Sosialisasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional SKPD Prov. jateng

  • Wednesday, 06 September 2017
  • ADM
  • 689

Semarang (30/8) Bertempat di Aula, Subbid Pengembangan Jabatan Fungsional bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai BKD Provinsi Jawa Tengah, mengadakan Sosialisasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional kepada seluruh Pengelola Kepegawaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Tengah.

Narsum dan Peserta

Sebagai Pembicara hadir Aba Subagja, S.sos, MAP Sekretaris Deputi Bidang SDM Aparatur, Kementerian PAN dan RB menyampaikan materi Implementasi Kebijakan Pembinaan dalam Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil”, sedangkan pembicara kedua Tatang Suratman, S.Pd, M.Si Kepala Sub Direktorat ASN Bidang Jabatan Kesejahteraan Rakyat pada Direktorat Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN.

Sedangkan hadir sebagai peserta adalah pejabat pengelola kepegawaian semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Tengah.

Kepala BKD Prov. Jateeng (Drs. Mohammad Arief Irwanto, Msi) dalam sambutanya menyampaikan bahwa reformasi perundang-undangan bidang SDM aparatur dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang berdasarkan pasal 10 disebutkan bahwa pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat serta pemersatu bangsa.

Sebagai Pelayan Publik dituntut profesional, Profesionalisme inilah yang pada akhirnya menjadi modal dasar bagi pegawai ASN dalam upaya mewujudkan birokrasi yang berdaya guna dan berhasil guna.  Salah satu upaya untuk membentuk PNS yang professional dimaksud yaitu dengan mengembangkan jabatan fungsional.

UU. No. 5 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi, semakin menegaskan kedudukan jabatan fungsional pada instansi pemerintah agar jabatan fungsional menjadi profesi inti, sehingga ke depan tidak hanya sebagai alternative karier yang prospektif tetapi juga menjadi pilihan karier yang prospektif bagi PNS. Karakteristik jabatan fungsionaladalah bersifat mandiri, mengedepankan keahlian dan keterampilan tertentu berfungsi secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tupoksi di SKPD.

PP. No. 11 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dimana sebelumnya secara parsial masing-masing jabatan fungsional diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.  Beberapa hal baru yang telah disesuaikan antara lain

  1. Sumpah janji dan Pelantikan dalam Jabatan Fungsional,
  2. Pengunduran diri dari jabatan fungsional,
  3. Usia Pengangkatan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional,
  4. Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional, dan
  5. Tidak ada pembebasan sementara, yang ada adalah diberhentikan dari Jabatan Fungsional, sehingga dengan demikian tidak ada pembebasan sementara karena tidak mampu mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun namun sebagai gantinya adalah dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS terkait pemenuhan kinerja aparatur/PNS, serta
  6. Penggunaan nomenklatur Jabatan Fungsional yang baru.

Diakhir sambutannya Arief Irwanto menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi dilaksanakan guna mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa yang bersih, jujur dan transparan mboten korupsi mboten ngapusi dengan program unggulan yaitu melaksanakan reformasi birokrasi berbasis kompetensi.

Beberapa kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu :

  1. Analisis kebutuhan dan formasi jabatan, untuk mengetahui tingkat kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan Analisis Beban Kerja;
  2. Pengadaan CPNSD untuk formasi Jabatan Fungsional (saat ini masih masa moratorium);
  3. Fasilitasi Penetapan keputusan Gubernur Jawa Tengah antara lain kenaikan dalam jabatan fungsional, pengangkatan dalam Jabatan Fungsional (pengangkatan pertama, pengangkatan kembali, penyesuaian/inpassing dan pengangkatan dari jabatan lain), penurunan jabatan, pemberhentian, Fasilitasi Pengusulan Kenaikan/Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Jenjang Utama Ke Presiden dan Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi Pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinisi dan fasilitasi Kab/Kota;
  4. Untuk Penetapan Angka Kredit dan Penetapan Keputusan Gubernur dalam Jabatan Fungsional, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara bertahap untuk proses penetapannya akan menggunakan aplikasi secara online dan terintegrasi sesuai kewenangan yang ditentukan;
  5. Sosialisasi dan pembinaan jabatan fungsional sebagai upaya peningkatan pemahaman dan penyamaan persepsi dalam jabatan fungsional, terkait peraturan, tertib administrasi dan minat PNS menjadi pejabat fungsional;
  6. Melakukan Evaluasi Kinerja pejabat fungsional untuk mengetahui kondisi (up dating data dan permasalahan) dan sebagai bahan instrumen penyusunan kebijakan pengembangannya, serta sekaligus penyampaian materi pembinaan jabatan fungsional pada unit kerja;
  7. Peningkatan kompetensi pejabat fungsional melalui tugas belajar, izin belajar, ujian peningkatan pendidikan dan ujian penyesuaian ijazah;
  8. Pemenuhan Tenaga Fungsional melalui inpassing yang merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi  Nomor 26 Tahun 2016, yang dalam pelaksanaannya sampai dengan saat ini beberapa PNS telah diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui inpassing dimaksud.
Berita Lainnya
  • 23 October 2017
  • ADM

Pendaftaran Talent Scouting bagi PNS Prov. Jateng

Read more
  • 23 October 2017
  • ADM

Peserta Lulus Uji Peningkatan Pendidikan Periode II 2017

Read more
  • 18 October 2017
  • ADM

Pengumuman Hasil Talend Scouting 2017 Prov. Jateng

Read more