Sunday, 26 October 2014

 

PROSEDUR MUTASI/PERPINDAHAN PNS

 

DASAR

>  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang no.13 Th.1999

>  PP 9/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS

>  SK Kepala BKN no.13 Th 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PP No.9 Th.2003


PEMINDAHAN PNS MELIPUTI

>  Pemindahan  antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi

> Pemindahan  dari Kabupaten/Kota ke Provinsi atau sebaliknya

>  Pemindahan antar KabupatenKota luar Provinsi

>  Pemindahan dalam unit kerja (Dinas/Badan/Kantor) dalam satu instansi


SETIAP PEMINDAHAN PNS DITETAPKAN DENGAN SK PEJABAT YANG BERWENANG

>  Pemindahan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi oleh Gubernur;

> Pemindahan  dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dan ke luar Provinsi Kepala Kanreg BKN;

> Pemindahan antar unit kerja (Dinas/Badan/Kantor) oleh masing-masing pimpinan unit kerja


PROSEDUR

>  Pimpinan Instansi/Bupati/Walikota tempat PNS bekerja memberikan Surat Pernyataan Persetujuan/Surat Lolos Butuh, ditujukan kepada Gubernur.

>  Gubernur cq. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi membuat surat penawaran kepada Pimpinan Instansi yang dituju.

>  Apabila Pimpinan Instansi yang akan menerima menyetujui, maka akan membuat Surat Pernyataan Persetujuan, ditujukan kepada Gubernur

>  Berdasarkan pernyataan persetujuan tersebut, usul pemindahan antar instansi diteruskan kepada :

a.  Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk ditetapkan SK Pemindahan:

*  Antar Departemen /Lembaga

*  Antar Provinsi/Kab/Kota dan Departemen/Lembaga

*  Antar Daerah Provinsi

*  Antar Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Kab/Kota Provinsi lainnya.

b.  Gubernur untuk ditetapkan SK Pemindahan:

*  Antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi

*  Antar Kabupaten/Kota dan Daerah Provinsi

Alur Proses Mutasi Klik disini


 

Pencarian