Friday, 19 December 2014

Rakor Data Kepegawaian PNS se Jawa Tengah

E-mail Print PDF

Hari ini tanggal 15 Oktober 2012 diselenggarakan kegiatan rapat koordinasi rekonsiliasi data kepegawaian PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2012, kegiatan dilaksanakan di Aula BKD Provinsi Jawa Tengah Jl. Stadion Selatan No. 1 Semarang dan dihadiri oleh 70 orang peserta dari Kab/Kota se Jawa Tengah.


Rapat dibuka oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Ibu INDRIANI, S.Sos,MM Sekretaris BKD Provinsi Jawa Tengah dan dipimpin oleh Ibu NING TJAHYO KUSUMASTUTI, SH, MM Kepala Bidang Dokumen dan Pengolahan Data BKD Provinsi Jawa Tengah, dihadiri pula oleh beberapa narasumber antaralain Bapak  DR. H. Edy Wahyono, S.P, SH, M.Si Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta dengan materi Perkembangan rekonsiliasi data kepegawaian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Bapak Bajoe Loedhi Hargono, M.Sc, MT Kasubdit Pengembangan Sistem dan Jaringan pada Direktorat Pengelolaan Jaringan dan Informasi BKN Jakarta dengan materi Pentingnya rekonsiliasi data bagi keseragaman data PNS, Drs. Ign. Haryadi, MM Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Kantor Regional I BKN Yogyakarta.

 

 

Kepala Kantor Regional I BKN, Bapak Dr. Edy Wahyono SP. menjelaskan bahwa BKN sedang melaksanakan rekonsiliasi data kepegawaian pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota secara bertahap melalui Kantor Regional masing-masing. Adapun rekonsiliasi data kepegawaian dibagi menjadi beberapa kategori yaitu :

  1. Perbedaan NIP
  2. Perbedaan tanggal lahir
  3. Perbedaan jenis kelamin
  4. Perbedaan instansi

Sebagai data pendukung untuk melakukan perubahan pada SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) diperlukan dokumen fisik yang sesuai, perbedaan data terbanyak adalah pada kategori Perbedaan Instansi, hal ini dikarenakan masih banyaknya PNS mutasi dari luar instansi dan PNS yang berasal dari lulusan STPDN/IPDN.

Pada kesempatan ini ditekankan bahwa SAPK/NCSIS dijadikan sebagai sumber data utama seluruh mutasi kepegawaian, oleh karena itu diharapkan peran serta aktif seluruh pengelola kepegawaian untuk melakukan updating data pada SAPK. Untuk memudahkan pengelola kepegawaian dalam memelihara data kepegawaian pada SAPK dan Simpeg yang telah dimiliki oleh masing-masing instansi, maka BKN berencana akan membuat aplikasi bridging yang memungkinkan hasil update pada SAPK untuk dimasukkan kedalam Simpeg, sebagai langkah awal untuk mendukung pembuatan aplikasi bridging tersebut, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota telah membangun konverter guna menyeragamkan struktur data pada Simpeg masing-masing sehingga diharapkan updating data pada SAPK tidak terkendala dengan perbedaan aplikasi Simpeg yang dimiliki masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Selain permasalahan diatas, juga disinggung mengenai KPE sebagai salah satu produk hasil dari data pada SAPK. Untuk tahun 2012, BKN tidak menganggarkan pemotretan dan pengambilan sidik jari (biometrik) bagi PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Sebagai dasar dari penentuan kuota pencetakan dan pengambilan foto serta sidik jari, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar dapat mendata dan melaporkan kepada BKN, PNS masing-masing yang belum pernah diambil foto dan sidik jarinya, serta PNS yang sudah diambil foto dan sidik jarinya akan tetapi belum tercetak KPE nya.

 

 

 

 

Pencarian