LEGALISIR;           FC. SK PNS LEGALISIR;           FC. SK KP TERAKHIR LEGALISIR;           FC. KONVERSI NIP LEGALISIR;           FC. KARPEG LEGALISIR;           FC. SK INPASSING GURU (PNS GURU);           FC. IJAZAH LEGALISIR;           FC. DP3/SKP2 TAHUN TERAKHIR;         SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUM DISPILIN TINGKAT SEDANG/BERAT    DARI PIMPINAN SKPD ASAL.   PERPINDAHAN KELUAR PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Kelengkapan Berkas      SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PINDAH DARI PPK/PPKD ASAL (BUPATI/WALIKOTA);           SURAT PERSETUJUAN PINDAH DARI PPKD YANG DITUJU;           FC. SK CPNS LEGALISIR;           FC. SK PNS LEGALISIR;           FC. SK KP TERAKHIR LEGALISIR;           FC. KONVERSI NIP LEGALISIR;           FC. KARPEG LEGALISIR;         FC FC. SK INPASSING GURU (PNS GURU);            FC. IJAZAH LEGALISIR;            FC. DP3/SKP2 TAHUN TERAKHIR;         SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUM DISPILIN TINGKAT SEDANG/BERAT DARI PIMPINAN SKPD ASAL.   PERPINDAHAN KE DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PNS yang mengajukan perpindahan ke dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat berasal dari: a.Kabupaten/Kota di Jawa Tengah; b.Kabupaten/Kota di luar Provinsi Jawa Tengah; c.Provinsi Lain; d.Lembaga/Kementerian; Kelengkapan Berkas 1. SURAT PERNYATAAN PERSETUJUNAN PPK             SURATPERNYATAAN PERSETUJUAN PINDAH DARI PPKD KABUPATEN / KOTA ASAL JIKA BERASAL DARI KAB/KOTA DI JAWA TENGAH          SURATPERNYATAAN PERSETUJUAN PINDAH DARI PPKD PROVINSI ASAL ASAL JIKA BERASAL DARI KAB/KOTA DI LUAR JAWA TENGAH ATAU PROVINSI LAIN.         SURATPERNYATAAN PERSETUJUAN PINDAH DARI MENTERI ATAU KEPALA LEMBAGA ASAL JIKA BERASAL DARI KEMENTERIAN ATAU LEMBAGA. 2. SURAT PERSETUJUAN PINDAH DARI PIMPINAN SKPD YANG DITUJU; 3.FC. SK CPNS LEGALISIR; 4.FC. SK PNS LEGALISIR; 5.FC. SK KP TERAKHIR LEGALISIR; 6.FC. KONVERSI NIP LEGALISIR; 7.FC. KARPEG LEGALISIR; 8.FC. SK INPASSING GURU (PNS GURU); 9.FC. IJAZAH LEGALISIR; 10.FC. DP3/SKP2 TAHUN TERAKHIR; 11.SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUM DISPILIN TINGKAT SEDANG/BERAT DARI PIMPINAN SKPD ASAL.   SETIAP PEMINDAHAN PNS DITETAPKAN DENGAN SK PEJABAT YANG BERWENANG Pemindahan dalam satu Instansi (Pusat/Daerah) oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pemindahan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan Ka. BKN ; Pemindahan antar Kabupaten/Kota antar Provinsi oleh Mendagri setelah mendapat pertimbangan Ka BKN; Pemindahan Provinsi/Kab/kota ke Instansi Pusat oleh Ka. BKN Pemindahan Instansi Pusat ke Provinsi/Kab/Kota oleh Ka. BKN setelah berkoordinasi dengan Mendagri Pemindahan antar Instansi Pusat oleh Ka. BKN   PROSEDUR  Alur Proses Mutasi Klik disini Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/001656 tanggal 17 Pebruari 2015 perihal Pedoman Pemindahan(Mutasi) PNS ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah klik disini Lampiran SE Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/001656 klik disini

Read more
  • Fri, 03 Sep 2010
  • ADM
  • 3580

Prosedur Pelayanan Pensiun & Pemberhentian PNS

PROSEDUR PELAYANAN PENSIUN   DASAR -  Undang-undang Nomor 11/1969 tentang Pensiun PNS dan Janda/Dudanya -  Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS   PNS DIBERHENTIKAN SEBAGAI PNS KARENA : -  Mengundurkan diri sebagai PNS -  Mencapai batas usia pensiun -  Penyederhanaan Organisasi -  Melakukan Pelanggaran/tindak pidana/penyelewengan -  Tidak cakap jasmani/rohani -  Meninggalkan tugas -  Meninggal dunia atau hilang -  Hal-hal lain   SYARAT PENSIUN : BATAS USIA PENSIUN -  DPCP -  Foto copy KARPEG -  Foto copy SK Honor, CPNS,PNS, Pangkat & Jabatan teakhir -  Daftar Riwayat Pekerjaan -  Daftar Susunan Keluarga -  Surat Nikah/Cerai -  Surat Lahir Anak <25 Tahun, belum menikah, belum bekerja, masih sekolah -  Surat Keterangan masih sekolah untuk anak umur >21 Tahun -  Pas Photo 4x6 = 7 lembar -  DP3 Tahun terakhir -  Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Berat   SYARAT PENSIUN : ATAS PERMINTAAN SENDIRI (APS) -  Permohonan YBS -  Foto copy KARPEG -  Daftar Riwayat Pekerjaan - Daftar Susunan Keluarga -  Surat Nikah/Cerai/Meninggal Dunia -  Surat Keterangan Lahir Anak-Anak -  Surat Pernyataan Penyerahan Barang Milik Negara -  Pas Photo 4x6 = 7 Lembar Alur Proses Pengajuan Pensiun PNS klik disini

Read more