Rakor Kepegawaian untuk mewujudkan "Reformasi Birokrasi Berbasis Kompetensi"

  • Monday, 09 April 2018
  • ADM
  • 721

Solo (5/4), BKD Provinsi Jawa Tengah melalui bidang Penrencanaan dan Pengembangan Pegawai, subbidang Jabatan Struktural menyelenggarakan Rapat Koordinasi Peningkatan Profesionalitas dan Integritas Pejabat Pimpinan Tinggi melalui Seleksi Terbuka dan Penguatan Penyelenggaraan Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Daerah

Peserta dan Narasumber

Peserta sejumlah 90 (sembilan puluh) orang yang terdiri dari unsur BKD Provinsi Jawa Tengah, para Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Sedangkan Narasumber dengan Materi Kegiatan sebagai berikut :

  1. Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Karier SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak ABA SUBAGJA, S.Sos, M.Ap dengan Materi “Peningkatan Profesionalitas dan Integritas Pejabat Pimpinan Tinggi melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif”
  2. Asisten Komisioner KASN Bidang Pengkajian dan Pengenbangan Bapak ANGARA HAYUN ANUJUPRANA, dengan Materi Peraturan KASN Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.
  3. Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Perangkat Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bapak Drs. MAKMUR MARBUN, M.Si dengan Materi “Arah Kebijakan Penataan Kelembagaan dan Manajemen ASN”

Dalam sambutanya Kepala BKD Prov. Jateng (Drs. Mohammad Arief Irwnto, M.Si menyampaikan, sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Perpres Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah, dan guna menyamakan persepsi, peningkatan tertib administrasi dan mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan guna Penguatan Penyelanggaraan Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Daerah,

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan, sebagai berikut :

1. Dalam proses pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi baik di Tingkat Pusat maupun Daerah sebagai amanat dari PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Permenpan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan instansi pemerintah bahwa integritas selalu dijadikan sebagai point penting dalam proses seleksi.

2. Sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi yang dipertajam dengan rencana aksi 9 (Sembilan) Program Percepatan Reformasi Birokrasi salah satu diantaranya adalah Program Sistem Promosi PNS secara terbuka bahwa Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pelaksanaan sistem promosi secara terbuka yang dilakukan melalui pengisian jabatan yang lowong secara kompetitif dengan didasarkan pada sistem merit. Dengan sistem merit tersebut, maka pelaksanaan promosi jabatan didasarkan pada kebijakan dan Manajemen ASN yang dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

4. Untuk itu dalam rangka pengisian jabatan tinggi harus pula memperhatikan 9 (sembilan) prinsip dalam sistem merit, yaitu:            

  1. Melakukan rekrutmen, seleksi dan prioritas berdasarkan kompetisi yang terbuka dan adil;
  2. Memperlakukan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara adil dan setara;
  3. Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dan menghargai kinerja yang tinggi;
  4. Menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat;
  5. Mengelola Pegawai Aparatur Sipil Negara secara efektif dan efisien;
  6. Mempertahankan atau memisahkan Pegawai Aparatur Sipil berdasarkan kinerja yang dihasilkan;
  7. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  8. Melindungi Pegawai Aparatur Sipil Negara dari pengaruh-pengaruh politis yang tidak pantas/tepat;
  9. Memberikan perlindungan kepada Pegawai Aparatur Sipil dari hukum yang tidak tidak adil dan tidak terbuka.

5. Sejalan dengan hal tersebut, sebagai implementasi dari program unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu “Reformasi Birokrasi Berbasis Kompetensi. Di dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN dipertegas pula pasal Pasal 68  (1) PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah.  (2) Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. (3) Setiap jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.  (4) PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.

Diakhir sambutanya Arief Irwanto berharap peserta dapat menyamakan persepsi, peningkatan tertib administrasi dan mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan guna Penguatan Penyelanggaraan Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing.

Berita Lainnya
  • 03 December 2018
  • ADM

Pengumuman Hasil SKD CPNS Prov. Jateng Tahun 2018

Read more
  • 03 December 2018
  • ADM

Gubernur Lantik 837 pejabat eselon 3 & 4 jabatan administrator dan pengawas

Read more
  • 30 November 2018
  • ADM

Hasil Uji Peningkatan Pendidikan PNS Prov. Jateng Periode II Tahun 2018

Read more