Sunday, 19 April 2015

 

PROSEDUR MUTASI/PERPINDAHAN PNS

 

DASAR

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

  2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

  4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 142 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang menetapkan Dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan serta sureat -surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

 

MUTASI PNS

Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri (ayat 1 pasal73, UU No 5 th 2014)

Ayat 4 pasal 68 : "PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja

 

JENIS MUTASI PNS

  1. Perpindahan antar Kabupaten/Kota di Jawa   Tengah
  2. Perpindahan dari Kabupaten/Kota di Jawa   Tengah ke Luar Provinsi Jawa Tengah
  3. Perpindahan dari Pemerintah Provinsi Jawa   Tengah ke luar lingkungan Pemerintah   Provinsi Jawa Tengah
  4. Perpindahan dari Kabupaten/Kota/Provinsi   Lain/Kementerian/Lembaga ke dalam   lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
  5. Perpindahan antar SKPD
  6. Perpindahan antar unit kerja dalam SKPD

 

PERPINDAHAN ANTAR KAB/KOTA DI JAWA TENGAH

Kelengkapan Berkas

  1.      SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PINDAH DARI PPK/PPKD ASAL (GUB/BUP/WALKOT);
  2.           SURAT PERSETUJUAN PINDAH DARI PPKD YANG DITUJU;
  3.           FC. SK CPNS LEGALISIR;
  4.           FC. SK PNS LEGALISIR;
  5.           FC. SK KP TERAKHIR LEGALISIR;
  6.           FC. KONVERSI NIP LEGALISIR;
  7.           FC. KARPEG LEGALISIR;
  8.           FC. SK INPASSING GURU (PNS GURU);
  9.           FC. IJAZAH LEGALISIR;
  10.           FC. DP3/SKP2 TAHUN TERAKHIR;
  11.         SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUM DISPILIN TINGKAT SEDANG/BERAT    DARI PIMPINAN SKPD ASAL.

 

PERPINDAHAN KELUAR PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Kelengkapan Berkas

  1.      SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PINDAH DARI PPK/PPKD ASAL (BUPATI/WALIKOTA);
  2.           SURAT PERSETUJUAN PINDAH DARI PPKD YANG DITUJU;
  3.           FC. SK CPNS LEGALISIR;
  4.           FC. SK PNS LEGALISIR;
  5.           FC. SK KP TERAKHIR LEGALISIR;
  6.           FC. KONVERSI NIP LEGALISIR;
  7.           FC. KARPEG LEGALISIR;
  8.         FC FC. SK INPASSING GURU (PNS GURU);
  9.            FC. IJAZAH LEGALISIR;
  10.            FC. DP3/SKP2 TAHUN TERAKHIR;
  11.         SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUM DISPILIN TINGKAT SEDANG/BERAT DARI PIMPINAN SKPD ASAL.

 

PERPINDAHAN KE DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PNS yang mengajukan perpindahan ke dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat berasal dari:

a.Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
b.Kabupaten/Kota di luar Provinsi Jawa Tengah;
c.Provinsi Lain;
d.Lembaga/Kementerian;

Kelengkapan Berkas

1. SURAT PERNYATAAN PERSETUJUNAN PPK

  •             SURATPERNYATAAN PERSETUJUAN PINDAH DARI PPKD KABUPATEN / KOTA ASAL JIKA BERASAL DARI KAB/KOTA DI JAWA TENGAH
  •          SURATPERNYATAAN PERSETUJUAN PINDAH DARI PPKD PROVINSI ASAL ASAL JIKA BERASAL DARI KAB/KOTA DI LUAR JAWA TENGAH ATAU PROVINSI LAIN.
  •         SURATPERNYATAAN PERSETUJUAN PINDAH DARI MENTERI ATAU KEPALA LEMBAGA ASAL JIKA BERASAL DARI KEMENTERIAN ATAU LEMBAGA.

2. SURAT PERSETUJUAN PINDAH DARI PIMPINAN SKPD YANG DITUJU;

3.FC. SK CPNS LEGALISIR;
4.FC. SK PNS LEGALISIR;
5.FC. SK KP TERAKHIR LEGALISIR;
6.FC. KONVERSI NIP LEGALISIR;
7.FC. KARPEG LEGALISIR;
8.FC. SK INPASSING GURU (PNS GURU);
9.FC. IJAZAH LEGALISIR;
10.FC. DP3/SKP2 TAHUN TERAKHIR;
11.SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUM DISPILIN TINGKAT SEDANG/BERAT DARI PIMPINAN SKPD ASAL.
 

SETIAP PEMINDAHAN PNS DITETAPKAN DENGAN SK PEJABAT YANG BERWENANG

  1. Pemindahan dalam satu Instansi (Pusat/Daerah) oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
  2. Pemindahan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan Ka. BKN ;
  3. Pemindahan antar Kabupaten/Kota antar Provinsi oleh Mendagri setelah mendapat pertimbangan Ka BKN;
  4. Pemindahan Provinsi/Kab/kota ke Instansi Pusat oleh Ka. BKN
  5. Pemindahan Instansi Pusat ke Provinsi/Kab/Kota oleh Ka. BKN setelah berkoordinasi dengan Mendagri
  6. Pemindahan antar Instansi Pusat oleh Ka. BKN

 

PROSEDUR

 Alur Proses Mutasi Klik disini

Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/001656 tanggal 17 Pebruari 2015 perihal Pedoman Pemindahan(Mutasi) PNS ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah klik disini

Lampiran SE Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/001656 klik disini

 

Pencarian