Pembekalan PNS Prov. Jateng akan Purna Angk IV

  • Wednesday, 30 August 2017
  • ADM
  • 667

Salatiga (21/8) BKD Provinsi Jawa Tengah melalui Subid Kesejahteraan Pegawai Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mengadakan pembekalan kepada PNS Provinsi Jawa Tengah menjelang Purna Tugas, kegiatan dilaksanakan selama 3 hari yang diakhiri kunjungan lapangan. Peserta sejumlah 50 PNS dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Tengah yang menjelang Purna Bakti, sedangkan peminatan peserta untuk angkatan IV adalah bidang Pertanian

Acara dibuka oleh Kepala BKD Prov. Jateng (Drs. Mohamad Arief Irwanto, M.Si), disampaikan bahwa purnatugas merupakan hal yang pasti dan akan dialami oleh semua Pegawai Negeri Sipil, karena regenerasi harus dijalankan karena pertumbuhan jumlah penduduk angkatan kerja sudah menanti dan siap mengganti. Meskipun semua PNS sudah tahu batasan pensiun kenyataannya tidak semua PNS mempersiapkannya dengan baik.

Faktor external dan internal PNS menyebabkan pensiunan lebih cepat mengalami“Post Power Syndrome”. Permasalahan ini tidak hanya mengganggu kehidupan pribadi PNS namun apabila tidak dapat diselesaikan akan mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

PNS yang akan Pensiun

Bayangkan saja, 869 PNS pensiun tahun 2017, 1.954 PNS pensiun tahun 2018 dan 8.870 PNS pensiun dari tahun 2019 s.d. 2022. Besarnya Jumlah PNS yang pensiun jika tidak cepat direspon maka akan menjadi faktor Depedency Ratio yaitu meningkatnya beban ketergantungan terhadap usia  produktif.

Mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Tengah yaitu “Mewujudkan Jawa Tengah Berdikari” dan menyelaraskan 9 agenda program pemerintah angka 7 yaitu “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”.

SKPD Terkait

Dalam pembekalan PNS akan purna, BKD Provinsi jawa Tengah melibatkan SKPD terkait untuk kunjungan Lapangan dan Narasumber, meliputi PT. TASPEN, Bank Jateng, Dinas terkait, Dinkop & UMKM, dan Dinas Pertanian dan Perkebunan, serta sesuai peminatan peserta.

PP No.11 Tahun 2017

Melaksanakan amanat PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yaitu pemberian penghargaan kepada PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya.

Gubernur melalui  BKD Provinsi Jawa Tengah telah merumuskan kegiatan Pembekalan bagi PNS yang akan Purna Tugas yang ditujukan untuk peningkatan kompetensi kewirausahaan dan permodalan guna mengurangi faktorDepedency Ratio, dan peningkatan kesehatan fisik dan mental guna menghindari gejala “Post Power Syndrome” berkepanjangan.

Melalui program kegiatan pembekalan tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan suplemen Depedency Ratio yaitu mencetak 250 orang wirausahawan setiap tahun dari birokrat yang akan pensiun sehingga berpeluang membuka lapangan kerja dan berperan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Tengah.

Diberikannya materi dan pelatihan pada pembekalan dimaksudkan untuk menuju purna tugas “BERKUALITAS”. Setelah mengikuti kegiatan pembekalan purna tugas, diharapkan PNS senantiasa :

  1. BERKARYA,sesuai minatnya yang memiliki nilai ekonomi sehingga meningkatkan perekonomian keluarga dan masyarakat Jawa Tengah.
  2. KUAT, secara fisik dan mental sehingga terhindar problem Post Power Syndrome berkepanjangan.
  3. SPIRITUAL, meningkatnya ibadah dan hubungan vertical membersihkan diri menuju kebaikan.
  4. INOVATIVE, atas karya yang dihasilkan dan senantiasa mengikuti perkembangan serta melatih fikiran tidak cepat pikun.
  5. SEJAHTERA, secara ekonomi dan secara nurani  dengan meningkatkan pendapatan melalui kewirausahaan dan berbagai aktivitas lain.

BKD Provinsi Jawa Tengah senantiasa membimbing dan mengarahkan PNS yang membutuhkan program pendampingan apabila terdapat kendala saat merintis usaha,

Mitra 25 Bank Jateng

Perihal permodalan perlu kami sampaikan bahwa Gubernur Jawa Tengah sangat mendukung pelaku UKM dalam mengembangkan usahanya dengan menyediakan permodalan kewirausahaan dengan Suku bunga 7% per tahun efektif atau setara 3,72% flat per tahun tanpa agunan melalui program mitra 25 Bank Jateng.

PP No.70 Tahun 2015

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membayarkan iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,54% dari gaji pokok setiap bulan kepada PT. Taspen. Hal tersebut sebagai konsekuensi atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Dengan demikian PNS Provinsi Jawa Tengah tidak perlu khawatir atas resiko pekerjaan yang ditimbulkan berupa kecelakaan kerja hingga kematian, karena dengan iuran wajib tersebut setiap PNS yang tertimpa kecelakaan kerja hingga kematian mendapatkan santunan dengan nominal yang telah ditentukan.

Berita Lainnya
  • 09 November 2017
  • ADM

Pengumuman Hasil Analisis Problem Talend Scouting 2017 Prov. Jateng

Read more
  • 09 November 2017
  • ADM

Jadual Pengambilan Sumpah/Janji PNS Prov. Jateng 2017

Read more
  • 07 November 2017
  • ADM

Peserta Lulus Uji Peningkatan Pendidikan Periode II 2017

Read more